Home Berdikari Opini: Memilih Pemimpin Baru untuk 270 Daerah Tahun 2020

Opini: Memilih Pemimpin Baru untuk 270 Daerah Tahun 2020

0
ADVERTISEMENT

Opini: Memilih Pemimpin Baru untuk 270 Daerah Tahun 2020

Oleh : Didin C. A
Kader HMI-MPO Cabang Makassar

MataKita.co, Opini – Mendengar pemilihan umum tentu yang ada dalam benak pikiran kita adalah memilih para wakil dan pemimpin kita baik itu legislatif (DPR dan DPD) dan Eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota). Dalam pemilihan umum atau secara terbuka yang bersifat umum ini di adakan dalam 5 (lima) tahun sekali. Sudah diatur dalam undang-undang.

ADVERTISEMENT

Undang-undang tentang pemilihan umum yaitu pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pengumutan suara secara langsung, umum,bebas dan rahasia. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemberian suara dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih.

Pemilihan umum tahun 2020 melibatkan 270 Daerah dengan 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 34 Kota. dari 224 kabupaten yang mengadakan pemilihan serentak adalah termasuk Kabupaten dompu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Undang-undang tentang pemilihan umum memberikan kesempatan secara berdaulat dalam memilih pemimpinnya kepada seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Maka dari itu nasib para calon memimpin, ada pada tangan rakyat yang memiliki hak secara berdaulat terhadap calon pemimpinnya. Untuk itu, dalam memilih pemimpin tidak ada kata intimidasi (perilaku menaku-nakuti terhadap seseorang dalam hal ini agar memilih salah satu calon pemimpin). Karena sudah diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum.

Maka dari itu rakyat harus menyambut kontestasi politik dalam hal ini pemilihan umum yang secara terbuka, jujur dan adil dengan kegembiran (Evoria). Karena kita diberikan kepercayaan melalui peraturan perundang-undangan untuk menentukan pemimpin yang layak memimpin menurut kita meski di dalamnya terdapat perbedaan dalam mengandalkan calon mempin masing-masing warga negara. Akan tetapi dalam perbedaan itu sebagai bentuk kebinekaan kita sebagai warna negara dalam naugan pancasila yang dimana sila ke 3 (tiga) persatuan Indonesia. Artinya walaupun kita berbeda-beda dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpin kita, tetapi kita tetap satu dalam kebinekaan.

Pemilihan umum meski sudah di undang-undangkan dengan pemberian suara dalam pemilihan umum adalah hak setiap warga Negara yang memenuhi syarat untuk memilih. Masih saja ada orang-orang tidak bertanggung jawab melakukan politik kotor dengan cara money politik atau politik uang. Dalam politik uang ini, seseorang digiring agar memilih salah satu calon pemimpin agar dapat memilihnya meskin hati nurani berkata lain tetapi di kalahkan oleh selebar kerta yaitu UANG. Ini sama halnya mendikte kebebasan seseorang dalam hal ini memilih.

Sebagai alasan mereka dengan cara melempar opini lebih baik memilih orang yang memberi kita uang hari ini yang sudah barang tentu merasakan langsung uang dari mereka (calon pemimpin) dari pada memilih seseorang dengan keyakinan kita tampa mendapatkan upah dan belum tentu juga memberi kita uang jika sudah menang atau memperhatikan kita. Meskipun setelah memilih dan menang tidak dapat lagi menikmati pemberian dari calon yang kita pilih tetapi kita sudan menikmatinya lebih dulu saat pemilihan. Opini seperti itu lah yang selalu menghantui/mengalahkan masyarakat dalam hal memilih pemimpin sesuai keyakinan hati nurani mereka.
Tampa disadari bahwa sanya hati nurasi kita telah tergadai dengan selembar kertas (UANG). Dimana memilih pemimpin itu hanya sekali dalam 5 (Lima) tahun dan sangat disayangkah jika kita memilih pemimpin itu hanya karna uang. Oleh karna sudah dibiasakan dengan politik uang setiap kontestasi politik/pemilihan umum, maka tidak heran jika kita ketemu salah satu masyarakat mengatakan ada uang maka saya memilihnya dan banyak uang maka calon tersebut akan menang.

Cara-cara kotor seperti politik money ini seharusnya di awasi secara ketat dan beri sangsi berat kepada para calon oleh Komisi pemilihan Umum (KPU), bukan saja seruan belaka, tetapi harus di laksanakan secara serius guna memanalisirkan keadaan agar tidak buruk dalam kontestasi politik setiap momen yang hanya sekali dalam 5 (lima) tahun ini. Jika sudah terbiasa dengan politik uang, maka hak setiap warga negara sudah tidak memiliki manfaat keutuhan demokrasi kita dalam hal ini pemilihan umum.

Pemimpin adalah kunci sebagai kekuatan tertinggi setiap Negara maupun daerah dalam menjaga keutuhan Negara dari penjajahan negara lain, juga pemimpin sebagai ujung tombak atas pembangunan dan peningkatan ekonomi kreatif. Untuk itu siapapun calon pemimpin daerah harus memiliki kreatifitas dalam mendapatkan empati rakyat melalui visi dan misi yang jelas arah tujuannya untuk daerah yang akan di pimpinya, buka membayar masyarakat dengan uang untuk memilihnya. Membayar masyarat dengan UANG untuk memilih, maka menurut penulis adalah calon pemimpin yang hanya membawa musibah untuk daerah yang akan dipimpinnya. Salah satunya hari ini banyak hutan-hutan yang gundul serta banjir di daerah yang tidak perna banjir sebelumnya, itu akibat pemimpin yang di pilih dengan cara membayar rakyat saat pemilihan.

Menyambut tahun baru 2020 juga menyambut tahun pemilihan umum serentak. Maka dari itu berkopetisilah dengan visi misi juga dengan cara yang sehat tampa money politik. Maka dari itu demokrasi kita akan terselamatkan. Maka dari itu, pemimpin yang hebat adalah memimpin yang mampu membaca dan memahami keinginan rakyat, bukan sebaliknya hanya ingin dipahami.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT