Home Mimbar Ide 2021 yang Mencerahkan!

2021 yang Mencerahkan!

0
Rizal Pauzi
ADVERTISEMENT

Oleh : Rizal Pauzi*

Pergantian tahun adalah istrumen untuk melakukan intropeksi diri. Tentu dengan memetakan kembali apa saja capaian dan kegagalan yang diraih tahun sebelumnya. Dengan waktu 365 hari, banyak hal yang telah dilalui. Baik itu persoalan asmara, karir, aktivitas sosial keagamaan maupun aktivitas kebangsaan kita.

2020 adalah tahun yang penuh ujian. Sejak awal tahun kita diuji dengan pandemi covid-19. Virus yang awalnya muncul di Wuhan, Cina ini begitu cepat menyebar ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara yang masih merangkak, tentu pandemi ini tak disambut dengan serius. Pemerintah kita, melalui Menteri kesehatannya mempertontonkan ketidak seriusanya. Berulang kali mengganggap virus ini biasa saja. Bahkan mengangkat duta Covid dengan parade jamunya. Celakanya, Per 30 Desember 2020 angka positif covid -19 di indonesia menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 justru sudah menyentuh angka 735.124 dengan angka kematian 21.944 orang.

Kontroversi ini penanganan Covid-19 ini seperti tak berujung. Diterbitkanya Perpu 1/2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Wrus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan salah satunya. Perpu ini harusnya tidak perlu, sebab jauh sebelumnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Bagi sebagian kalangan menyebutkan, UU ini jauh lebih tepat diterapkan. Implementasi penanganan Covid-19 sepanjang tahun 2019 pun demikian berbelit dan penuh dinamika, mulai dari penerapan PSBB, pembatasan operasional aktivitas ekonomi warga hingga pemilihan Vaksin yang tepat.

Covid-19 harusnya menjadi musibah bersama, yang harusnya ditangani dengan segenap sumber daya bangsa ini. Namun sayangnya pemerintah tak total, Justru fokusmenggenjot pengesahan UU omnibus Law Cipta kerja. Kebijakan yang menyatuhkan beberapa UU menjadi satu ini mengalami penolakan banyak kalangan. Hal ini karena dianggap hanya mengakomodir kepentingan elit dan oligarki, serta menegaskan kembali sistem sentralistik. Aksi unjuk rasa penolakan berlangsung massif di hampir semua kota besar di Indonesia. Dalam aksi ini, pemerintah merespon dengan tindakan refresif. Adapun korban luka hampir mencapai ratusan orang bahkan masih ada yang ditahan hingga sekarang. Walaupun aksi penolakan massif, namun pemerintah bersama DPR sepertinya sengaja tak mendengar aspirasi dan terus melanjutkan pada paripurna dan pengesahan.

Penghianatan pada suara rakyat tak saja pada Omnibus Law, tetapi juga pada “pemaksaan” menyelenggarakan Pilkada serentak di tengah Pandemi. Dimana dalam realisasinya justru menimbulkan meningkatnya klaster pandemi covid-19. Bahkan jelang dan pasca hari H Pilkada, mengalami peningkatan angka covid serta banyak kandidat yang positif Covid-19 bahkan ada yang meninggal dunia. Tentu ini membuktikan bahwa pemerintah tidak mengedepankan keselamatan rakyat.

Pilkada pun tak membuatnya berhenti, dramaturgi politik berlanjut. Masih belum ditangkapnya Harun Masiku (kader PDIP dan bergabungnya Sandiaga Uno ke kabinet Jokowi membuat kita semakin yakin kalau oligarki telah mengendalikan bangsa ini.

Hak Asasi manusia pun seperti tak lagi dianggap oleh penguasa saat ini, janji penuntasan kasus Munir tak kunjung ditunaikan. Justru tragedi KM 50 yang menghilangkan 6 nyawa tidak diungkap. Justru yang muncul adalah mencari pembenaran atas tindakan tersebut.

Supremasi hukum pun bernasib sama, dari ratusan pelanggaran protokol kesehatan (baca : kerumumanan). Hanya Riziq shihab yang di proses begitu ketat, bahkan diproses pidana walaupun telah membayar denda sesuai aturan Peraturan daerah. Yang terbaru, pembubaran FPI juga tanpa proses peradilan. Ini menandakan bahwa negara sepertinya sedang menggunakan hukum sebagai pemukul bagi yang kritis.

Rentetan kasus ditahun 2020 ini menampilkan wajah kekuasaan yang mengarah pada ketidakberpihakan pada psirit reformasi. Gejala ini justru cenderung mengarah pada sistem otoritarian. Padahal yang berada dilingkaran istana dan kabinet adalah orang – orang yang menikmati hasil reformasi.

Indonesia saat ini tak krisis cendekiawan, ulama maupun pejabat yang cerdas. Tetapi mereka cenderung diam, kalaupun bersuara mereka cenderung jadi corong rezim. Maka benarlah cuitan Mahfu MD di akun resminya @mohmahfudmd (9/11/2017) “Setiap kasus bisa dicari pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal – pasal sesuai dengan pesanan dan bayarannya”.

Lantas, apa harapan kita ditahun 2021?

Tentu, sebagai satu dari jutaan rakyat Indonesia. Kita berharap kekuasaan dan orang – orang di sekitar istana tidak memanfaatkan kecerdasannya untuk menjerat, menjatuhkan atau menghabisi lawan politik. Tetapi kecerdasan dan segala sumber dayanya harus digunakan untuk bersemai bersama rakyat. Kita merindukan kebebasan berpendapat, kita merindukan keseimbangan di parlemen serta kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tentu, kita butuh penanganan Pandemi Covid-19 yang lebih serius tentunya.

Penguasa memang harusnya tak cukup sekedar pintar, tapi harus tercerahkan. Ditahun 2021, kita butuh gerakan yang mencerahkan. Mungkin gerakan modelnya seperti gerakan pencerahan (Aufklarung) yang meruntuhkan dominasi kekuasaan monarki (kerajaan) dan gereja di Eropa ataukah model pencerahan yang lebih moderat seperti yang dilakukan Ahmad Dahlan ketika awal mendirikan Muhamadiyah yang mencerahakn rakyat dengan modernisasi pendidikan, kesehatan dan aktivitas sosial. Terkait yang mana yang tepat, biarlah waktu yang menjawab!

*) penulis adalah direktur public policy network

Facebook Comments
ADVERTISEMENT