Home Hukum Kajian Yuridis Penerapan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Perkara Pidana

Kajian Yuridis Penerapan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Perkara Pidana

0
ADVERTISEMENT

Oleh : M. Irsan Arief, SH., MH

Alasan pembenar dan alasan pemaaf dikenal dalam teori hukum dan yurisprudensi perkara pidana. Substansinya diatur dalam Bab III KUHP khususnya mengenai hal-hal yang menghapuskan pidana, meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Moeljatno (2008 : 148-149) mengemukakan “Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

(1)   Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;

Advertisemen

(2)   Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

(3)   Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi Pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contoh Pasal 53, kalau terdakwa dengan suka rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan”.

Sejalan dengan uraian Moeljatno di atas, G. Fletcher (dalam Hamdan, 2014 : 32) berpendapat bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

 Roeslan Saleh (dalam Hamdan, 2014 : 30) menjelaskan “Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepantasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepantasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dipendeki dengan alasan-alasan pemaaf”.

Moeljatno (2008 : 149-150) menguraikan penerapan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam KUHP sebagai berikut : “Biasanya dalam Titel 3 Buku Pertama yang dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah : Pasal-pasal 49 ayat (1) mengenai pembelaan terpaksa (noodweer), Pasal 50 mengenai melaksanakan ketentuan Undang-undang, Pasal 51 ayat (1) tentang melaksanakan perintah dari Pihak Atasan. Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) (alasan penghapus), penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. Tentang Pasal 48, yang dinamakan daya paksa (overmacht) hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat. Ada yang mengatakan daya paksa ini sebagai alasan pembenar ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah alasan pemaaf”.

Sebagaimana uraian di atas secara sederhana dapat dijelaskan bahwa alasan pemaaf disandarkan pada alasan yang terletak pada diri Tersangka/Terdakwa (“sifat subyek hukum”), sedangkan alasan pembenar disandarkan pada alasan yang terletak pada perbuatan yang dilakukan Tersangka/Terdakwa (“sifat perbuatannya”).

Mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana dalam penerapannya pada putusan pengadilan terkadang dicampuradukkan atau diterapkan secara tidak tepat antara lain yakni menganggap bahwa alasan pembenar maupun alasan pemaaf dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging), padahal jelas berbeda karakteristik dan objek pembahasan alasan pembenar dengan alasan pemaaf secara teori hukum dan pengaturan dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terkait aturan mengenai putusan bebas dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP aturan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai contoh kasus, penulusuran Penulis (Website Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id) dalam perkara tindak pidana narkotika, Pengadilan Negeri Malili dalam Putusannya nomor : 20/Pid.Sus/2014/PN.Mll, tanggal 18 Maret 2014 memutuskan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (vrijspraak) dengan alasan tidak terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang dipegangnya atau dikuasainya adalah narkotika jenis sabu-sabu. Terhadap perkara tersebut di tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 63 K/Pid.Sus/2015, tanggal 21 September 2015 berpendapat bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua, atau Ketiga Penuntut Umum, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Judex facti salah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu atau dalam hal memiliki, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu.    Jika judex facti  berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak mengetahui atau mengira bahwa barang yang disuruh untuk diambil tersebut adalah barang terlarang, maka bukan perbuatan Terdakwa yang tidak terbukti, tetapi kesalahan yang tidak ada pada diri Terdakwa, maka seharusnya putusan judex facti adalah lepas dari tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging)

Menurut hemat Penulis pendapat Mahkamah Agung dalam perkara tersebut di atas menunjukkan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, karena semestinya apabila Mahkamah Agung menyatakan kesalahan tidak ada pada diri terdakwa maka hal ini berarti termasuk kategori alasan pemaaf dan hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perkara tersebut sehingga seharusnya perkara diputus bebas (vrijspraak) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Selanjutnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu atau dalam hal memiliki, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, namun tidak membuktikan unsur lainnya yang oleh judex fatie dinyatakan tidak terbukti yakni unsur tanpa hak atau melawan hukum, bukankah untuk sampai pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, syaratnya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan harus terbukti karena apabila ada unsur pasal yang tidak terbukti maka putusan seharusnya berupa putusan bebas. Selain itu unsur “memiliki, menyediakan narkotika jenis sabu-sabu” dari aspek pembuktian, kata yang diawali  imbuhan “me” bermakna kalimat aktif yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (Terdakwa mengetahui dan menyadari/mens rea) untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum/actus reus, hal ini juga tidak dibuktikan secara utuh oleh Mahkamah Agung.

Mencermati ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.  Ketentuan ini penekanannya ada pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut hapus sifat melawan hukumnya sehingga dianggap sebagai bukan perbuatan pidana. Apabila dikaitkan dengan alasan pembenar yang menekankan pada hapusnya sifat melawan hukum perbuatan maka sudah tepat penerapan hukumnya apabila alasan pembenar dijadikan sebagai “ratio dicidendi” dalam memutus perkara lepas dari segala tuntutan hukum.

Bagaimana halnya dengan alasan pemaaf ?, apabila alasan pemaaf dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maka hal ini tidak tepat karena alasan pemaaf tidak termasuk dari kriteria untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan pemaaf terletak pada hapusnya kesalahan terdakwa, terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena keadaan-keadaan tertentu yang ada pada diri terdakwa, sedangkan terkait perbuatannya tetap merupakan suatu perbuatan pidana (tidak sesuai dengan putusan lepas dari segala tuntutan pidana yang menilai perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana).  Hal ini dapat diartikan bahwa “unsur subjektif” dari rumusan tindak pidana yang tidak terbukti/tidak terpenuhi, oleh karenanya maka putusan yang tepat untuk diterapkan terhadap adanya alasan pemaaf yakni putusan bebas (vrijspraak). Sebaliknya Terdakwa terbukti melakukan kesalahan, salah satu syaratnya apabila tidak terdapat alasan pemaaf, sebagaimana menurut Moeljatno (2008 : 177) “bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

a.     Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).

b.      Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.

c.      Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

d.     Tidak adanya alasan pemaaf”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara teori hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP maka alasan pembenar dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan alasan pemaaf dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara pidana.

Daftar Bacaan :

Hamdan, H.M, Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2014.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2008.

Website Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id

*) Penulis adalah Praktisi Hukum

Facebook Comments
ADVERTISEMENT