Home Mimbar Ide Affirmative Action dan Perjuangan Politik Perempuan

Affirmative Action dan Perjuangan Politik Perempuan

0
Aziza Aulya

Oleh : Aziza Aulya*

Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif- terutama sejak  pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009.  Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), Pemilu 2009 (18%), Pemilu 2014 (17,32) dan Pemilu 2019 (20,5%).

Ignatius Mulyono (2010) mengingatkan bahwa; Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.  Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: ‟Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Begitu juga dengan Loura Hardjaloka (2012: 403-430) yang mengingatkan bahwa dari waktu ke waktu, affirmative action terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Masih menurut Loura, bahwa UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%.  Pasal 6 ayat  (5) UU tersebut menyatakan bahwa : „‟Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.

Di dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, penjelasan senada tentang keterwakilan perempuan juga disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1a) tentang rekrutmen anggota partai politik yang harus mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, pengaturan tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik semakin baik dibanding sebelumnya.

Melihat pekembangan ini Loura Hardjaloka mengingatkan bahwa yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar  perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kita bisa  lihat misalnya dalam Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: ‟Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan‟‟.  Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu.  Dengan demikian, affirmative action keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pengaturan itu masih diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu dan tetap ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini menandakan bahwa pengaturan tentang afirmatif action penting untuk terus dikumandangkan, agar keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dan jabatan publik pada umumnya dapat diwujudkan.

Dalam konteks ini, penting untuk tetap mengingatkan bahwa perubahan undang-undang Pemilu yang membagi pemilu lokal dan pemilu nasional saat ini haus terus diawasi agar hak-hak perempuan terwakili dana peraturan perundang-undangan.

Hasil dari perjuangan panjang mendorong kebijakan afirmasi ini terlihat dengan kemampuan perempuan saat ini menduduki posisi-posisi penting dalam jabatan politik, seperti ketua DPR, ketua partai, atau pimpinan di alat kelengkapan DPR. Hal ini untuk memastikan bahwa perempuan layak memperoleh posisi strategis dalam pengambilan kebijakan publik.

*) Penulis adalah Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT