Beranda Hukum Perspektif Hukum Terhadap Kasus Meninggalnya Bayi Seorang Pasien di RSUD Batara Siang

Perspektif Hukum Terhadap Kasus Meninggalnya Bayi Seorang Pasien di RSUD Batara Siang

0
ADVERTISEMENT

Oleh : Pahruddin, SH*

Sebelum melakukan analisis hukum dari kasus meninggalnya bayi dari salah satu pasien persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang mari merujuk pada kronologi kejadian sehingga dapat membuat terang duduk perkara yang ada. Dari data info yang dihimpun pemuda pemerhati hukum kabupaten Pangkep. Pada tanggal 10 Agustus 2021 malam hari, Ny. Supriaty melakukan persalinan di RSUD Batara Siang melalui persalinan normal. Pihak RSUD Batara Siang telah melakukan tindakan medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Pemisahan ibu dan bayi setelah persalinan dilakukan untuk menjaga bayi  agar  tidak  tertular  Covid-19  berdasarkan  data  awal  yang  menunjukan  bahwa pasien Ny. Supriaty terindikasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan rapid tes di RSUD Batara Siang saat pasien datang dan 15 menit setelah rapid tes hasilnya dinyatakan positif.

Setelah dilakukan penanganan awal bayi baru lahir, karena bayi lambat menangis dan berat bayi lahir rendah dengan berat 2100 gram dan badan kebiruan, maka dilakukan perawatan incubator di ruang perawatan bayi dan memberikan bantuan pernafasan. Setelah  tiga  hari  perawatan  di  RSUD  Batara Siang kondisi bayi dinyatakan sehat oleh dakter anak RSUD Batara Siang. Atas permintaan keluarga yang juga disetujui oleh dokter, maka bayi Ny. Supriaty pulang setelah diberikan edukasi kepada ibu Naela (Tante/Saudara Ny. Supriaty) dan menandatangani surat peryataan dari RSUD Batara Siang bahwa pihak keluarga bertanggung jawab atas bayi yang diminta keluar dari RSUD Batara Siang dan dari surat itu pihak RSUD Batara Siang tidak bertanggung jawab atas keluarnya bayi dari Pasien Ny. Supriaty jika terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.

Dua hari setelah keluarnya bayi Ny. Supriaty dari RSUD Batara Siang yang dibawa oleh pihak keluarga bayi tersebut meninggal dunia. Inilah kemudian yang melatar belakangi kuasa hukum dari pasien menduga adanya kesalahan SOP yang dilakukan oleh pihak RSUD Batara Siang.

Dari kronologi diatas yang diperoleh pemuda pemerhati hukum kabupaten Pangkep mencoba memetakan dasar hukum yang nyangkut tentang kasus ini. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk melakukan upaya kesehatan.

Merujuk ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tersebut dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Adapun yang dimaksud pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Bahwa secara kewenangan tenaga kesehatan berwenang dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan terhadap perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam hal tenaga kesehatan memisahkan bayi dengan ibunya pada kasus tersebut adalah merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak tenaga kesehatan karena dari hasil rapid tes yang dilakukan pihak RSUD Batara Siang dinyatakan positif Covid-19. Jangan sampai bayi yang dilahirkan tertular Covid-19 dari ibunya sehingga dilakukan tindakan pemisahan oleh tenaga kesehatan (tindakan preventif) di RSUD Batara Siang. Malahan lebih jauh pihak RSUD Batara Siang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap bayi setelah lahir agar dapat diidentifikasi apakah bayi tertular Covid-19 atau tidak. Atau jangan sampai bayi tertular sejak dalam kandungan. Namun dr. Nina Martini Somad, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan, Primaya Hospital berpendapat “Belum ditemukan bukti bahwa Covid-19 dapat tertular kebayi yang ada dalam kandungan jika sang ibu hamil terpapar Covid-19. Jadi potensi penularan Covid-19 hingga saat ini melalui droplet sang ibu ketika bayi sudah lahir”.

lanjutnya “Pada pasien yang terindikasi Covid-19 proses inisiasi menyusui dini (IMD) sesaat setelah bayi lahir tidak dapat dilakukan untuk menghindari paparan Covid-19 melalui droplet sang ibu kepada bayi yang baru lahir”. Dalam website resmi Primaya Hospital dengan judul tulisan “Potensi Bayi Didalam Kandungan Terpapar Covid-19 dan Proses Persalinan Pasien Terindikasi Covid-19” terbit pada tanggal 28 Agustus 2020.

Dari adanya tindakan preventif atau pemisahan oleh tenaga kesehaatan pihak keluarga pasien ingin membawa pulang bayi Ny. Supriaty untuk kemudian dirawat di Rumah. Pada kasus tersebut adanya ketidak sesuian informasi dari pihak RSUD Batara Siang dengan pihak pasien dan keluraga pasien. Bahwa informasi yang terhimpun dari pihak RSUD Batara Siang identitas pasien sesuai dengan kartu identitas yang berdomisili di Pulau Sarappo sedangkan pihak keluarga berdomisilli di Minasatene. Adapun keluhan dari pihak keluarga yang merasa tidak adanya pihak RSUD Batara Siang untuk mengecek kondisi bayi di rumah keluarganya sedangkan dari pihak RSUD Batara Siang yang mereka ketahui yang terhimpun dalam data pasien yang berdomisi di Pulau Sarappo.

