Home Fajlurrahman Jurdi Mungkinkah Ini Kabinet Kohabitasi?

Mungkinkah Ini Kabinet Kohabitasi?

0

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Dalam sistem presidensial yang dikombinasi dengan multiparty system, koalisi adalah keniscayaan yang tak terhindarkan. Koalisi merupakan cara yang paling penting bagi presiden pemenang Pemilu untuk merajut kebersamaan dengan partai-partai yang memiliki kursi di parlemen, agar Presiden bisa mengkonsolidasikan program kerjanya dan mengurani hambatan “pencekalan” di parlemen.

Ada dua soal yang mesti dilihat dalam sistem presidensial dengan kombinasi multi partai. pertama, bila presiden terpilih di dukung oleh partai pemenang Pemilu atau koalisi partai pemenang Pemilu, maka presiden tidak terlalu sulit menyatukan partai “yang berserakan” untuk mendukungnya. Presiden memiliki modal politik yang kuat karena pasti akan di dukung oleh mayoritas partai di parlemen.

Kedua, presiden terpilih tidak didukung oleh partai pemenang Pemilu. Bila terjadi demikian, maka presiden harus bekerja keras untuk menghimpun koalisi agar bisa seimbang di parlemen, setidak-tidaknya presiden bisa di dukung oleh lebih dari 55% kursi di parlemen.

Meskipun kedua kemungkinan di atas berbeda akibat politiknya bagi kesuksesan pemerintahan dalam sistem presidensial, dalam konteks demokrasi liberal dan ketiadaan ideologi partai politik seperti dalam kasus Indonesia, posisinya sebenarnya sama-sama rentan bagi presiden jika yang bersangkutan “salah membagi kue menteri” kepada partai pendukungnya. Karena baik pada yang pertama maupun yang kedua, presiden tetap harus membagi “jabatan menteri” secara proporsional.

Melihat “sirkus” politik yang berkembang ditengah pengisian jabatan kementerian Negara dan hasil yang sudah bisa kita lihat bersama, presiden Jokowi kelihatannya tidak ingin ada hambatan berarti bagi pemerintahannya ke depan. Meskipun partai pendukung presiden menguasai parlemen, kelihatannya presiden harus menghimpun lawan politiknya untuk memperkuat dukungan parlemen kepada pemerintah.

Masuknya partai Gerindra sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah menunjukan sinyalemen itu. Bahwa pemerintah Jokowi ke depan akan didukung oleh kekuatan besar di parlemen, yang berarti ketakutan atau kekhawatiran akan adanya oposisi parlemen yang seimbang tak bisa diharapkan lagi.
Hanya tiga partai yang berseberangan dengan pendukung pemerintah di parlemen, yakni; Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi yang jika digabung lebih kurang hanya sekitar 22%. Sehingga oposisi ini tidak akan memberikan efek keseimbangan apapun terhadap keputusan-keputusan penting di parlemen.

Situasi ini tidak menguntungkan bagi demokrasi, kecuali partai-partai koalisi tidak terikat mendukung pemerintah. Dalam hal ini, partai koalisi tidak selalu mendukung pemerintah bila kebijakan itu merugikan masyarakat.

Kemungkinan itu bisa saja terjadi bila melihat sejarah partai politik Indonesia setelah reformasi yang cenderung “berkhianat” pada koalisi terutama di ujung jalan pemerintahan. Kasus seperti ini misalnya terlihat pada tahun 2014, di ujung periode kedua presiden SBY. Pada saat pengambilan keputusan tahap II di Paripurna RUU Pilkada menjadi UU, Demokrat ditinggal sendirian, karena seluruh fraksi mendukung Pilkada melalui DPRD, sementara Demokrat tetap pada pendiriannya agar Pilkada tetap diselenggarakan secara langsung.

Pada koalisi partai pendukung pemerintah di periode ini, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena beberapa alasan;

Pertama, Partai di Indonesia tidak ada yang cukup ideologis, kecuali “mungkin” PKS. Sehingga kecenderungannya bersifat pragmatis, sehingga kecenderungannya adalah “perburuan kekuasaan”.

Kedua, Koalisi yang dibangun kadang gampang retak, karena bukan karena platform partai yang dikedepankan, bukan “cara pandang” masa depan bangsa yang harus sama-sama diperjuangkan, tetapi lebih pada bagi-bagi jatah kekuasaan.

Ketiga, Bukan tidak mungkin ditengah jalan Gerindra keluar jalur koalisi, karena dia secara habitual tak punya keringat dengan kemenangan presiden Jokowi sehingga tak ada pula alasan kuat untuk selalu bertahan bila itu merugikan kepentingan elektoral mereka pada Pemilu 2024.

Keempat, Manuver politik Nasdem patut diwaspadai, karena kelihatan ada signal kuat untuk oposisi. Meskipun masih dapat dilunakkan, mengingat Nasdem memiliki keringat yang bercucuran memenangkan presiden terpilih.

Kelima, Seluruh partai politik akan mulai menimbang-nimbang efek elektoral mereka di Pemilu 2024. Magnet Jokowi sebagai jualan politik tak bisa diharapkan lagi, karena akan berakhir.

Menimbang hal tersebut, maka bisa jadi kabinet yang dibentuk Jokowi adalah kabinet kohabitasi. Secara sederhana, kohabitasi adalah; “tinggal serumah, tanpa ikatan perkawinan”. Mereka bersama, tapi tak punya ikatan, sehingga gampang saling mengkhianati.

Dengan demikian, koalisi yang dibangun gampang retak, terutama nanti dapat dilihat diakhir tahun kedua atau awal tahun ketiga pemerintahan berjalan. Tidak tertutup kemungkinan jika Nasdem dan Gerindra keluar jalur koalisi, dan keretakan rumah koalisi akan makin tak terbendung di tahun keempat, karena seluruh partai tidak lagi memikirkan nasib pemerintah, tetapi nasib elektoral mereka.

wallahu a’lam bishowab.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments