Home HISTORIA BELAJARBERSAMA 2021: Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi, Krisis Sosial, dan Krisis Politik

2021: Indonesia di Ambang Krisis Ekonomi, Krisis Sosial, dan Krisis Politik

0
ilustrasi
ADVERTISEMENT

Nama : Andi Mappiare*

Menurut Machfud (1998), krisis adalah suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang mengancam keutuhan, reputasi, atau keberlangsungan individu atau organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan dan nilai-nilai sosial publik, bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada organisasi, dimana organisasi itu sendiri tidak dapat segera menyelesaikannya.

Sehingga krisis adalah suatu keadaan, kejadian atau dugaan yang mengancam secara tidak terduga dan tidak diharapkan. Menimbulkan dampak dramatis, merusak reputasi serta mengganggu keberlangsungan individu atau organisasi. (kajian pustaka.com).

Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Krisis sosial adalah keadaan tidak kondusif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana banyak kejadian yang membuat kondisi lingkungan menjadi memburuk dan tidak nyaman serta aman. Krisis politik adalah sebuah peristiwa darurat dimana kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemimpin maupun pemerintah tidak merubah masalah yang dihadapi organisasi atau negara menjadi lebih baik.

Memulai retorika ini dengan jebretan jari jemari menggeliti aroma politik dan sensasi global yang mendunia. Dimana dunia sedang dilanda bencana Global yang memaksa negara maju dan negara berkembang harus ngesot melawan Bencana Global, yakni Pandemi Covid-19.

Banyak retorika berkata, bahwa ini hasil dari konspirasi Global bahkan ada yang mengatakan ini perang hybrid antara dua kekuasaan dunia yaitu Amerika dan China. Namun di sisi lain penulis beranggapan bahwa bencana global yang didesain oleh pihak di luar Amerika dan China.

Melihat ekonomi dunia mengalami ketidakstabilan serta krisis sosial yang melanda kawasan Timur Tengah serta krisis politik yang memikat ekonomi dan sosial mengalami resesi dan sampai pada krisis. Melihat lebih dekat Indonesia dalam fase tahun 2019 dan menuju awal 2021. Dimana awal 2019 kita dihadapkan pada pergejolakan pemilihan serentak Pilpres dan Legislatif.

Dalam arena pertarungan itu masyarakat dipecah menjadi dua yaitu Kampret dan Cebong. Bermula ketika dimensi politik sebelum Pilpres telah membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak stabil. Dimana julukan-julukan dari dua petarung di 2014 kini bertarung kembali di 2019.

Kondisi perubahan sosial pasca Pilpres 2019 berlanjut terus sampai saat ini. Bahkan setelah petahana dan penantang menyatu menjadi satu kekuasaan, namun kini julukan-julukan itu masih melekat. Bahkan muncul julukan baru yang membawa nama agama. Sebut saja kadrun, radikal, Islam Garis keras dan bermacam julukan. Melihat sejarah sebelum tahun 65-an terjadi dimana julukan-julukan kadrun, radikal itu ditujukan pada golongan agama tertentu mayoritas di republik ini. Kita melihat pembubaran ormas pada masa itu yang ditenggarai oleh konflik politik dan sosial.

Kita menarik ke masa reformasi sekarang dimensi konflik ini berlanjut dengan pose yang sama dengan waktu yang berbeda saja. Keberlanjutan itu masih melekat, dimana kondisi sosial sekarang terhadap diskriminasi salah satu ormas Islam. Melihat kepulangan seorang ulama Imam Besar Habib Riziq Shihab (HRS) kembali ketanah airnya tercinta. Disambut dengan gemuruh warga berdatangan di bandara Soekarno-Hatta. Ini membuktikan bahwa kekuatan politik yang dibawa Imam Besar HRS memiliki esensi dan pendobrak akan nilai sosial.

Gemah gemuruh akan kehadirannya serta baliho yang bertuliskan Revolusi Akhlak menjadi sebuah titik temu akan sebuah peradaban modern dan Cerdas. Namun disisi lain kekuasaan menggangap Revolusi akhlak adalah revolusi kudeta. Pada hal revolusi akhlak adalah kunci mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam UUD 1945.