Seharusnya pihak keluarga menyampaikan info tempat tinggal keluarga yang merawat bayi pasien Ny. Supriaty dan meminta tindakan pengecekan terhadap bayi selama dirawat di rumah. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak keluarga sehingga terjadi kesalah pahaman. Adapun jalan lain yang dapat dilakukan oleh pihak keluarga jika ada keluhan pada bayi dapat berkordinasi pada puskesmas setempat yang berada di domisili keluarga atau dapat membawa bayi ke RSUD Batara Siang untuk kemudian diambil tindakan medis. Adanya surat peryataan tersebut sesuai dengan SOP RSUD Batara Siang dilatar belakangi sebagai tindakan pencegahan masalah hukum jika terjadi hal-hal yang buruk pada bayi maka dimintalah kesediaan pihak keluarga untuk menandatangani surat peryataan tersebut karena bayi tersebut diminta keluar oleh pihak keluarganya. Namun bukan berarti pihak rumah sakit menolak jika kemudian pasien datang kembali ke Rumah Sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Jika merujuk pada ketentuan yang ada seharusnya pihak keluarga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada pihak RSUD Batara Siang sehingga tidak terjadi kesalah pahaman sesuai dengan Hak dan kewajiban tenaga kesehatan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 57 huruf (b) menyebutkan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya. Berikutnya merujuk pada Pasal 58 Ayat (1) huruf (b) menyebutkan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.

Kuasa hukum Ny. Supriaty juga menngecam pihak RSUD Batara Siang sebab bayi pasien persalinan Ny. Supriaty dipisahkan dengan bayinya yang menganggap adanya dugaan kelalaian dalam SOP RSUD Batara Siang. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Bab VII bagian kesatu mengenai kesehatan ibu, bayi dan anak, mengacu pada ketentuan Pasal 128 Ayat (1) setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Indikasi medis adalah kondisi yang menyebabkan dilakukannya sebuah terapi, tindakan, atau pemeriksaan penunjang. Perlu kita ketahui pasien Ny. Supriaty terindikasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan rapid tes yang dilakukan oleh pihak RSUD Batara Siang maka sebagai tindakan preventif atau pencegahan pihak tenaga kesehatan melakukan pemisahan bayi dan ibu sesuai ketentuan diatas yang dikecualikan atas indikasi medis.

Merujuk pada Pasal 152 Ayat (2) dan (3) Bab X bagian kesatu mengenai penyakit menular menyebutkan bahwa upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular. Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Dan pada Pasal 157 Ayat (2) dalam pelaksanaan penanggulangan penyakit menular, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai bekembangnya vektor dan sumber penyakit lain.

Dari tulisan diatas pemuda pemerhati hukum kab. Pangkep menganggap tindakan Rumah Sakit telah melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP dan atauran yang ada. Untuk kemudian untuk memastikan tindakan tersebut perlu ditangani oleh pihak yang berwenang seperti dewan etik atau komite etik. Adapun yang menyangkut pemberitaan terhadap RSUD Batara Siang berkemungkinan untuk menguji berita tersebut yang diduga melakukan berita yang tidak benar ke Dewan Pers untuk kemudian diproses, jika hasil dari dewan etik bahwa media tersebut tidak terdaftar di dewan etik maka keluarlah rekomendasi dari dewan etik sebagai salah satu bahan untuk pelaporan ke pihak berwajib sehingga orang yang menerbitkan berita dapat dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik instansi atau pencemaran nama baik perseorangan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dapat pula disangkakan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik jika pihak Direktur RSUD Batara Siang merasa keberatan atas berita yang kurang benar dan tuduhan yang dilayangkan kepadanya sebagai orang pribadi.

Jika terbukti pihak media melakukan kekeliruan dalam memberitakan sebaiknya melakukan permohonan maaf dan mengklarifikasi terhadap pembaca. Ada kalanya memahami duduk perkara kasus atau kronologi yang terjadi sehingga dalam berpendapat tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Semoga tulisan ini pembaca dapat memahami polemik atau permasalahan yang ada sehingga dalam berpendapat tidak bertentangan dengan hak orang lain ataupun instansi yang ada.

Adapun penyelesain tersebut dapat dilakukan secara mediasi atau musyawarah untuk memperoleh jalan terbaik, baik itu dugaan kelalaian ataupun dugaan pencemaran nama baik, namun jika tidak ditemukan hasil dari mediasi maka pihak yang berkeberatan dapat melaporkan kepihak yang berwenang untuk diselesaikan secara adil. Sebab hukum merupakan salah satu wadah untuk memperoleh keadilan. Lex semper dabit remedium yang artinya hukum akan selalu memberikan obat.

*) Penulis adalah Aliansi Pemerhati Hukum.

Facebook Comments
ADVERTISEMENT