Home Hukum Kenaikan Iuran BPJS : Bukti Ketidakhormatan Pada Putusan Mahkamah Agung dan Perlunya...

Kenaikan Iuran BPJS : Bukti Ketidakhormatan Pada Putusan Mahkamah Agung dan Perlunya Tanggung Gugat Pemerintah

0
Ahmad Yani
ADVERTISEMENT

Oleh : Ahmad Yani*

Ditengah wabah pandemi yang menerjang bangsa Indonesia, PHK terjadi di mana-mana, kebutuhan pokok sulit terpenuhi, serta kemalaratan hidup masyarakat berada pada nadir klimaks, pemerintah Indonesia justru tidak menyalakan lilin, namun malah menghadirkan kegelapan baru bagi masyarakat dengan kebijakannya menaikkan iuaran BPJS ditengah serba sulit ini.

Nampaknya rakyat dipaksa untuk berselancar di atas ombak penderitaan, sebab sangat jelas jika saat ini “kewajiban dasar negara” untuk menjamin hak kesehatan warga negaranya sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi ternyata telah beralih menjadi “kewajiban dasar warga negara” kepada negaranya untuk menjamin kesehatan secara sendiri-sendiri. Bahkan iuran BJPS layaknya pajak yang wajib dibayar oleh rakyat dan jika tidak maka akan tagih dan dikenakan denda.

ADVERTISEMENT

Tulisan singkat ini akan mencoba untuk mendeskripsikan kebijakan Pemerintah dalam manaikkan iuran BPJS sebagai tindakan yang tidak menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) dan atas kebijakan itu Pemerintah harus dibebankan tanggung gugat baik secara hukum maupun politis karena ketidakpatuhannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

Pemerintah Tidak Menghormati Putusan MA

Ironisnya, meskipun kebijakan serupa untuk menaikkan iuran BPJS pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses judicial review terhadap Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 pada bulan Februari lalu, namun Pemerintah tidak menggubris putusan MA ini. Padahal Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020 yang ditetapkan tersebut memiliki kekuatan hukum bukan hanya final dan mengikat (final and binding) tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial.

Memiliki kekuatan“final and binding” artinya, sebagai konsekuensi logis dari putusan MA dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-Undang [vide Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] adalah putusan yang pertama dan terakhir dan karena yang diuji adalah sifatnya regeling (peraturan)/ Perpres maka juga berlaku secara erga omnes (berlaku umum).

Memiliki “kekuatan eksekutorial” artinya pemerintah atau kementerian terkait wajib menjalankan putusan tersebut secara konsekuen. Sebab secara filosofis domain peradilan adalah domain untuk mengoreksi tindakan eksekutif sehingga wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dijalankan tak terkecuali eksekutif itu sendiri.

Menurut Zainal Abidin Mochtar, dalam tradisi judiciary yang telah berkembang sejak lama, suatu putusan pasti mempunyai sifat atau kekuatan mengikat, karena terkait dengan kewenangan absolut lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penghakiman (judgement). Tentunya tidak berguna, jika suatu putusan yang proses pengambilannya kadang membutuhkan tempo yang sangat panjang dan melelahkan, akan tetapi pada akhirnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan tidak dilaksanakan, hasilnya hanya sebuah kesia-siaan belaka.

Apa yang disampaikan di atas, jelas jika pemerintah tidak menghormati dan melaksanakan putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020 terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS. Bahkan seolah pemerintah “membalas balik” putusan tersebut dengan mengeluarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang memiliki subtansi dan materi muatan yang telah dibatalkan oleh MA. Hal ini juga mengindikasikan jika pemerintah sendiri yang tidak menghomati penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut hemat penulis, seharusnya pemerintah membaca dan menyimak dengan baik apa yang menjadi putusan MA tersebut. Perlu dibaca jika putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020 tersebut memiliki karakter putusan berupa putusan deklaratif yang berlaku secara “ex nunc”. Artinya putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS harus dibaca sebagai putusan yang menegaskan suatu keadaan atau kedudukan hukum (deklaratif) jika kenaikan iuran BPJS bertentangan dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [vide amar Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020] dan berlaku ke dapan (ex nunc) sebagai yuspridensi yang harus dijalankan dan dipedomani oleh pemerintah.

Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah

Dalam doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal asas geen bevoegdheid zonder verant woordelijkheid (tiada jabatan atau wewenang tanpa pertanggungjawaban). Hal ini diinterpretasi bahwa setiap jabatan yang melekat juga melekat tanggung gugat, jika jabatan tersebut dipergunakan ke arah “detournement de pouvier” (menyalahgunakan kewenangan) maupun “willikeur” (tindakan sewenang-wenang).

Begitupula dengan tindakan pemerintah (Pemerintah) dalam mengeluarkan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, wajib dilekatkan tanggung gugat secara hukum mengingat ketidakhormatan dan pelanggaran pemerintah terhadap putusan lembaga peradilan itu.

Konsep tanggung gugat kepada pemerintah dalam kajian Hukum Administrasi Negara meliputi “liability” dan “responsibility”.

Liability

“Liability” menurut Tatiek Sri Djatmiati diartikan sebagai konsep tanggung gugat kepada negara atau pemerintah dalam arti mereka harus memberi kompensasi jika terjadi kerugian atau derita, secara langsung atau tidak langsung, materiil atau mental kepada warganya. Konsepsi “liability” diterapkan jika pemerintah melakuan kesalahan baik “faute personalle” (kesalahan pribadi) maupun “faute de service” (kesalahan jabatan).

“faute personalle” (kesalahan pribadi). yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menerbitkan Perpres No. 64 Tahun 2020 ini berkaitan dengan perilaku/ maladministrasi dalam penggunaan wewenang dalam pelayanan publik berupa Pemerintah tidak menghormati dan menjalankan Putusan MA Nomor 7 P/HUM/2020. Sehingga Pemerintah harus dibebankan tanggung gugat pribadi melalui peradilan umum dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang itu, mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, [vide yurisprudensi Putusan MA No. 729 M/SIP/ 1975].

“faute de service” (kesalahan jabatan) yang dilakukan pemerintah dalam menerbitkan Perpres tersebut terkait dengan legalitas atau keabsahan Perpres No. 64 Tahun 2020 terhadap beberapa produk Undang-undang. Maka dari itu, kita mengharapkan dan menanti adanya permohonan uji materil terhadap Perpres ini ke Mahkamah Agung dengan terhomon Presiden RI.

Responsbility

“Responsibility” diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara politis pemerintah kepada parlemen. Singkatnya, tanggung gugat secara responsibility terhadap Pemerintah (Presiden) yang kerap melalukan tindakan hukum di luar rule dapat dilakukan dengan mekanisme impeachment kepada Presiden. Konstitusi sendiri melalui Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 memberikan ruang bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan segenap tindakannya, yang dikenal dengan istilah pemakzulan (impeachment).

*) Penulis adalah Kader IMM Unhas dan peneliti Republik Institute

Facebook Comments
ADVERTISEMENT