MataKita.co, Pangkep — Komisi I DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di pulau-pulau terluar dengan mendatangi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintah pusat menghadirkan layanan kelistrikan yang layak bagi warga kepulauan yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan pasokan energi.
Ketua Komisi I DPRD Pangkep, Budiamin, mengatakan masyarakat yang bermukim di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk menikmati pelayanan listrik sebagaimana warga di daratan.
“Pulau-pulau terluar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Pangkep. Karena itu, masyarakat di sana berhak memperoleh akses listrik yang layak,” ujar Budiamin usai melakukan konsultasi di Kementerian ESDM.
Menurut Budiamin, kondisi geografis kepulauan membuat pembangunan jaringan listrik konvensional dari daratan ke pulau-pulau terluar sulit dilakukan. Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat menghadirkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi yang dinilai paling efektif sekaligus ramah lingkungan.
Ia menjelaskan, program PLTS diharapkan dapat diberikan dalam bentuk pembangkit komunal untuk fasilitas umum maupun instalasi individual bagi setiap rumah tangga. Kehadiran listrik, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi penopang berbagai aktivitas masyarakat.
Menurutnya, pasokan listrik yang memadai akan mendukung aktivitas ekonomi nelayan, terutama dalam menjaga kualitas hasil tangkapan, memperkuat pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu pada malam hari, serta membantu anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh fasilitas belajar yang lebih baik.
Budiamin menilai tantangan yang dihadapi Kabupaten Pangkep sebagai daerah kepulauan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, DPRD Pangkep terus mengawal aspirasi tersebut agar dapat masuk dalam program prioritas Kementerian ESDM.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada tahap konsultasi, melainkan akan terus memantau perkembangan usulan tersebut hingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Kami akan kawal proses ini sampai masyarakat di pulau-pulau terluar benar-benar merasakan pelayanan kelistrikan yang setara dengan masyarakat di daratan. Pemerataan pembangunan harus dirasakan seluruh warga tanpa terkecuali,” tegasnya.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Pangkep untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, termasuk akses terhadap energi listrik.
