Home Hukum Menguji Peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Terhadap Kisruh di Myanmar

Menguji Peran ASEAN Institute for Peace and Reconciliation Terhadap Kisruh di Myanmar

0
Dr.Kadarudin, SH., MH.
ADVERTISEMENT

Oleh : Dr. Kadarudin, SH., MH.*

Kudeta oleh Militer Myanmar

1 Februari 2021 mungkin menjadi salahsatu peristiwa kelam yang terjadi di Myanmar, pihak militer mengambil alih pemerintahan dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun kedepan (1 Februari 2022). Hal ini adalah imbas dari kemenangan telak Partai The National League for Democracy/NLD (Partai Liga Nasional untuk Demokrasi) pada pemilihan umum yang digelar pada November 2020 yang lalu. Partai The National League for Democracy menang telak dari Partai Pro Militer pimpinan Than Htay yakni Union Solidarity and Development Party (Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan) yang pada akhirnya pihak militer mengungkapkan pemilihan umum tersebut dilakukan melalui kecurangan yang sistematis. Akibatnya, pemimpin de facto Maynamar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, tokoh politik senior Han Thar Myint, dan beberapa tokoh nasional Myanmar yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Partai The National League for Democracy ditangkap oleh pihak militer.

Advertisemen

Kisruh di Myanmar

Akibat pengambilalihan kekuasaan pemerintahan di Myanmar oleh pihak Militer mengakibatkan demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat sipil, namun disisi lain terdapat juga konvoi di Kota Yangon yang dilakukan oleh masa pendukung Militer dan pro kudeta walaupun jumlahnya tidak sebesar jumlah demonstran yang kecewa atas kudeta yang dilakukan oleh pihak Militer. Siswa dan Guru, Pegawai Pemerintah, Pegawai Bank, Buruh dan para Pengacara juga ikut menyuarakan ketidaksetujuannya atas pengambilanalihan paksa kekuasaan pemerintahan di Myanmar oleh pihak Militer. Bahkan pada beberapa pemberitaan, demonstrasi yang terjadi saat ini adalah yang terbesar setelah Peristiwa Saffron Revolution empat belas tahun silam (2007) yang dilakukan oleh ribuan biksu terhadap rezim militer yang berkuasa pada saat itu.

Saat ini, kekuasaan di Myanmar dipegang oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing, ia adalah sosok yang sangat disegani dan cukup berprestasi semasa memulai karir di militer, ia juga dianggap sebagai sosok yang mampu mempertahankan kekuatan dan pengaruh Tatmadaw (militer) di Myanmar.

Penembakan Demonstran dan Reaksi Internasional

Akibat demonstrasi yang dilakukan secara terus-menerus baik di kota-kota besar maupun kecil di hampir seluruh penjuru Myanmar pasca pengambilalihan kekuasaan pemerintahan di Myanmar oleh pihak Militer pada 1 Februari 2021 lalu, polisipun kemudian mengambil langkah tegas dengan melakukan tindakan represif yaitu melakukan penembakan terhadap para demonstran yang berujung meninggalnya 2 orang dan melukai puluhan demonstran lainnya. Akibat peristiwa tersebut, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi tegas kepada para pemimpin militer Myanmar, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga turut mempersiapkan sanksi.

Menunggu Peran ASEAN

Walaupun Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan PBB telah mengambil langkah tegas terhadap kisruh di Myanmar, menariknya malah ASEAN yang merupakan organisasi kawasan di Asia Tenggara dan bertanggungjawab terhadap stabilitas keamanan wilayah negara-negara anggota yang salahsatunya adalah Myanmar belum mengambil langkah tegas, bahkan terkesan sangat hati-hati dalam menyikapi setiap ritme yang terjadi di Myanmar. Namun demikian, Indonesia dan Singapore telah terlebih dahulu mengambil sikap dengan melakukan pertemuan antar Menteri Luar Negeri masing-masing dan menyerukan agar semua pihak di Myanmar agar dapat sebisa mungkin menahan diri dan mengedepankan rekonsiliasi antara pihak militer dan sipil.

Mendorong Collective Measures

Collective Measures dalam hukum internasional diartikan sebagai tindakan kolektif yang efektif yang dilakukan oleh negara-negara untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Article 1 paragraph 1 dari Charter of the United Nations “To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace” (Untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya, dan untuk mewujudkannya dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa atau situasi internasional yang mungkin mengarah pada pelanggaran perdamaian. Dalam praktiknya Collective Measures kemudian diwujudkan dalam bentuk Collective Security (keamanan kolektif) yang diartikan sebagai upaya negara-negara secara bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan satu pihak dalam sebuah sistem keamanan kolektif. Hal inilah kemudian yang mendasari lahirnya North Atlantic Treaty Organization/NATO (Organisasi Perjanjian Atlantik Utara), United Nations Peacekeeping (Pemeliharan Perdamaian PBB), ASEAN Institute for Peace and Reconciliation/AIPR (Lembaga ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi), dan masih banyak organisasi internasional lainnya baik yang bersifat global maupun regional/Kawasan yang diartikan sebagai perwujudan Collective Security dalam konsep Collective Measures sebagaimana dimaksudkan dalam Article 1 paragraph 1 dari Charter of the United Nations.

ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) dalam promosinya diproyeksikan akan menjadi instrumen penting dalam upaya pemeliharaan perdamaian dan rekonsiliasi. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada acara penandatanganan Persetujuan Ketuanrumahan dan Pemberian Keistimewaan dan Kekebalan kepada Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta pada 2018 silam. Retno Marsudi menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi ASEAN dalam proses pembangunan komunitas, seperti ekstremisme dengan kekerasan dan konflik internal bersenjata harus diatasi dan diantisipasi. Disinilah AIPR memainkan peran strategisnya. Dalam website Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, diinfromasikan bahwa AIPR merupakan prakarsa Indonesia di masa keketuaannya di ASEAN pada tahun 2011. Institut ini dimaksudkan sebagai suatu Entitas ASEAN yang khusus bergerak di dalam kegiatan penelitian mengenai perdamaian, manajemen konflik dan rekonsiliasi, mengadakan kegiatan pembangunan kapasitas bagi para pemangku kepentingan serta menjadi pusat jejaring antar lembaga penelitian di kawasan. Kedepannya, AIPR diharapkan dapat menawarkan/memberikan rekomendasi solusi komprehensif dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan ASEAN. Indonesia memandang AIPR sebagai institusi penting untuk mendukung ASEAN dalam menjawab berbagai tantangan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan. AIPR juga memiliki arti strategis dalam memantapkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai salah satu negara penggerak proses perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan. Hal tersebut sejalan dengan berbagai peran penting Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik di kawasan seperti proses perdamaian di Kamboja tahun 1991 dan proses perdamaian di Mindanao Selatan tahun 1993-1996. Oleh karena itu, maka eksistensi dan peran AIPR dalam kisruh di Myanmar saat ini sangat dipertaruhkan, apakah memiliki efek signifikan bagi stabilitas kawasan negara-negara anggota atau hanyalah organ pemanis saja bagi ASEAN.

*) Penulis adalah Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Unhas.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT