Home Hukum Hukum Adat Buton : Bagaimana Membuktikan Eksistensinya?

Hukum Adat Buton : Bagaimana Membuktikan Eksistensinya?

0
Safrin Salam
ADVERTISEMENT

Oleh : Safrin Salam*

Mempersoalkan hukum adat dalam perspektif hukum positif di Indonesia tentu menuai pro dan kontra. Perdebatan tersebut berakar dari identitas hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dari masyarakat hukum adat. Kenyataan ini menjadi realita setelah dicetuskan dan ditegaskan pengertia hjukum adat menurut pakar hukum adat seperti Ter Haar, Van Vollenhoven, Soepomo dan Hazairin. Pakar hukum adat ini menegaskan bahwa pada dasarnya hukum adat adalah aturan-aturan hukum  yang tidak tertulis bersumber dari endapan kebiasaan masyarakat hukum adat. Terminologi definisi hukum adat ini terkuak setelah ditemukan bahwa pada dasarnya hukum adat ini terbentuk dari manusia itu sendiri yang melakukan perbuatan yang mengikat masyarakat tersebut sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan ini kemudian menjadi perilaku normatif secara umum masyarakat hukum adat kemudian diakui dan dipatuhi sehingga menjadi adat. Adat yang dianggap sebagai perilaku normatif secara umum bagi masyarakat adat kemudian dianggap mengikat perilaku masyarakat hukum adat kemudian ditetapkan sebagai sebuah hukum. Penetapan ini kemudian terbentuklah menjadi hukum adat.

Hukum adat yang terbentuk menjadi pedoman/aturan hukum bagi masyarakat hukum adat dalam mengatur kehidupan masyarakat hukum adat. Hukum adat disetiap daerah di Indonesia ini ada, salah satunya adalah buton yang memiliki hukum adat tersendiri yang disebut dengan Hukum Adat Buton yang bersumber dari prinisp Binci-Binciki kuli. Prinsip Pbinci-pbinciki kuli yang bermakna mencubit kulit sendiri akan sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain. Makna luhur dari prinsip binci-pbinciki kuli ini kemudian diturunkan menjadi 4 norma utama dalam hukum adat buton yakni pomae-maeka (nilai takut), pomaa-maasiaka (nilai saling menyayangi), popia-piara (nilai saling menjaga), dan poangka-angkataka (nilai mengangkat derajat hak seseorang).

Empat nilai yang menopang prinsip Binci-binciki kuli menjadikan hukum adat buton hingga saat ini masih tetap diakui dan dilindungi oleh masyarakat adat buton dan pemerintah daerah. Pengakuan hukum adat buton terlihat dari aspek pengelolaan tanah adat (tanah kadie) yang diatur menurut Hukum Adat Buton. Tanah kadie dianggap dan diakui oleh masyarkat adat buton sebagai harta kekayaan hukum adat yang keberadaannya dijaga dengan sifat pengelolaan berdasarkan hukum adat buton (Pbinci-binciki kuli).

Keberadaan tanah kadie sebagai tanah komunal masyarakat adat buton menjadikan hak kadie masyarkat adat buton menjadi lebih nyata bahwa hukum adat di buton tetap ada, diakui dan dilindungi. Beberapa wilayah yang diakui ini berada di kelurahan melai, kelurahan baadia, kabupaten buton dan buton selatan. Hubungan hukum tanah kadie dengan masyarakat adat buton memiliki hubungan hukum public dan hukum privat yang menjadikan tanah kadie sebagai tanah milik Bersama masyarakat buton. Hubungan hukum ini semakin diperkut, dengan diakui dan dilindungi menurut hukum adat buton yakni undang-undang martabat tujuh yang mengatur tentang Hak Rakyat Atas Tanah Kadie tepatnya pada Pasal 20 UU Martabat Tujuh.

Keberadaan Pasal 20 UU Martabat Tujuh tentang hak rakyat atas tanah kadie  adalah dasar hukum adat atas pengakuan dari keberadaan tanah kadie.  Pengakuan seiring berjalan dengan pengaturan hukum adat menurut Hukum Positif yakni pasal 18 B ayat 2 UUD 1945, Pasal 3 ayat 1 UUPA, Pasal 53 UUPA yang pada dasarnya mengatur bahwa hukum adat diakui oleh negara dan sepanjang belum diatur didalam Undang-Undang maka pengaturan tanah adat diatur menurut hukum adat. Pengaturan dan pengakuan hukum ini semakin membuat terang dan jelas bahwa untuk mengetahui keberadaan hukum adat khusnya dalam konteks tanah kadie harus ditelaah secara de facto hubungan hukum tanah adat dengan masyarakat adat. Jika hubungan hukum ini berlangsung secara terus menerus, turun temurun dan tetap maka dapat dipastikan bahwa hukum adat ini diakui dan dlindungi keberadaannya oleh masyarakat adat.

Advertisemen

Pembuktian secara De Facto adalah merupkan salah satu pembuktian yang bisa digunakan untuk mengetahui keberadaan dari hukum adat. De Facto yang dimaksud adalah dengan mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat (kepala adat dan anggota masyarakat hukum adat, aturan hukum adat dan wilayah kekuasaan hukum adat (tanah adat, dll). Dengan menggunakan pembuktian De Facto ini menurut hukum adat telah menunjukkan pengakuan dan perlindungan hukum dari hukum adat tersebut. Namun hal ini akan berbeda perspektif dengan menggunakan pendekatan hukum negara yang pembuktian selain pembuktian de facto juga harus ditempuh melalui pembuktian de jure. Dua pandangan ini tentu membuat eksistensi hukum adat berada pada dua ruang kosmos berbeda dilain sisi diakui namun dilain sisi diakui dengan tambahan syarat pembuktian. Untuk menyelesaikan persoalan ini sejatinya para pembuat undang-undang harusnya memahami karakteristik dari hukum adat yang tidak tertulis. Maka pengaturan dari hukum adat tersebut harus dikembalikan pada hukum adat itu sendiri. Tentu, sudah bisa dibayangkan jika pengaturan itu harus diatur menurut hukum negara maka hukum adat itu secara bertahap akan lenyap.

*) Penulis adalah Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Buton

Facebook Comments
ADVERTISEMENT