Oleh : Adam Malik*
Beberapa hari yang lalu, saya duduk dalam sebuah percakapan yang seharusnya ringan, tetapi justru terasa seperti membuka lapisan demi lapisan realitas yang tidak nyaman. Bersama seorang senior, Kak Rizal Pauzi dosen Universitas Hasanuddin sekaligus pengamat kebijakan publik diskusi itu bergerak dari hal sederhana menuju sesuatu yang jauh lebih kompleks. Ojek online, yang selama ini kita anggap sebagai solusi praktis, perlahan berubah menjadi cermin retak dari sistem ekonomi yang belum selesai kita pahami. Di sana, negara, pasar, dan manusia tidak berdiri berdampingan, tetapi saling bertabrakan dalam ruang yang sempit. Dan seperti biasa, yang paling sering terluka adalah mereka yang paling bawah.
Kak Rizal Pauzi melihat persoalan ini dengan cara yang tenang, hampir dingin, tetapi justru itu yang membuatnya tajam. Ia tidak terjebak pada narasi hitam-putih yang populer di ruang publik. Baginya, polemik ojek online bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah. Masalahnya jauh lebih mendasar yaitu sistem yang kita bangun terlalu cepat tumbuh, tetapi belum pernah benar-benar selesai dirancang. Kita seperti membangun jembatan sambil sudah menggunakannya untuk lalu lintas padat. Dan ketika retak mulai muncul, kita sibuk saling menyalahkan, bukan memperbaiki strukturnya.
Pada awal kemunculannya, ojek online terasa seperti jawaban atas banyak kebutuhan kota. Ia menawarkan efisiensi di tengah kemacetan, peluang di tengah keterbatasan lapangan kerja, dan kemudahan di tengah ritme hidup yang semakin cepat. Dengan satu aplikasi, seseorang bisa bergerak, memesan makanan, atau mengirim barang tanpa banyak pikir. Teknologi memberi ilusi bahwa semua hal bisa dipercepat tanpa konsekuensi. Dan seperti kebanyakan ilusi, kita menikmatinya terlalu lama tanpa bertanya bagaimana ia bekerja.
Namun pertumbuhan yang cepat sering kali datang dengan harga yang tidak langsung terlihat. Ojek online berkembang menjadi sistem besar sebelum sempat memahami dirinya sendiri. Ia menjadi ekosistem yang kompleks, tetapi dengan fondasi yang masih rapuh. Di dalamnya, ada aplikator sebagai arsitek digital, driver sebagai penggerak nyata di lapangan, dan konsumen sebagai penentu arah permintaan. Tiga aktor ini tidak pernah benar-benar duduk di meja yang sama, tetapi dipaksa untuk hidup dalam satu sistem yang sama.
Aplikator membangun algoritma, mengatur distribusi order, dan mengendalikan aliran ekonomi dalam sistem. Mereka berbicara dalam bahasa efisiensi, pertumbuhan, dan keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, driver hidup dalam bahasa yang jauh lebih sederhana, berapa order hari ini, berapa yang bisa dibawa pulang. Mereka bekerja bukan dalam sistem yang stabil, tetapi dalam ketidakpastian yang terus berulang. Sementara itu, konsumen berdiri di tengah dengan tuntutan yang tidak pernah berubah yaitu murah, cepat, dan aman.
Ketiga kepentingan ini tidak pernah benar-benar seimbang. Aplikator ingin margin tetap terjaga, driver ingin penghasilan yang layak, dan konsumen ingin harga serendah mungkin. Masalahnya, ketiga hal itu tidak selalu bisa berjalan bersamaan. Ketika satu sisi dipenuhi, sisi lain hampir pasti harus berkompromi. Dan dalam banyak kasus, kompromi itu tidak pernah dibicarakan secara terbuka.
Konflik ini menemukan bentuk paling konkret dalam satu angka: 8 persen yang ditetapkan dalam pidato presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu. Kebijakan pembatasan potongan aplikator muncul sebagai respons atas tekanan driver yang merasa sistem tidak adil. Secara moral, kebijakan ini terlihat seperti kemenangan. Ia menawarkan harapan bahwa dengan potongan yang lebih kecil, penghasilan driver akan meningkat. Narasinya sederhana, mudah dipahami, dan sangat menarik secara politik.
Namun realitas ekonomi jarang tunduk pada kesederhanaan. Ketika potongan aplikator ditekan, margin mereka ikut menyempit. Sementara biaya operasional seperti pengembangan teknologi, server, dan ekspansi pasar tetap berjalan. Aplikator tidak kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Mereka hanya mengubah cara mereka mengambil kembali margin tersebut. Dan sering kali, penyesuaian itu tidak terlihat secara langsung.
