Home Fajlurrahman Jurdi Pemuda Negarawan?

Pemuda Negarawan?

0
Fajlurrahman Jurdi
ADVERTISEMENT

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Pemuda Negarawan, dua kata yang saling mencari alasan untuk diterapkan dalam bentuk tindakan praksisime. Pemuda – meminjam UU Nomor 40 tahun 2009 – adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Tetapi dalam berbagai aturan formal organisasi, usia itu bisa lebih mundur 10 tahun lagi, hingga menjadi 40 tahun.

Kata Negarawan identik dengan usia sepuh, usia tua, usia dimana seseorang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Dalam konteks kekuasaan, seringkali jabatan-jabatan penting memerlukan para negarawan. Misalnya, syarat menjadi hakim konstitusi haruslah negarawan. Karena itu, mereka sudah selesai dengan kepentingan dirinya. Mereka sudah tidak lagi mencari dan berburu hal-hal duniawi, karena itu bisa mencederai status negarawan.

Advertisemen

Jika menilik usia Pemuda dan kecenderungan menjadi negarawan, maka ada kontradiksi yang melekat di dalamnya. Pemuda cenderung mencari, berburu dan masih besar urusan duniawinya. Pemuda masih merumuskan tentang masa depannya, karena itu, ia bisa cenderung pragmatis. Sementara Negarawan sudah selesai dengan urusan remeh-remeh masa depan itu.

Lalu dimana letak urgensinya tema Pemuda Negarawan yang di usung oleh Pemuda Muhammadiyah?. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan, meski bisa dibantah alasan-alasan ini:

Pertama, Situasi berbangsa cenderung kehilangan pijakan. Makin hari, cara kita berbangsa kian jauh dari konsensus. Tiap orang seolah-olah mengambil keputusan masing-masing, tanpa arah, tanpa panutan, tanpa kontrol. Yang paling nyata adalah penegakkan hukum dan proses legislasi. Hukum menjadi alat pemukul untuk lawan dan merangkul kawan. Hukum tidak lagi jadi panglima, ia berubah jadi prajurit. Ini karena tidak adanya sikap kepemimpinan, sikap politik, kehendak para penguasa yang berpihak kepada hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan.

Kedua, Demokrasi makin tak punya wajah. Tak dapat disangkal, secara formal, demokrasi kita membaik, karena diatas kertas, Pemilu berhasil, pun Pilkada berjalan sukses. Tak ada hambatan formal apapun, karena akhirnya semua penguasa terpilih melalui mekanisme formal. Tetapi bagaimana dengan prosesnya?. Suram. bagaimana dengan hasilnya?. Manusia-manusia tuna kuasa menjadi pemimpin. Bagaimana dengan kebijakannya?. Sulit diharapkan untuk berpihak kepada rakyat. Akibatnya, demokrasi menjadi artifisial, tidak substansial. Karena itu semua disebabkan oleh perburuan kekuasaan tanpa moral, tanpa etika dan tanpa hati nurani. Kekuasaan menjadi tujuan, bukan menjadi alat untuk mencapai tujuan.

Ketiga, Anak-anak muda kehilangan panutan, kehilangan kontrol dan kehilangan inspirasi. Mereka dianggap sukses jika mampu berburu materi sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan caranya. Akibatnya, proses dan aksi menghalalkan segala cara menjadi tak terhindarkan. Anak-anak muda pada akhirnya saat mereka penerima estafet kepemimpinan, berlaku culas seperti orang tua yang telah lalu. Mestinya karakter terputus, namun yang terjadi adalah estafet itu diterima tanpa reserve dengan cara dan gaya yang tidak jauh berbeda. Akibatnya, menemukan negarawan menjadi mustahil.

Keempat, Di internal Muhammadiyah sendiri terjadi pergeseran mentalitas dikalangan anak-anak muda. Ada kekhawatiran, bahwa mereka mulai meninggalkan tradisi orang-orang tua di Muhammadiyah, yang berani menolak bila diberi jabatan, jika itu membahayakan umat Islam. Ini adalah gejala yang umum terjadi. Sehingga perlu ada komitmen dan re-definisi tentang cara bermuhammadiyah. Di Jakarta sendiri, di kantor PP Muhammadiyah, terbelah ‘dua mazhab’ sejak dulu, yakni mazhab lantai 3 dan lantai 4. Mazhab lantai 3 adalah orang-orang tua, yang masih kuat menjaga tradisi Kemuhammadiyahan, sedangkan mazhab lantai 4 adalah anak-anak muda. Di lantai 3 keluar fatwa haram merokok, di lantai 4 asap rokok bagai knalpot kendaraan tua. Dilantai 3 berani menolak kekuasaan, dilantai 4, rata-rata berburu kekuasaan. Meskipun tidak semua, tapi umumnya ini yang terjadi.

Apakah ini salah?. Tidak ada yang salah, tetapi perlu penajaman komitmen. Inilah yang menyebabkan Pemuda Muhammadiyah gelisah, karena ke depan, sulit menemukan lagi tumbuhnya negarawan yang bisa di dengar dan hidup ‘terasing’ seperti Buya Syafi’I Maarif. Ia menjadi muadzin kapanpun, meski usianya sudah senja. Sulit menemukan orang seperti Busyro Muqoddas, yang sudah kenyang dengan jabatan publik, tetap di Muhammadiyah, tidak pernah pergi meskipun ia memimpin lembaga Negara, dan ia bersuara seperti suara orang ‘pinggiran’.

Pemuda Muhammadiyah kelihatannya ‘gelisah’ menyaksikan sendiri kering-nya masa depan negarawan di republik ini, bahkan dari rahimnya sendiri. Mereka menjadi saksi sejarah betapa gerobak kekuasaan diarak dengan pekikan suara sumbang dalam kerumunan yang panjang dan tak teratur. Siapapun bisa saling menyalip, meskipun dengan menginjak kepala kawannya.

Saat Cak nanto, Ketum PP Muhamamdiyah mengusung tema ini. Saya gelisah, karena takut hanya Jargon. “Cak, maka bukunya ini Pemuda Negarawan”, Tanya saya via WA. Ia menjawab dengan mengirim cover buku putih dengan judul; “Pemuda Negarawan” yang ia tulis. “Tunggu launchingnya, ini lagi finishing”, jawabnya singkat.

Ah, saya pikir ini hanya slogan kampanye seperti partai politik. Habis masa hilang ditelan waktu. Si subyek-nya pun berganti tanpa jejak. Tetapi dengan “buku putih” itu, Cak Nanto hendak mengatakan, bahwa inilah basis argumen Pemuda Negarawan itu.

*) Penulis adalah Kader Muhammadiyah

Facebook Comments
ADVERTISEMENT