Sebuah kecerdasan Bangsa tidak akan lahir ketika tidak dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Dengan hadirnya Revolusi akhlak kita mampu mengatasi patologi intelektual bangsa menjadi sebuah akal sehat yang beresensi.

Sebuah estalase politik dan sosial dalam menuju akhir tahun 2020 membawa bangsa kita pada sebuah kemunduran. Dimana sebuah kekuasaan menjadi ormas dan musuh mereka serta menggunakan kekuasaan dengan menggerakkan aparat untuk melakukan tendensi dan diskriminasi. Ini menunjukkan bahwa kita menuju pada krisis politik dan sosial.

Ketika sebuah kekuasaan yang berlandaskan demokrasi namun implementasi di dalamnya tidak mengedepankan nilai-nilai demokrasi maka tunggu saja demokrasi itu akan mati. Buku “How Democracies Die” telah merambak di pikiran kaum intelektual bahwa nilai demokrasi akan hilang ketika kekebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi sebuah larangan.

Fenomena sosial hari ini dan kondisi politik negara mengalami resesi ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan sikap penguasa begitu menunjukkan kepanikan. Ketika muncul kekuatan politik yang kritis dan kekuasaan menanggapinya sebagai perlawanan. Maka ini adalah kebodohan yang hakiki.

Bagi saya pribadi ketika kritikan itu ada maka itulah rasa syukur sebab ada yang mengingatkan kita akan bahaya dari keserakahan. Namun ketika keserakahan ini sudah diluar batas. Maka segala cara dilakukan untuk berkuasa bahkan tindakan penghilangan nyawa pun akan dilakukannya.

Dalam dimensi ekonomi tidak terlepas dari dimensi politik dan sosial sebagai pengantar dan penggerak. berangkat pada persoalan ekonomi dimulai tahun 2019 pada kuartel II dan III, ekonomi sudah mengalami keterlambatan pertumbuhan. Deretan pakar melakukan analisa dan prediksi. Sebut saja Rizal Ramli (RR), sosok yang sangat kritis akan persoalan ekonomi. Terlihat pada kuartel 1,II,III di 2020 mengalami pertumbuhan melambat atau resesi.

Ancaman besar sebuah Negara terletak pada ekonomi, sebab ekonomi sebagai penggerak akan segala dimensi baik politik maupun sosial. Persoalan sosial yang melanda Negara ini adalah karena kesenjangan akan eksistensi dari nilai dan adanya ajang untuk menunjukkan sikap demi sebuah jabatan. Kita melihat sikap-sikap aparat sebagai penegak hukum mengalami ketidaksetiakawanan sebagai pelayan publik.

Dimana dari kacamata para pakar dan kaum intelektual, aparat kini dijadikan sebagai alat pembungkam dan pendiskriminasi atas nama keamanan negara. Ini sangat menakutkan yang bisa membuat kekacuan besar dan bahkan akan menimbulkan konflik antara masyarakat serta konflik anatara masyarakat dan aparat. Kondisi politik ini akan mengalami simpan siur yang mampu merontokkan stabilitas keamanan negara.

Dimulai dari sikap aparat TNI yang melakukan tindakan penuruan baliho dan melakukan iringan-iringan pasukan lengkap layaknya siap perang yang melewati markas ormas Islam tersebut. Dimana lagi ormas sejenisnya melakukan hal yang sama dengan begitu massif melakukan propaganda, namun dibiarkan saja tanpa ditindak.

Kondisi itu terlihat jelas dimana acara dipernikahan anak HRS dianggap melanggar aturan dan bersamaan itu juga kampanye salah satu calon walikota dan kegiatan salah satu ulama yang menimbulkan keramaian namun tidak ditindaklanjuti. Disisi lain, HRS dipidanakan dengan berbagai pasal pidana bahkan pidana penghasutan.

Dinyatakan bahwa penghasutan dianggap pidana ketika terjadi kerusakan material. Namun yang terjadi kegiatan maulid dan acara nikahan itu bukan hasutan tapi itu adalah kegiatan bersifat terikat. Sebab ummat islam merayakan maulid dan pernikahan adalah sebuah ikatan suci. Namun terlihat melanggar aturan dan memiliki nilai negative dimata aparat dan penguasa.

