MataKita.co, Makassar – Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS sukses menggelar Kuliah Umum dengan tema “Colonialism Legacy of Developing Countries” melalui platform Zoom Meeting. (19/4/2024)
Acara ini dihadiri oleh lebih 100 peserta dari kalangan mahasiswa sarjana, pascasarjana, dan masyarakat umum.
Kuliah umum ini menampilkan Prof. (Emeritus) Deddy T Tikson, M.Sc., Ph.D., seorang Guru Besar dari Universitas Hasanuddin, sebagai narasumber utama. Diskusi ini dimoderatori oleh Dr. Ishak Salim, S.IP., M.A, Dosen Administrasi Publik di FISIP Universitas Hasanuddin.
Dalam kuliah umum tersebut, Prof. Tikson memberikan pemaparan yang mendalam mengenai warisan kolonialisme dan imperialisme di negara-negara berkembang. Ia menyoroti dampak dari warisan kolonialisme, seperti sejumlah sarana infrastruktur transportasi, baik jalan raya, jalan kereta dan sistem perkereta-apian, bangunan perkantoran maupun rumah-rumah dan bahkan istana kolonal, perkebunan karet, teh, berikut pabrik-pabrik serta sistem birokrasi.
“Kapitalisme dalam perspektif Karl Marx, menjelaskan tentang eksploitasi dalam sistem kapitalisme kolonial, serta dampak dari imperialisme yang dilakukan oleh negara kapitalis-modern atau penjajah terhadap negara petani-tradisional dalam rangka memperoleh sumber daya alam dengan murah dan eksploitatif” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Deddy Tikson juga menyoroti peran teori pembangunan dalam kemajuan negara pascakolonial, dengan memberikan contoh konkret seperti penerapan teori “dependent State” Peter Evans dan “Bringing State Back in” dari Ilmuwan Politik Theda Skocpol.
“Negara-negara berkembang yang mengadopsi teori pembangunan tersebut memiliki potensi untuk maju sebagai negara pascakolonial” jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Prof. Tikson membandingkan kondisi Indonesia yang dianggap belum mampu memperkuat infrastruktur negara dalam arti “Infrastructure Strong”, yang berdampak pada ketimpangan dan rendahnya GDP hanya 4 ribu Dollar, dengan Korea Selatan yang kini mendekati 40 ribu US$ per tahun. Alih-alih di Jaman Rezim Orde Baru, kuatnya negara lebih sebagai ‘Despotic Strong’ yang tidak menguntungkan masyarakat luas.
Melalui kuliah umum ini, Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS berharap dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih luas mengenai peran administrasi publik dalam menghadapi warisan kolonialisme, serta memperkaya konsep dan teori kebijakan manajemen publik yang relevan dengan konteks masyarakat pasca-kolonial.
Prof Tikson, yang juga menulis buku tentang “Teori pembangunan: modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan” ini menekankan bahwa negara kita ini, harus disiplin menerapkan prinsip administrasi pembangunan yang menjaga 3 aliansi yang terdiri dari ‘negara’, ‘local capital’, dan ‘foreign capital’. Tanpa kedisiplinan serta penerapan prinsip birokrasi Weberian, sulit mendongkrak GDP dan menciutkan gini ratio atau tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.
