Oleh : Kasri Riswadi
(Peneliti Profetik Institute)
Bayangkan di sebuah ruang diskusi publik. Seorang pemimpin berdiri di depan, namun alih-alih menjelaskan data secara jernih, ia menjawab pertanyaan krusial dengan kalimat pendek: “Pokoknya ada.” Ketika pertanyaan berlanjut menjadi kritik, label seperti “antek asing” atau umpatan seperti “ndasmu” dilontarkan. Dialog berhenti. Yang tersisa bukan penjelasan, melainkan penegasan kuasa.
Fenomena ini bukan sekadar anekdot. Ia mencerminkan perubahan penting dalam komunikasi politik kita: bahasa tidak lagi berfungsi sebagai jembatan pemahaman, melainkan sebagai alat kontrol. Dalam konteks ini, kita menyaksikan apa yang dapat disebut sebagai kecenderungan menuju disfemisme yang tersistematisasi—yakni penggunaan bahasa kasar, merendahkan, atau menutup informasi yang muncul berulang dan lintas aktor kekuasaan.
Dalam kajian linguistik, Keith Allan dan Kate Burridge menjelaskan bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan mekanisme untuk mengelola martabat dalam interaksi sosial. Jika eufemisme menjaga perasaan, maka disfemisme bekerja sebaliknya: ia merendahkan, menyerang, dan menciptakan jarak hierarkis.
Ketika pejabat publik menggunakan diksi seperti “pokoknya ada” untuk menjawab tuntutan transparansi, yang terjadi bukan sekadar penghindaran, tetapi penegasan bahwa publik tidak berhak atas penjelasan. Ini bukan lagi kegagalan komunikasi, melainkan strategi komunikasi: membatasi ruang tanya dengan otoritas, bukan argumen.
Lebih jauh, penggunaan istilah seperti “tertibkan”, “makar”, “antek”, atau respons bernada kasar lainnya menunjukkan pola delegitimasi terhadap kritik. Kritik tidak lagi diposisikan sebagai bagian dari demokrasi, tetapi sebagai ancaman yang perlu dinetralisasi. Bahasa, dalam hal ini, menjadi instrumen untuk menggeser makna: dari perbedaan pendapat menjadi permusuhan.
Dari Gaya Personal ke Pola Struktural
Penting untuk dicatat: persoalannya bukan pada satu-dua ucapan atau gaya personal semata. Yang mengkhawatirkan adalah kemunculan pola yang berulang di berbagai level kekuasaan. Gaya komunikasi yang keras, defensif, dan cenderung merendahkan ini tampak direproduksi oleh aktor-aktor di lingkar kekuasaan.
Ketika kritik dibalas dengan ancaman hukum, pelabelan, atau seruan untuk “keluar saja” dari sistem, kita melihat perluasan dari disfemisme verbal menjadi praktik delegitimasi yang lebih luas. Ini bisa disebut sebagai disfemisme performatif, yakni ketika sikap, kebijakan, dan tindakan ikut menyampaikan pesan yang sama: kritik adalah penyimpangan, bukan bagian dari mekanisme koreksi.
Akibatnya, ruang dialektika baik di ruang publik maupun dalam birokrasi menyempit. Loyalitas lebih dihargai daripada argumentasi. Kepatuhan menjadi lebih penting daripada kebenaran.
Dampak paling serius dari pola ini adalah erosi kepercayaan publik. Ketika bahasa resmi tidak lagi memberi kejelasan, publik akan mencari makna di luar kanal resmi. Ketika pertanyaan dijawab dengan penghindaran atau penghinaan, yang hilang bukan hanya informasi, tetapi juga legitimasi.
Di sinilah relevansi pemikiran Francis Fukuyama tentang social trust. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dalam masyarakatnya. Kepercayaan itu tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang baik, tetapi juga melalui komunikasi yang jujur dan terbuka.
Jika bahasa pemerintah justru menjadi sumber kecurigaan, maka fondasi kepercayaan itu perlahan runtuh. Publik mengalami apa yang bisa disebut sebagai kelelahan makna: mereka tidak lagi bereaksi karena sudah terbiasa tidak mendapatkan jawaban yang substansial. Dalam jangka panjang, ini lebih berbahaya daripada kritik keras karena ia akan melahirkan apati.
Normalisasi Bahasa Kasar
Bahasa adalah cermin sekaligus pembentuk perilaku sosial. Ketika bahasa kasar, merendahkan, dan tertutup dinormalisasi di tingkat atas, ia memberi legitimasi bagi praktik serupa di tingkat bawah. Ruang publik menjadi lebih bising, lebih reaktif, dan kurang rasional.
Kita mulai melihat pergeseran standar: penghinaan dianggap ketegasan, sementara transparansi dianggap kelemahan. Dalam situasi seperti ini, kualitas demokrasi tidak hanya menurun secara institusional, tetapi juga secara kultural.
Kembalikan Martabat Bahasa
Tantangan kita bukan sekadar mengkritik, tetapi menjaga kewarasan di tengah kebisingan. Publik perlu tetap kritis, mampu membedakan antara penegasan berbasis data dan penegasan berbasis emosi. Karena pada akhirnya, kekuasaan mungkin bisa mengontrol narasi, tetapi tidak bisa sepenuhnya mengontrol realitas yang dialami masyarakat.
Akhirnya marilah kita berhenti berpura-pura bahwa semua ini baik-baik saja: bahasa dalam ruang publik bukan sedang “tegas”, tapi sedang kehilangan martabatnya. Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan, yang berbahaya justru ketakutan untuk menjelaskan. Kritik pun bukanlah gangguan kecuali bagi mereka yang ingin berkuasa tanpa perlu menjawab.
Negara yang gemar memamerkan “otot verbal” mungkin terdengar gagah, tapi sering kali itu hanya cara menutup kelemahan dengan suara keras; ia tidak membangun kepercayaan, hanya menebar takut. Dan kita tahu, ketakutan mungkin bisa membungkam, tapi tidak pernah bisa membuat orang benar-benar percaya apalagi menopang kemajuan.