Kasus pada terbunuhnya salah satu anggota ormas di tol cikampek KM 50 menjadi sebuah kasus yang begitu menarik perhatian. Munculnya spekulasi dari aparat kepolisian yang mengganggap mereka diserang namun dipihak lain beranggapan bahwa aparat yang melakukan penyerangan dengan berbagai argumen-argumen yang saling membelakangi.

Banyaknya keganjilan dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan polisi mengalami ketidakpercayaan rakyat akan nilai keadilan itu sendiri. Sehingga para aparat dan lembaga kemanusiaan mengajukan solusi membentuk tim independen dalam melakukan penyelidikan. Sebab kejadian ini bersifat pelanggaran HAM berat.

Di sisi lain, kondisi ekonomi dalam fase menuju akhir tahun 2020 diwarnai dengan budaya yang melekat yaitu korupsi. Masa pandemi sangat krusial yang memberikan 2 kali lipat guncangan bahkan lebih. Terlihat korupsi dana bansos dan keterlibatannya kaum elit di dalamnya mewarnai kondisi sosial politik dan ekonomi bangsa kita yang kian pada fase menuju ketitik terburuk.

Ekonomi yang mengalami kelambatan pertumbuhan, politik pecah menjadi sebuah tren serta nepotisme kekuasaan menjamur di mana-mana, dan kondisi sosial yang membuat rakyat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil.

Ancamaan besar menjadi mimpi buruk akan bangsa di tahun 2021. Apakah chaos atau persatuan?. Chaos akan terjadi ketika krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial bertemu menjadi satu maka akan membuat kekacuan yang besar dan munculkan perubahan sosial dan politik yang signifikan tanpa diketahui kapan akan terjadi dan kapan akan berakhir.

Namun ketika itu terjadi maka people power dengan kekuatan kerakyatan akan berdiri sebagai sebuah persatuan. Kekuasaan yang tak bisa menanggulangi kondisi ini maka akan jatuh. Namun ketika kekuasaan bertindak dengan menggunakan aparat untuk melawan kehendak sosial yang ada maka akan terjadi perang saudara yang mungkin saja Indonesia akan jadi Timur tengah versi Asia Tenggara.

Kita berharap pemerintah bisa menghentikan kekacauan sosial yang merambat pada kondisi politik dan menyatukan elemen bangsa dengan bersikap adil dan menjadi penengah. Karena musuh Negara bukanlah ormas, akan tetapi musuh negara adalah pemikiran penguasa yang tidak stabil. Sehingga keadilan, keamanan, ketertiban tidak akan terwujud.

Negara harus hadir sebagai pelindung, sebagai ayah dan ibu bagi elemen rakyat. Jangan jadikan perbedaan pendapat adalah selisih dan jarak, tapi jadikan perbedaan adalah sebuah titik temu dengan akal sehat. Penguasa harus arif dan bijaksana agar rakyat mampu berdiri sebagai tamen bangsa. Penguasa tidak boleh baper tapi penguasa harus peka. Maka dari itu kepentingan Rakyat adalah hal utama dalam sebuah pikiran Bangsa.

Saya menganalogikan 2021 memberikan arti dan pesan isyarat akan keberlangsungan hidup bangsa bisa menelaah benar dan bisa menelaah salah. Kekeliruan adalah sifat alami manusia maka sejatinya manusia selalu membutuhkan manusia yang lain agar interaksi sosial dan struktural fungsional menjadi satu keterikatan yang memikat. Bangsa besar tidak lahir dari pemikiran besar. Tapi bangsa besar lahir dari tindakan yang berlandaskan pada pemikiran universal dan absolute.

“Kekuasaan digunakan untuk memberikan rasa aman, keadilan, ketentraman, namun ketika kekuasaan dijadikan sebagai alat pemuas hasrat, maka ujung dari kekuasaan itu adalah kehancuran.” City Hunter (anonym)

*) Penulis adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar

Facebook Comments
ADVERTISEMENT