Home Hukum Sertifikat Elektronik : Solusi atau Masalah baru?

Sertifikat Elektronik : Solusi atau Masalah baru?

0
Safrin Salam

(Bedah Norma Hukum Berbasis Artifisial Intelligence)

Oleh : Safrin Salam *

Analisis Nvivo R

Tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tanah menjadi pusat aktivitas manusia untuk tepap hidup dan menjalankan fungsi sosialnya sebagai manusia. Hubungan hukum tanah dan manusia diberikan kepastian hukum pasca berlakunya  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UUPA). Jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah oleh masyarakat indonesia diatur melalui lembaga pendaftaran tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA). Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur dan tahapan pendaftaran tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut Permen Agraria Nomor 7 Tahun 2019. Menariknya 12 tahun berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, tepatnya pada tahun 2019 terjadi perubahan substansial terkait tahapan dan hasil produk pendaftaran tanah di Indonesia melalui Permen Agraria No. 7 Tahun 2019 dan Permen Agraria No. 1 Tahun 2021.

Ketentuan Permen Agraria Nomor 7 Tahun 2019 mengatur mekanisme baru pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistem elektronik dengan hasil produk berupa dokumen elektronik (Pasal 1 poin 12b Permen Agraria No. 7 Tahun 2017). Dokumen elektronik   yang dimaksud berupa sertipikat elektronik (Pasal 1 poin 8 Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik). Terminologi sertipikat elektronik adalah sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Perubahan sertipikat elektronik ini dari sertipikat konvensial merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka mempercepat sertifikasi tanah (Pertimbangan politik hukum pembentukan Permen Agraria Nomor 1 Tahun 2021).

Menurut hasil Analisis aplikasi Nvivo R terkait dengan pengaturan norma hukum pendaftaran tanah antara Permen Agraria Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditemukan beberapa konsep hukum baru yakni

1. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 2021  menyederhanakan jenis dan tahapan pendaftaran tanah yang disebut dengan Pendaftaran Tanah Melalui Sistem Elektronik (Pasal 2). Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 2 tidak merujuk pada PP No. 24. Tidak ditemukan kesesuaian norma hukum Pasal 2 dengan norma yang ada Pada PP No. 24 Tahun 1997.

2. Tahapan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik yakni pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data dalam bentuk dokumen elektronik. Sedangkan pada PP No. 24 Tahun 1997, tahapan yakni kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang meliputi pengumpulan dan pengelolaan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Kemudian kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi yakni pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. Konsep tahapan pendaftaran tanah menurut Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 dibuat lebih sederhana dibanding PP No. 24 Tahun 1997.

3. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 2021 juga membuat nomenklatur baru yakni penggantian sertipikat tanpa rujukan norma hukum peraturan diatasnya. Makna penggantian sertipikat adalah peralihan sertipikat yang telah terbit selama berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjadi sertifipikat elektronik. Konsep penggantian sertipikat elektronik menyederhanakan tahapan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah (Pasal 14 Permen Agraria No. 1 Tahun 2021). Sertifikat menjadi sertifikat elektronik diatur melalui nomenklatur penggantian sertifikat.

Berdasarkan hasil temuan Nvivo R terkait pengaturan sertipikat elektronik disimpulkan bahwa pendaftaran tanah yang diatur didalam Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 telah disederhanakan tahapannya dan produk sertipikat.  Penyederhanaan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik perlu diapresiasi dalam rangka kemudahan memperoleh sertipikat. Namun di lain sisi target dari pendaftaran tanah adalah warga negara indonesia. Persoalannya adalah hingga kini masih tinggi angka konflik pertanahan yang berakar pada tumpang tindih sertipikat (sertipikat ganda), bahkan pada poin 3 (tiga) diatas dapat menimbulkan konflik tanah baru yakni tumpang tindihnya pengaturan sertipikat hak milik dan legalitas hukum penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat. Kekhasan tanah ulayat tanpa sertifikat (penguasaan bersama tanpa sertifikat) bisa saling bertentangan dengan agenda sertifikat elektronik yang diamanatkan di dalam Permen Agraria No. 1 Tahun 2021. Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 tegas menyebutkan untuk tanah yang belum terdaftar juga menjadi objek pendaftaran tanah melalui sistem elektronik. Ketentuan memperluas tanah ulayat masuk dalam objek pendaftaran tanah menurut ketentuan ini. Tentu hal ini bisa menjadi potensi konflik tanah jenis baru. Potensi ini dipertegas dengan ketentuan peralihan Permen Agraria No. 1 Tahun 2021 yang mengatur mencabut Permen Agraria No. 7 Tahun 2019 yang artinya bahwa tanah perorangan yang telah memiliki sertipikat serta tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat harus didaftarkan melalui pendaftaran tanah melalui sistem elektronik. Namun dalam ketentuan lainnya tidak dijelaskan secara lebih lanjut pengaturan pendaftaran tanah dengan objek tanah ulayat melalui sistem elektronik. Olehnya itu diperlukan sebuah kajian hukum lebih lanjut, jelas dan konsisten norma-norma hukumnya. Bahkan sangat diperlukan peraturan turunan Permen Agraria No. 7 Tahun 2019 untuk memperjelas objek pendaftaran tanah beserta tahapan pendaftaran tanahnya.

*) Penulis adalah Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Facebook Comments
ADVERTISEMENT