Oleh : Muh. Ryaas Fattah Jurdi
Dinamika global saat ini sedang berada dalam fase yang penuh dengan ketidakpastian. Isu geopolitik yang memanas, terjadinya ketidakstabilan harga komoditas utama, hingga ancaman inflasi tinggi membayangi kekuatan ekonomi di banyak negara di dunia. Agar tidak terkena oleh dampak negatif dari badai ekonomi internasional yang sangat sulit, sebuah negara harus mempunyai dasar keuangan dalam negeri yang kuat dan mantap.
Bagi sebagian besar pelajar, pembicaraan tentang anggaran negara atau kebijakan fiskal terdengar seperti topik yang rumit, dan hanya dianggap sebagai urusan orang dewasa atau mereka yang bertugas mengambil keputusan di pemerintahan.
Sebagai bagian dari generasi muda yang suatu hari akan meneruskan tanggung jawab menjadi pemimpin, para pelajar memiliki peran penting untuk memahami dan mengawasi kebijakan ekonomi negara sejak awal.
Memahami pentingnya strategi ini bukan hanya hal yang bisa dipilih oleh para pelajar, tetapi juga cara nyata yang bisa membantu membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan siap bersaing di tingkat internasional.
Sektor Digital dan Perluasan Basis Pajak
Secara sederhana, basis pajak adalah hal-hal seperti penghasilan, barang mewah, atau layanan jasa, serta orang atau badan usaha, yang secara hukum bisa dikenai pajak.
Perluasan basis pajak adalah langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk memperluas objek dan subjek yang terkena pajak.
Pelajar dan generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling dekat dengan dunia digital. Tidak disadari, setiap hari kita berhubungan langsung dengan ekosistem ekonomi baru yang sekarang menjadi fokus utama pemerintah dalam memperluas dasar pajak. Bidang-bidang digital seperti layanan menonton film dan musik, belanja di toko online, permainan online, hingga aktivitas membuat konten adalah contoh nyata bagaimana dasar pajak semakin berkembang.
Menurut data resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, pendapatan pajak dari sektor usaha ekonomi digital hingga bulan April 2026 telah mencapai jumlah sebesar Rp52,04 triliun.
Angka puluhan triliun itu menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan gaya hidup masyarakat, termasuk para pelajar, menuju dunia digital memiliki kemampuan ekonomi yang sangat besar dan bisa membantu mendukung anggaran pemerintah.
Dengan berkembangnya teknologi dan perjalanan waktu, muncul berbagai bidang ekonomi baru yang bisa memberi penghasilan bagi negara. Contoh nyata yang dekat dengan kehidupan pelajar adalah ekonomi digital.
Aktivitas belanja di platform e-commerce, menonton film dan musik melalui layanan streaming, serta melakukan transaksi dalam game online kini menjadi bagian dari objek pajak yang diperluas. Pemerintah tidak sedang menyulitkan rakyat, tetapi sedang memastikan adilnya semua orang. Dengan strategi ini, beban biaya pemerintah tidak hanya jatuh pada beberapa sektor lama saja, melainkan terbagi rata dan adil ke berbagai sektor baru yang terus berkembang.
Ketika terjadi gangguan global yang menghantam industri tersebut, penerimaan negara otomatis juga akan terganggu. Dengan memperluas basis, beban biaya pembangunan negara dibagi lebih merata dan adil ke berbagai sektor baru yang sedang berkembang, terutama di masa era digital.
Peran Nyata Pelajar untuk Mendukung Ketahanan Fiskal
Meskipun sebagian besar pelajar belum menjadi wajib pajak yang menghasilkan pendapatan sendiri, kontribusi mereka tetap sangat berarti. Pelajar dapat mengambil peran dalam tiga langkah nyata yaitu: pertama, belajar dan paham (literasi finansial); kedua, jadi agen edukasi (gunakan medsos/mading); ketiga, Praktik sadar pajak (beri barang yang legal)
Selain mengambil peran tersebut, Pelajar bisa berpartisipasi secara aktif dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana tapi punya pengaruh besar. Partisipasi tersebut antara lain: Pertama, menjadi agen literasi dengan menyebarkan informasi edukatif dan melawan hoax perpajakan. Kedua, Menjadi konsumen legal dengan membeli produk dalam negeri yang patuh perijinan. Ketiga, Investasi diri dengan belajar sungguh-sungguh menjadi SDM yang unggul.