Promo mulai dikurangi, insentif dipangkas, dan tarif perlahan dinaikkan. Konsumen yang sebelumnya menikmati harga murah mulai merasa beban. Permintaan menurun secara perlahan, tidak drastis, tetapi cukup untuk mengubah ritme sistem. Order menjadi lebih jarang, waktu tunggu menjadi lebih lama, dan persaingan antar driver menjadi semakin ketat. Pada akhirnya, driver kembali berada dalam posisi yang sama, bekerja lebih lama untuk hasil yang tidak jauh berbeda.
Di sinilah ironi kebijakan itu muncul. Sesuatu yang dimaksudkan untuk membantu, justru menciptakan tekanan baru dalam bentuk yang lebih halus. Negara hadir dengan niat baik, tetapi sering kali bekerja dengan pemahaman yang belum lengkap. Kebijakan dibuat dengan cepat, sebagai respons terhadap tekanan publik, bukan sebagai hasil dari perencanaan yang matang. Dan dalam sistem yang kompleks seperti ini, keputusan yang tergesa-gesa jarang berakhir sederhana.
Lebih jauh lagi, masalah ojek online tidak berhenti pada angka tarif atau potongan. Ia menyentuh struktur yang lebih dalam. Distribusi order yang tidak merata menciptakan ketimpangan antar driver. Sebagian mendapatkan banyak pekerjaan, sementara yang lain harus menunggu tanpa kepastian. Algoritma yang tidak transparan menimbulkan kecurigaan yang terus tumbuh. Sistem yang seharusnya netral, justru terasa seperti sesuatu yang tidak bisa dipahami.
Driver hidup dalam sistem yang tidak sepenuhnya mereka mengerti. Mereka mengikuti aturan yang bisa berubah tanpa penjelasan yang jelas. Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki ruang untuk menawar atau mempertanyakan. Hubungan kemitraan yang disebut-sebut fleksibel, dalam praktiknya sering kali terasa sepihak. Fleksibilitas itu ada, tetapi tanpa perlindungan yang memadai.
Di sisi lain, konsumen juga bukan pihak yang sepenuhnya netral. Mereka menikmati harga murah tanpa memikirkan keberlanjutan sistem. Mereka menjadi bagian dari tekanan yang membuat tarif terus ditekan ke bawah. Dalam banyak kasus, mereka juga menjadi sumber masalah, baik melalui pembatalan sepihak, tuntutan berlebihan, maupun perilaku yang merugikan driver. Sistem ini tidak hanya menciptakan ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketegangan sosial yang halus.
Isu keamanan juga menjadi lapisan yang sering kali terabaikan. Kasus pelecehan, kehilangan barang, hingga konflik di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya aman. Bagi konsumen, satu pengalaman buruk bisa mengubah kepercayaan secara keseluruhan. Bagi driver, satu laporan bisa berujung pada sanksi tanpa proses yang transparan. Keamanan seharusnya menjadi fondasi, tetapi sering kali justru menjadi variabel yang dipinggirkan.
Namun jika kita berhenti hanya pada ekonomi, kita melewatkan sesuatu yang lebih dalam. Ojek online pada akhirnya bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan sistem psikologis yang rapi dibungkus teknologi. Driver merasa bebas karena tidak punya atasan, tetapi diam-diam dikendalikan oleh notifikasi, target, dan algoritma yang tidak pernah benar-benar mereka pahami. Mereka bekerja dalam ilusi kendali, merasa memilih kapan berhenti, padahal sistem sudah lebih dulu mengatur ritmenya.
Sistem ini dibangun dengan pola hadiah yang tidak pasti. Kadang ramai, kadang sepi, tanpa logika yang jelas bagi driver. Justru di situlah letak kekuatannya. Ketidakpastian itu membuat mereka terus bertahan, berharap order berikutnya akan datang lebih baik. Ini bukan sekadar kerja, ini sudah mendekati pola candu yang halus. Orang tidak dipaksa untuk terus online, mereka dibuat ingin untuk tidak berhenti.
Konsumen pun ikut berubah secara psikologis. Harga murah dan layanan cepat menciptakan jarak emosional antara mereka dan driver. Interaksi yang seharusnya manusiawi berubah menjadi transaksi dingin. Driver bukan lagi individu, melainkan bagian dari sistem layanan. Dan ketika manusia mulai dipersempit menjadi fungsi, konflik kecil menjadi lebih mudah terjadi.
