Home Fajlurrahman Jurdi KEPUTUSAN TUN PEMILIHAN (BAGIAN 1)

KEPUTUSAN TUN PEMILIHAN (BAGIAN 1)

403
0
SHARE
Fajlurrahman Jurdi

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Secara umum Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5/1986). Artinya sengketa itu timbul karena “dikeluarkannya keputusan TUN”.

Apakah yang dimaksud dengan keputusan TUN?. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. ((Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5/1986). Sehingga dapat dipastikan, bahwa yang menjadi obyek sengketa TUN dalam UU ini adalah “Keputusan TUN”. Begitu juga dengan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut “Keputusan adalah ketetapan tertulis” yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sengketa TUN adalah sengketa yang mempersoalkan “keputusan tertulis” yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat.

Tetapi perlu juga dipahami, bahwa ada perluasan konsep perbuatan TUN dalam UU Nomor 30/2014. Disamping keputusan, terdapat juga tindakan administrasi (vide Pasal 1 angka 8). Tindakan ini adalah “perbuatan konkret” Badan dan/atau Pejabat.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 153 UU 10/2016 yang mengenai sengketa Pemilihan, maka “Sengketa TUN Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota “sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan” KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Disini obyek yang digugat adalah “keputusan” KPU-nya, bukan perbuatan konkret yang disebut dengan “tindakan administrasi” KPU.

Baca Juga  IYL-Cakka Sulit Dipisahkan dengan Judas Amir

Keputusan KPU terkait pemilihan salah satunya adalah “Penetapan calon”. Jika memang terdapat unsur Penyalahgunaan Wewenang seperti melampaui Wewenang, mencampuradukkan Wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan calon, maka pengadilan dapat membatalkan penetapan calon tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata memenuhi seluruh prosedur hukum yang benar maka pengadilan harus menolak gugatan itu. Kecuali hakim berpendapat lain. Wallahu a’lam bishowab (Bersambung)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

 

Facebook Comments