Home Policy Corner Menimbang Jalur Independen di Pilkada

Menimbang Jalur Independen di Pilkada

0
Rizal Pauzi

Oleh : Rizal Pauzi

Demokrasi kita terus berbenah. Jika sebelumnya, yang berhak untuk mengusung calon kepala daerah, maka saat ini telah disediakan ruang alternatif yakni jalur independen. Itu tentunya bukan tanpa alasan, Mahfud MD saat menjadi narasumber disuksi yang selenggarakan MMD Initiative di Jakarta  (30/3/2016) mengatakan bahwa Kita mencari pintu bagi yang tidak mendapat tiket dari parpol, sehingga demokrasi hidup. Alasan ini tentu rasional dimana ada beberapa kasus di daerah dimana ada figur yang memborong partai politik, sehingga tak ada lagi kandidat lain yang bisa maju. Begitu pun fenomena mahar parpol yang telah menjadi rahasia umum, semua itu membuat demokrasi kita dihatui oleh politik oligarki.

Pentingnya jalur independen juga dijelaskan oleh Hasan Nasbi selaku peneliti CyrusNetwork, menurutnya calon perseorangan bisa menjadi ‘sparring partner’ bagi parpol. Dengan adanya calon independen, maka bisa menjadi koreksi atas pertanyaan mengapa kepercayaan publik terhadap parpol rendah.

Adapun jalur independen ini mulai mendapatkan ruangnya pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2017—yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 56 ayat 2, Pasal 59 ayat 1—3, Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah—peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) praktis tidak hanya diikuti oleh parpol. Perseorangan bisa turut serta. Adapun untuk teknisnya saat ini diatur pada PKPU No.16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Jalur independen sebenarnya bukan hal yang baru untuk perpolitikan di Sulawesi Selatan. Untuk level kabupaten, Adnan Purichta Iksan sudah menggunakan jalur independen di Pilkada Gowa dan berhasil menangkan pertarungan. Ayahnya, Ichsan Yasin Limpo (alm) telah menempun jalur independen untuk bertarung di pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018 lalu. Walaupun belum mampu memenangkan pertarungan. Begitu pun Danny Pomanto, berhasil maju lewat jalur independen di pilwalkot 2018 lalu, walaupun akhirnya di diskualifikasi ditengah jalan karena adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan sebagai petahana.

Apakah plus minus jalur independen?

Secara hitungan eletoral, jalur independen tentunya memiliki efek tersendiri. Hal ini karena jalur independen memiliki waktu lebih lama untuk berinteraksi dengan masyarakat. Di mana calon independen yang maju harus mengumpulkan sejumlah KTP warga masyarakat sebagai persyaratan dukungan. Hal ini tentunya masyarakat akan mengetahui siapa figur yang dia berikan dukungan untuk maju ke jalur independen. Selain itu, verifikasi yang dilakukan KPU nantinya secara acak juga akan kembali akan mengingatkan kembali masyarakat akan figur yang maju secara independen. Selain itu, pengumpulan KTP tentu membutuhkan tim yang lengkap sampai di level RT/RW. Tentunya ini bisa menjadi modal elektoral untuk mendulang suara di level akar rumput.

Adapun minusnya jelas, prosesnya ribet karena harus mengumpulkan sejumlah KTP dan akan kembali di verifkasi oleh KPU. Adapun yang semakin membuat rumit yakni lembar dukungan independen harus langsung berpasangan. Sehingga sejak awal kekuatan serta basis sangat mudah terbaca lawan. Selain itu, tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit untuk membentuk tim pengumpulan KTP sampai level RT RW.  Hal lainnya yakni, elit politik didominasi oleh orang – orang partai politik sehingga sulit untuk menggalang dukungan tersebut. Selain itu, serangan oligarki juga sangat besar jika menggunakan jalur independen.

Lantas bagaimana dengan dukungan partai politik?

Dukungan partai politik sejauh ini masih terbukti efektif dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Tentunya dengan rekomendasi parpol akan lebih memudahkan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Begitu pun mesin parpol sudah terbentuk sampai level akar rumput, sehingga  infrastruktur politik sudah jelas. Olehnya itu, sejauh ini perburuan rekomendasi partai politik masih menjadi hal utama bagi setiap calon kepala daerah.

Fenomena “mahar parpol”, “borong parpol” dan “begal parpol” membuatnya tak seefektif dulu. Partai kini tak bisa diandalkan 100 % untuk memastikan seorang bakal calon menjadi calon kepala daerah. Selain mahar, borong parpol sudah terjadi di pilwalkot Makassar 2018 lalu. Begitu pun begal Parpol pernah terjadi di Pilkada Maros dan Pilkada Bantaeng. Jaminan hasil survei sejauh ini bukan satu satunya ukuran, bukan juga apakah kader partai atau bukan, semuanya tergantung DPP partai bersangkutan.

Olehnya itu, tentunya kita ingin satu hal dalam dunia politik kita yakni kepastian. Para bakal calon kepala daerah butuh kepastian, begitu pun rakyat butuh kepastian siapa calon kepala daerahnya. Tentunya jika parpol tak kunjung memberi kepastian, Jalur independen lah pilihannya.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT