Home Fajlurrahman Jurdi Hukum Masyarakat Pasca Kolonial

Hukum Masyarakat Pasca Kolonial

243
0
Fajlurrahman Jurdi

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Ketika Belanda dan Jepang pergi meninggalkan Nusantara sebagai tanah jajahan-nya melalui pengusiran, peperangan dan pertumpahan darah, kita menyadari bahwa fase kolonialisme yang diikuti dengan perbudakan itu berakhir. Secara sederhana, proklamasi merupakan puncak dari cucuran keringat dan penderitaan panjang dari sebuah perjuangan yang tak pernah berhenti selama lebih tiga abad.

Kepergian Belanda dan kesadaran nasionalisme kita, menurut Bennedict Anderson (1991) adalah merupakan imajinasi kolektif kita, yang “merasa bersatu” di bawah panji Indonesia. Bersatunya kita diatas hamparan tanah yang luas, terburai diatas lapisan ribuan pulau, terfragmentasi dalam ratusan bahasa dan dialek, dengan warna kulit yang tak sama, dari ujung timur hingga barat, merentang luas dari Papua hingga Aceh, tanpa pernah punya pretensi, kita merasa memiliki “nasib dan penderitaan yang sama” sebagai manusia yang dijajah.

Itulah sebabnya, jika orang Aceh dan separuh kecil tanah nya “digaruk” orang Asing, tiba-tiba orang papua yang tinggal di ujung timur yang tak pernah punya hubungan darah, tak pernah bertatap muka dan tidak pernah saling tegur sapa ikut merasa tersakiti, lalu meneriakan “pekikan” lawan si “penggaruk”. Ini adalah soal “perasaan”, “merasa sebagai satu bangsa dan satu tanah air, yakni tanah air Indonesia”. itulah yang menyebabkan “persatuan kita bertahan” sejak kemerdekaan dan proklamasi “dikumandangkan”. Itulah yang menyebabkan kita terus-menerus menjadi Indonesia yang satu. Itulah pula yang membuat kita tak harus saling “menikam sesama anak bangsa”.

Belanda sudah pergi, Jepang sudah kabur, penjajahan sudah tidak ada, dan kita hidup dibawah bendera yang satu, yakni bendera Indonesia dengan warna merah-putih.

Tetapi benarkah si “penjajah” sudah pergi dengan segenap perkakas-nya?. Benarkan Penjajah tidak meninggalkan jejak-jejak di tanah jajahannya?. Homi Bhaba (1993, 1994, 1997) Gayatri Chakravorty Spivak (1988, 1988, 1990, 1999, 2000), Edward Said (1979), Ashis Nandy (1983, 1987, 1994), atau Ania Loomba (2000) menolak mentah-mentah argumentasi yang menyatakan bahwa si ”penjajah” pergi begitu saja di tanah jajahannya. Ia meninggalkan jejak sejarah, berupa arsitek bangunan, senjata-senjata tua, museum-museum retak, benteng-benteng pertahanan dan jalan raya yang dikerjakan di bawah perbudakan sepanjang kolonialisme berlangsung. Disamping itu, ada satu peninggalan yang sangat menakutkan, yakni ”pengetahuan” si penjajah yang ditinggalkan sebagai warisan turun temurun sepanjang sejarah hidup masyarakat pasca Kolonialisme.

Salah satu arsitek pemikiran penting dan tak terbantahkan sebagai peningggalan kolonialisme di Indonesia adalah hukum. Hukum seharusnya dibuat dan direproduksi oleh suatu masyarakat untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat itu. Hukum tidak boleh dibuat berjarak dengan tradisi, sejarah dan kehidupan masyarakat dimana hukum itu dipraktekkan. Oleh Lawrence M. Friedman (2009), untuk efektifnya, hukum harus mencerminkan tiga pilar, yakni legal culture, legal structure dan legal substance. Jika hukum tidak memiliki hubungan dengan kebudayaan, cita-cita dan tradisi masyarakat, maka hukum tidak akan dapat efektif bekerja untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Jika hukum tidak ditopang oleh struktur yang baik, maka hukum tidak dapat dijalankan, karena ia membutuhkan apparatus. Jika secara substansi hukum tidak relevan dengan konsep, teori dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka hukum tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Indonesia sebagai negara merdeka dari penjajahan, mewarisi pengetahuan hukum kolonial sebagai instrumen pengendali masyarakat. Hukum yang disebut sebagai code civil Prancis digunakan oleh “si penjajah” untuk menundukkan dan memperbudak manusia beserta tanah jajahannya. Code Civil ini, hingga kini masih digunakan sebagai a tools of social control (alat pengendali sosial) bagi masyarakat Indonesia merdeka. Meskipun disana-sini sudah dinyatakan tidak berlaku sebahagian, namun dalam banyak aspek, cara pandang, sikap dan pemikiran kita, masih terus-menerus dihantui oleh ikatan kolonialisme dengan hukum si penjajah.

Ada ikatan yang “tak berjarak” antara bangsa yang dijajah dan bangsa yang “pernah menjajah”. Kasus India sepeninggal Inggris atau kasus Aljazair sepeninggal Prancis dan Indonesia sepeninggal Belanda, menunjukan Ikatan itu terus terjalin. Hukum Indonesia adalah bentuk dari ikatan kolonialisme itu terus terjalin.

Selain dari bangunan hukum formal seperti KUHP yang dulu bernama ”Wetboek van Strafrecht Nederlendsch-Indie” yang kemudian diubah menjadi ”Wetboek van Strafrecht” dan KUH Perdata yang masih bernama ”Burgerlijk Wetboek ”, karakter hukum kita masih persis seperti karakter masyarakat kolonial, yakni berkasta-kasta. Kasta ”penjajah” merepresentasikan kaum elite yang tak mungkin disentuh oleh hukum, sementara kasta paling rendah adalah mereka yang karena ”salah ludah” dan ”salah kentut” saja dapat dikenakan hukuman.

Hukum sebagai norma dan juga sebagai cara pandang kita masih berwatak kolonial. Masih ada Nederlander vs Inlander. Si terjajah yang harus terus dikorbankan demi penumpukan kekuasaan, kekayaan dan prestise si penjajah. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Karena akan mereproduksi korban yang berantai, panjang dan tak terhapuskan dalam sejarah sosial masyarakat indonesia. Belenggu kolonialisme dalam bidang hukum harus diputus rantainya dengan jalan; (a) ganti KUHP secepat mungkin, (b) ganti KUH Perdata se-segera mungkin. Karena dua sumber pengetahuan kolonial itu akan terus mereproduksi kasta-kasta, kekerasan demi kekerasan dan ketidak adilan yang tak pernah berhenti.

Dengan perenungan yang mendalam pada makna kemerdekaan, semoga kita tidak menjadi bagian dari ”pengukuhan” atas basis historis dan ideologis kolonialisme yang terus hadir pada tindakan, sikap dan pemikiran kita. Hukum tidak boleh mengukuhkan kasta, kelas dan dominasi sosial kekuasaan tertentu. Karena jika demikian, maka hukum dan aparatusnya hanyalah ”pelanjut” dari kolonialisme masa lalu. Sehingga hukum tidak dapat bersinergi dengan kultur masyarakat sebagaimana yang disinyalir Friedman. Hukum harus meletakkan pondasi masyarakat yang seimbang demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat.

*) Penulis adalah Tenaga Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Facebook Comments