Home Kampus Penikaman Syech Ali Jaber dan Radikalisasi Dunia Islam

Penikaman Syech Ali Jaber dan Radikalisasi Dunia Islam

0
Dr. Nasaruddin Umar, S.H.,M.H

Oleh : Dr. Nasaruddin Umar, S.H.,M.H*

Penususkan ulama harismatik Syech Ali Jaber dikegiatan keagamaan di Lampung (13/9/2020) oleh Alfin Adrian seperti viral dimedia publik adalah duka sekaligus ancaman nyata kehidupan Islam di Indonesia. pertama kita tentu mengutuk cara-cara penyerangan yang tidak berperikemanusiaan dengan kekerasan terhadap siapun apalagi seorang ulama diruang publik keagamaan adalah suatu aksi brutal yang tidak dapat dibenarkan, sayangnya ini menjadi peristiwa yang terus berulang.

Tentu saja peristiwa ini tidak cukup dipandang sebagai kriminal murni namun tentu ada penyebab tindakan berani seperti ini sangat potensial dilatarbelakangi kebencian terhadap identitas agama dan stigmatisasi yang buruk terhadap dunia Islam.

Setelah rententan narasi radikalisme, pancasilais, isu khilafah, dan penolakan hafidz berjadar, silih berganti terlotar dari bibir dari pejabat negara, petugas partai, hingga ormas hingga panitia MTQ merupakan upaya semakin lemahnya posisi Islam dan buruknya cara pandang pemimpin terhadap masa depan ulama, umat dan Islam di Indonesia.

Rentetan narasi radikalisasi selama ini terhadap Islam apalagi jika dilakukan oleh representasi negara seperti pejabat negara justru akan menumbuhsuburkan ajaran komunisme dan kebencian baru terhadap Islam narasi itu akan menjadi alat legtimasi atau pembenaran bertidak dan kebencian terhadap simbol-simbol dan refresentasi Islam seperti ulama.

Rentetan narasi itu, memicu lahirnya emosi publik dan munculnya peristiwa terorisme terhadap ulama ini membuktikan ketidakramahan negara terhadap ulama dan Islam Bukankan Negara Indonesia menjadi soal krusial saat ini, ini pula menegaskan pemerintah dan negara belum sepenuhnya peduli menjamin keamanan menjalankan syariat Islam dan kegiatan dakwah.
Pembukaan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah cukup kuat menegaskan esensi berdirinya negara ini hadir untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang hendak melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia serta susunan negaranya berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tanggung jawab itu diberikan kepada semua susunan pemerintahan di republik ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab konstitusional dalam pasal 28I ayat (4) UUD untuk melindungi, menegakkan, memajukan Hak Asasi Manusia termasuk legislatif untuk mengawasi pemerintahan dan membuat regulasi yang pro terhadap kepentingan agama, dan kekuasaan yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan yang lebih khusus kepolisian dan TNI sebaga alat kelengkapan negara lainnya dihadirkan negara untuk melindungi, mengayomi, menjaga ketertiban, melayani masyarakat, menegakkan hukum, serta mempertahankan keutuhandan kedaulatan negara.

Organ kekuasaan negara itu telah diatur sedemikian rupa agar kehadirannya mengabdi untuk rakyat bangsa dan negara, sisa konsitensi diperlukan melalui kepemimpinan yang amanah.
Apapun motifnya kasus penikaman Ali Jabbar adalah potret realitas semikin terpojoknya eksistensi ulama di Indonesia dan semakin hilangnya kehadiran negara dalam melindungi kehidupan beragama dan tugas mulia para ulama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia. dibutuhkan kehadiran pemerintah untuk mengurai probelematika kebencian terhadap ulama dan agama.
Padahal ulamalah dan umat Islam yang banyak berkorban untuk negara ini merdeka, jasa mereka tidak akan bisa tergantikan dengan kekuasaan apapun di negeri ini, namun tidak berarti mereka harus dibiarkan hidup dalam ancaman. Posisi negara, pemerintah dan aparat penegak hukum kepolisian, TNI dibutuhkan untuk melindungi mereka dari upaya kriminalisasi, stikmatisasi liar berkedok radikalisme yang tidak seharusnya ditafsirkan sepihak oleh kekuasaan.

Kita tidak berharap kasus ini akan terus berulang, hilang seiring waktu seiring hembusan sekedar kecaman tanpa menyelesaikan akar masalah tanpa ada evaluasi tuntas mencegah segala upaya radikalisasi, upaya-upaya kriminalisasi dan serangan sistemik terhadap agama dan ulama di Indonesia. cukup sudah narasi kontra produktif oleh oknum pejabat negara yang tidak bertanggung jawab yang penuh dengan narasi ketakutan yang berlebihan terhadap Islam yang justru mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Saatnya negara ini membuktikan bahwa Indonesia adalah yang berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap dan seluruh tumpah darah nya.

Dan semoga kepolisian bekerja secara profesional, transfaran, akuntabel sesuai marwah peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sehingga terwujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, kita pun berharap MUI, Kementerian Agama, BNPT, DPR mengungkap akar masalah radikal-terorisme saling bekerjasama mencari solusi jangka panjang untuk mencerdaskan bangsa menjamin kehidupan keagamaan menghadirkan sistem regulasi dan pembinaan untuk melindungi keamanan dan keselamatan ulama dan agama di Indonesia. Amiin YRA. Wallahu A’llambissawaf.

*) Penulis adalah Dosen IAIN Ambon

Facebook Comments
ADVERTISEMENT