Di tengah semua itu, driver berada dalam tekanan yang jarang terlihat. Mereka sadar sistem ini tidak ideal, tetapi tetap bertahan karena kebutuhan. Untuk mengatasi ketegangan itu, pikiran mereka menyesuaikan diri, menormalisasi kondisi yang sebenarnya melelahkan. Ini bukan kelemahan, ini cara manusia bertahan. Tapi ketika bertahan menjadi kebiasaan, batas antara pilihan dan keterpaksaan mulai kabur.
Jika kita tarik ke angka, gambaran ini menjadi lebih jelas. Di Indonesia, jumlah driver ojek online tercatat lebih dari 7 juta orang. Namun yang benar-benar aktif diperkirakan hanya sekitar 2 hingga 2,5 juta. Dari mereka yang bertahan, penghasilan rata-rata berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per hari, dengan jam kerja yang bisa mencapai 10 hingga 12 jam. Secara bulanan terlihat seperti Rp3 hingga Rp4,5 juta, tetapi setelah dikurangi biaya operasional, angka bersih sering kali turun ke kisaran Rp1,5 hingga Rp3 juta.
Di sisi lain, ekosistem ini bergerak dalam skala yang jauh lebih besar. Jutaan merchant terhubung dalam platform, dan nilai ekonomi yang berputar mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun di balik besarnya angka itu, driver tetap berada di lapisan paling rentan, dengan margin tipis dan ketidakpastian yang terus berulang.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian besar dari mereka bekerja tanpa perlindungan yang memadai. Hanya sebagian kecil yang terdaftar dalam sistem jaminan sosial. Artinya, mayoritas bekerja tanpa jaring pengaman jika terjadi risiko kerja. Di titik ini, angka-angka tersebut tidak lagi sekadar statistik. Ia menjadi penjelasan yang tenang, tetapi tegas, bahwa sistem ini belum sepenuhnya aman bagi mereka yang menjalaninya.
Pada akhirnya, polemik ojek online bukan sekadar konflik antara driver dan aplikator. Ia adalah refleksi dari sistem ekonomi yang sedang beradaptasi dengan teknologi. Kita sedang mencoba memahami bentuk baru dari kerja, pasar, dan regulasi, tetapi dengan alat lama yang tidak selalu relevan.
Mungkin kita tidak akan pernah menemukan solusi yang benar-benar sempurna. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak terus mengulang kesalahan yang sama. Kita bisa mulai dengan melihat sistem ini secara utuh, bukan secara parsial. Kita bisa berhenti mencari kambing hitam, dan mulai memperbaiki struktur yang memang belum selesai.
Karena jika tidak, polemik ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya akan berubah bentuk, mengikuti kebijakan baru, teknologi baru, dan tekanan baru. Dan kita akan terus merasa bergerak, padahal sebenarnya hanya berputar di tempat yang sama.
Pada akhirnya, Kak Rizal Pauzi melihat polemik ojek online ini bukan sebagai kegagalan satu pihak, melainkan kegagalan cara kita merancang kebijakan publik di era yang bergerak lebih cepat dari pemahaman kita sendiri. Negara terlalu sering datang sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai arsitek. Kebijakan lahir dari tekanan, bukan dari pembacaan yang utuh. Dan dalam sistem yang kompleks, pendekatan seperti itu hanya akan menghasilkan solusi sementara yang diam-diam memindahkan masalah ke tempat lain.
Bagi Kak Rizal, keadilan dalam ekosistem seperti ini tidak bisa disederhanakan menjadi satu angka, seperti 8 persen atau berapa pun itu. Keadilan harus dilihat sebagai keseimbangan yang terus dijaga, bukan target yang sekali dicapai lalu selesai. Selama negara masih melihat persoalan ini secara parsial, selama aplikator berjalan dengan logika bisnis semata, dan selama driver diposisikan hanya sebagai variabel operasional, maka ketegangan ini akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Mungkin yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan baru, tetapi cara berpikir yang baru. Cara yang berani mengakui bahwa sistem ini belum selesai, bahwa semua pihak masih belajar, dan bahwa keberlanjutan tidak bisa dibangun di atas ketimpangan yang dibiarkan. Karena jika tidak, seperti yang Kak Rizal katakan dengan tenang, kita tidak sedang menyelesaikan masalah kita hanya memperpanjangnya dengan cara yang terlihat lebih rapi.
*) Pengurus di Masyarakat Pemerhati dan Pengguna transportasi online (MAPPS- Online)
