Home Mimbar Ide Kompleksitas Pilkada di Tengah Ancaman Pandemi Covid-19

Kompleksitas Pilkada di Tengah Ancaman Pandemi Covid-19

0
Dea Rizky Amalia

Oleh : Dea Rizky Amalia, S.Sos, M.Si*

Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini telah ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020 di tengah Pandemi COVID-19 yang belum juga mereda.

Sangat berbeda seperti pelaksanaan pilkada-pilkada sebelumnya, saat ini kita bukan lagi hanya menghadapi tentang permasalahan kecurangan yang ada ataupun tahapan yang rumit namun kita juga dipaksa untuk berupaya menghadapi serta melawan virus ini sembari menyalurkan pastisipasi politik kita agar pilkada ini tetap berjalan meski dalam situasi yang tidak normal sekalipun.
.
Muncul Kekhawatiran publik tentang bagaimana pilkada ini akan dilaksanakan, serta apakah akan memberikan keamanan bagi mereka ataukah hanya menimbulkan klaster-klaster baru yang akan semakin memperparah penyebaran virus ini, ketakutan akan hal ini menyebar diseluruh penjuru.
.
Berbagai polemik datang dari banyak kalangan  karena penyelenggaraan pilkada ini dinilai seperti dipaksakan di saat pandemi Covid-19 berlangsung.
.
Beberapa waktu terakhir kita disuguhkan dengan suasana menakutkan yang terjadi di beberapa daerah, gerombolan massa yang memuncak dalam rangka mengantar kandidatnya mendaftar di KPU seperti tidak peduli lagi akan peningkatan penyebaran yang nantinya disebabkan oleh aksi mereka, sebab masih terlihat banyaknya massa yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker.
.
Gambaran buruk ini sangat jelas terlihat pada dokumentasi pilkada yang terekam dalam jejak-jejak digital memperlihatkan dengan detail Kerumunan massa yang tidak bisa terelakan tanpa di barengi dengan protokol kesehatan yang memadai.

Sungguh miris, kata tentang mensejahterakan rakyat serta bekerja demi kebaikan rakyat yang di elu-elukan berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi saat itu. Bukankah pembiaran yang terjadi atas berkumpulnya massa yang begitu membludak memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat secara luas ?
Beginikah yang dinamakan untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat secara menyeluruh ?
Ataukah hanya omong kosong demi kekuasaan belaka ?
.
Begitu banyak pertanyaan yang muncul dibenak saya,

Lalu pertanyaan kembali muncul, tentang apakah ternyata nantinya pilkada kali ini hanya akan membawa petaka bagi masyarakat luas ?
.
Hanya agar demokrasi dan sirkulasi kekuasaan berjalan, pelaksanaan pilkada kali ini seperti akan mengorbankan banyak nyawa didalamnya.

Lalu jika benar ini terjadi, maka peristiwa itu akan menjadi catatan buruk sebagai pemberi peluang besar bagi kematian massal yang disebabkan oleh pelaksanaan pilkada.
.
Seperti beberapa yang pernah tercantum dalam bahan bacaan saya, saya membenarkan pernyataan yang beranggapan bahwasanya pengumpulan dan pembiaran massa di beberapa daerah yang sangat membludak pada proses mengantarkan calon kandidat mendaftarkan diri ke KPU dapat dikatakan sebagai aksi kejahatan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.
.
Pasalnya, pembiaran berkumpulnya massa ini akan memberikan peningkatan penyebaran virus yang sangat besar di tengah situasi kita yang sedang bersusah payah berjuang melawan virus ini.
Rasa-rasanya mencegah masyarakat tertular dan memutus mata rantai penyebaran virus mematikan ini bukan lagi menjadi prioritas utama jika melihat fenomena Pendaftaran calon pasangan kepala daerah yang diiringi dengan arak-arakan pendukungnya yang hampir semua kerumunan massa saat itu mengesampingkan protokol kesehatan.
Harusnya pilkada ini bukan menjadi jalan lahirnya klaster baru justru menjadi upaya untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perbaikan ekonomi.
.
Tanggapan yang bergulir mengatakan bahwa Pilkada yang dilaksakan ditengah pandemi di nilai akan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat sehingga masyarkat enggan berpartisipasi dalam pemungutan suara. Sehingga akan menciptakan rendahnya tingkat partisipasi dan membuka peluang besar untuk terjadinya manipulasi, korupsi serta politik uang. Jika ini benar tejadi, maka akan sangat menciderai pelaksanaan Demokrasi itu sendiri.

*) Penulis adalah Magister ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Facebook Comments
ADVERTISEMENT