Home Mimbar Ide Berdaulat Ala Kota Cheran

Berdaulat Ala Kota Cheran

0
Rahmat Ariandi
ADVERTISEMENT

Oleh : Rahmat Ariandi*

“Keadilan mesti terdistribusi dengan baik dan adil. Dan upaya mendistribusikannya adalah melalui pemerintahan ( Ali bin abi thalib)”

“Demokrasi Ditengah Gelombang Ketidakpastian”

ADVERTISEMENT

Rasanya memuakkan mengikuti praktik para filsuf dalam merefleksikan hidup. Namun saat keadaan semakin rumit, menekan dan menginginkan perubahan, maka krisis adalah kata yang memantik sebuah perenungan. Perenungan yang akan mengantarkan diri pada suasana kesepian. Oleh Ali Syariati disebutnya sebagai manusia theomorphis yakni manusia yang memiliki keyakinan teguh mempertahankan idealismenya.

Kontemplasi atas situasi kebangsaan apatahlagi berkaitan dengan demokrasi elektoral tentu memerlukan energi yang besar. Demokrasi yang harusnya menjamin kedaulatan rakyat justru sangat rentan dikuasai para oligark.

Aristoteles menyebutnya “mobocracy” dimana konsekuensi dari demokrasi yang menguduskan kebebasan akan berujung pada penguasaan oleh segelintir orang. Padahal, demokrasi meniscayakan keadilan terdistribusi dengan baik, adil, dan egaliter.

Demokrasi elektoral yang diproduksi saat ini terbilang cukup labil. Meminjam istilah psikologi, penulis menyebutnya “Infantil Disorder”. Yakni mengisyaratkan kultur demokrasi kekanak-kanakan sehingga menghasilkan matinya obyektivitas dalam menilai sesuatu. Sebagaimana Rousseau menyebutnya sebagai literasi politik yang labil. Inilah yang terjadi dalam elit kekuasaan saat ini.

Tahun 2020 masyarakat global diperhadapkan dengan pandemi yang meluluhlantahkan sejumlah negara tidak terkecuali indonesia. Menelan ribuan korban jiwa yang prediksnya akan terus meningkat. Pemerintah indonesia tentu telah mengambil kebijakan untuk menghadapi pandemi ini. Oleh yaufal noah harrari diklasifikasikan sebagai salah agenda besar sejarah umat manusia selain perang dan kelaparan.

Pandemi bisa berdampak lebih buruk jikalau negara tidak tepat mengambil kebijakan. Terbukti dengan korban yang semakin meningkat per Mei 2020 yakni 16.496 kasus positif, 3.803 pasien sembuh, dan 1.076 dinyatakan meninggal. Sayangnya, pemerintah bekerjasama dengan parlemen dan pers seolah-olah menganggap itu sebagai masalah kecil. Diperparah dengan disahkannya sejumlah peraturan yang picik seperti UU Minerba dan Perppu No.1 menjadi UU Korona.

Praktik inilah yang menjadi sebab demokrasi tidak lagi mengedepankan prinsip kolaboratif, partisipatif, dan akomodatif. Isyarat yang mengindikasikan matinya keteladanan elit bak telaga yang kehilangan mata air keteladanan. Demikrasi serta prinsip yang dikandungnya pun menjadi cerita fiktif belaka.

Cheran dan Independensinya.

Problematika bangsa saat ini mengingatkan kita pada Kota Cheran, Mexico. Kota yang didominasi Suku Perupecha ini sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Beberapa tahun silam, masyarakat Cheran melakukan revolusi yang berhasil mengusir politisi, pemerintah, dan aparat kepolisian yang korup. Pun kartel liar penebang pohon juga berhasil disingkirkan.

Merasa haknya dirampas, mendapat perlakuan diskriminatif, praktik eksploitasi lahan, pemerintah yang korup dan matinya prinsip demokrasi adalah sejumlah dalil yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan.
Begitulah jika politikus mulai menyebalkan, penjahat makin mengerikan, dan polisi korupsi tak karuan. Bagi masyarakat Cherán, hanya satu yang dapat dilakukan yakni “usir mereka”.

Hingga kini Kota Cheran mampu menjalankan kehidupan sosial politiknya secara otonom. Mereka membangun sistem pemerintahan baru tanpa walikota, merancang dewan kota, hingga membentuk milisi sipil untuk menggantikan polisi. Hasilnya Cherán menjadi salah kota dengan tingkat kriminalitas terendah di Meksiko. Tentu ini bukanlah kisah heroik yang penulis dramatisir.

Percaya atau tidak, problem yang dihadapi Cheran saat itu nyaris menyerupai kondisi bangsa saat ini. Negara harus bertanggung jawab dan mampu mendistribusikan keadilan. Kita tidak ciut nyali untuk menegakkan kedaulatan melawan kompromi antarelit kekuasaan. Sebagaimana Kota Cheran, masyarakat harus sadar dan bersatu memperjuangkan haknya untuk memperoleh kesejahteraan, kebebasan berpendapat, dan bersuara kritis.

Krisis keteladanan mesti direfleksikan secara kolektif oleh bangsa ini. Indonesia tak perlu menjadi Cheran yang mengusir elit oligark dan antek-anteknya. Perlu langkah alternatif yang solutif agar paradigma politik bangsa dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Perlukah “Ronda comunitaria” untuk memastikan sirkulasi kekuasaan?

Demi menghidupkan kembali altruisme ditingkat kekuasaan yang peduli akan masalah kemanusiaan? Selamat berkontemplasi.

*) Penulis adalah Sekbid RPK PC IMM Makassar

Facebook Comments
ADVERTISEMENT