Menjadi Agen Literasi di Lingkungan Terdekat
Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman perpajakan melalui iklan media massa, televisi, radio, media sosia dan lain sebagainya (Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, 2022:106). Lebih lanjut disebutkan bahwa “Dalam rangka sosialisasi pajak kepada masyarakat, peran pemerintah menjadi krusial untuk memberikan pemahaman kepada rakyat melalui iklan media massa, televisi, radio, dl. Melalui penyebaran tersebut, rakyat akan lebih paham dan sadar mengenai kewajiban pajaknya” (Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, 2022: 106).
Pendidikan perpajakan adalah cara belajar yang bertujuan agar seseorang atau kelompok lebih mengerti mengenai sistem perpajakan, meliputi aturan, kebijakan, dan kewajiban yang berlaku. Pendidikan ini bisa diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya kurikulum akademik di universitas, pelatihan kerja, seminar, atau kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah dan institusi keuangan. Tujuannya adalah membentuk wajib pajak yang taat aturan, meningkatkan kejelasan informasi, serta membantu pemerintah mendapatkan pendapatan dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perpajakan (Nur Fadilah Diana Putri dan Desy Ismah Anggarini, 2025: 86).
Pelajar bisa menggunakan kemampuan digital mereka untuk membagikan informasi yang benar dan mengklarifikasi berita palsu atau salah tentang pajak di platform media sosial. Menjelaskan pentingnya pajak dengan bahasa yang lebih santai dan sesuai dengan gaya anak muda bisa membuat orang lebih paham dan peduli soal pajak di lingkungan keluarga dan teman-teman.
Prioritaskan Pembelian Produk Lokal dan Legal: Dengan membeli barang atau jasa dari pengusaha lokal yang terdaftar dan membayar pajak, para pelajar turut serta mendorong berjalan baiknya ekonomi resmi dan memperkuat pendapatan negara dari dalam negeri.
Fokus pada pengembangan kemampuan diri: Tugas utama siswa adalah belajar dengan tekun. Dengan mempelajari pengetahuan, teknologi, dan keterampilan baru, para pelajar sedang berusaha menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan handal. Nanti, SDM berkualitas ini akan mengisi posisi pekerjaan yang bernilai tambah tinggi, menjadi inovator, dan memperluas basis pajak produktif nasional secara besar-besaran.
Kesimpulan
Perluasan basis pajak dalam situasi global yang terus berubah bukan hanya alat kebijakan ekonomi yang kaku, tetapi merupakan strategi penting untuk memastikan kedaulatan dan kelangsungan pembangunan negara. Indonesia tidak boleh hanya memercayakan diri pada sumber daya alam atau sektor tradisional yang mudah terpengaruh oleh kondisi di luar negeri.
Di sinilah peran penting pelajar diletakkan. Dengan mengajarkan dasar-dasar pajak sejak awal, siswa sedang mempersiapkan fondasi untuk terbentuknya generasi yang paham tentang pajak di masa depan. Jika generasi muda tidak lagi memandang tidak peduli terhadap kebijakan fiskal, melainkan turut mendukung dan mengawasinya secara aktif, maka dasar ekonomi Indonesia akan menjadi lebih kuat dan kokoh. Sebagaimana yang selalu dikampanyekan oleh Menteri Keuangan Pubaya dalam setiap kesempatan yakni kita harus peduli terhadap kebijakan fiskal dan perluasan basis pajak. Akhirnya, visi membentuk Indonesia yang tangguh bukan lagi hanya kalimat di kertas, melainkan sesuatu yang nyata dan bisa kita capai bersama.
Sumber Referensi:
Nur Fadilah Diana Putri dan Desy IsmahAnggarini, (2025), Peran Pendidikan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial), Vol. 3, No. 2, Juli 2025, ISSN: 2987-6672, 85-94.
Edi Slamet Irianto dan Syarifuddin Jurdi, (2022), Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, dan Demokrasi, Jakarta, Prenada Media Grup.
