Home Mimbar Ide Menjaga Netralitas Kepala Desa dan ASN dalam Pemilu 2019

Menjaga Netralitas Kepala Desa dan ASN dalam Pemilu 2019

0
Ilustrasi (sumber gambar : KASN)

Oleh : Ahmad Yani*

Pada tanggal 17 April 2019 untuk pertama kalinya dalam sejarah ketetanegaraan, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak dimana bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota). Penyelenggaraan pemilu serentak ini merupakan pesta demokrasi sekaligus pengejawantahan konsep demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu tahun ini harus dikemas dalam kemasan pemilu yang bermartabat. Lebih lanjut, penyelenggaraan pemilu bermartabat dapat diukur dengan minimnya angka pelanggaran pemilu, termasuk minimnya angka keberpihakan (ketidaknetralan) kepala desa dan Apartur Sipil Negara (ASN) kepada salah satu peserta pemilu.

Larangan Keberpihakan Kepala Desa dan ASN

Jika kita merujuk pada UU No. 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum maka sangat jelas adanya larangan bagi kepala desa untuk tidak berpihak dengan mendukung dan menjadi tim kampanye salah satu peserta pemilu (bersikap tidak netral). Ditegaskan, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), [vide Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017; lihat pula Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa]. Bahkan perangkat desa pun dilarang ikut serta dalam tim kampanye sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 ayat (2) huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Begitupula, larangan keberpihakan ASN juga secara tegas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum. Ditegaskan, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, [vide Pasal 280 ayat (3)]. Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

Larangan dan sanksi bagi kepala desa dan ASN untuk tidak berpihak dan menjaga netralitas dalam proses pemilu bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah desa dan proses pelayanan publik tetap berjalan kondusif dengan mengutamakan prinsip persamaan pelayanan bagi seluruh peserta pemilu. Kepala desa dan ASN adalah bagian pelayan masyarakat yang wajib menjaga sikap profesionalitas dan seharusnya tidak tereduksi lewat keberpihakan mereka, sebab akan menganggu stabilitas dan kualitas pemerintah desa dan pelayanan publik.

Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan ASN

Berbagai kajian literatur menyebutkan bahwa aspek pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mewujudkan sistem dan kinerja organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini untuk memperkuat pengawasan terhadap netralitas kepala desa dan ASN dalam pemilu maka tugas dan fungsi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan kepada Bawaslu semata—walaupun tugas pokok Bawaslu adalah menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sebab, tanpa dukungan dari segenap stakeholders dan masyarakat maka pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak akan maksimal. Lebih lanjut, pengawasan netralitas kepala desa dan ASN dapat diwujudkan melalui:

Pertama, melalui pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari lingkungan instansi/ organisasi itu sendiri, atau dari instansi atasan. Melalui pengawasan internal ini, setidaknya atasan instansi kepala desa (camat, bupati, gubernur, dst.) menjadi pengontrol utama untuk mewujudkan sikap netralitas kepala desa. Begitu juga dengan pimpinan ASN di setiap instansi seharusnya menciptakan suasana dan lingkungan kantor yang kondusif untuk mensterilkan segala bentuk indikasi keberpihakan bawahannya kepada salah satu peserta pemilu. Disini sangat dibutuhkan kebijakan dari pimpinan ASN untuk mengatur sedemikian rupa agar bawahannya bersifat netral dalam pemilu. Jika perlu pimpinan ASN di setiap instansi dapat melakukan monitoring dan menjalin koordinasi yang baik dengan Bawaslu agar setiap indikasi pelanggaran keberpihakan dapat diproses segera oleh pihak Bawaslu. Namun pengawasan internal ini tidak akan berarti jika kepala daerah dan pimpinan ASN sendiri yang tidak netral dan masih berpihak kepada salah satu peserta pemilu.

Kedua, melalui pengawasan yuridis. Pengawasan yuridis adalah pengawasan dari segi hukum yang dilakukan oleh lembaga negara tertentu atau lembaga yudikatif. Dalam hal ini pengawasan terhadap netralitas kepala desa dan ASN dilakukan oleh Bawaslu. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan, Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/ Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/ Desa; f. Panwaslu LN; dan g. pengawas TPS. Dari ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa Bawaslu memiliki aparat yang tersebar mulai dari TPS sampai tingkat nasional untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, seharusnya potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu dapat diminimalisir. Rafly Harun mengungkapkan bahwa institusi Bawaslu salah satu institusi yang ada di republik ini yang paling lengkap dari segi aparat (tentara pun kalah), sebab Bawaslu memiliki aparat mulai dari TPS sampai tingkat nasional. Namun menurutnya, outputnya tidak terlalu signifikan berpengaruh. Masih banyak sekali hal-hal seperti kecurangan dan perbedaan data pemilih yang sering terjadi, dan hal ini seharusnya sudah selesai di sektor hilir.

Ketiga, melalui pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelanggaran/ penyimpangan norma terjadi. Dalam hal ini, perlu ada upaya pengawasan preventif yang dilakukan oleh Bawaslu melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada kepala desa dan ASN baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Selain dari sosialisasi, pengedaran surat himbauan atau semacamnya dari Bawaslu daerah ke tempat-tempat umum (tempat ibadah, kantor pemerintah, dll) dapat membantu pencegahan ketidaknetralan kepala desa dan ASN. Begitupula kedepannya Bawaslu perlu lebih progresif lagi dalam menjalankan tugasnya dengan bersikap aktif melakukan pengawasan dan penindakan yang bukan hanya sekedar menunggu aduan dari masyarakat.

Keempat, melalui partisipasi masyarakat. Tidak bisa dipungkuri bahwa masyarakat memiliki peranan dalam menjaga netralitas kepala desa dan ASN dalam pemilu. Sebagai masyarakat saharusnya aktif melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap segala tindakan kepala desa dan ASN yang berpihak/ mendukung/ mengkampanyekan salah satu peserta pemilu. Jika menemukan kepala desa atau ASN mengkampanyekan salah satu peserta pemilu (tidak netral) maka segera laporkan kepada Bawaslu setempat.

Kelima, melalui pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pelanggaran atau penyimpangan norma terjadi. Dalam hal ini, jika terdapat indikasi dan pelanggaran ketidaknetralan yang dilakukan kepala desa dan ASN dalam pemilu maka upaya penegakan hukum harus ditegakkan oleh Bawaslu. Sejauh ini, kita patut mengapresiasi kinerja Bawaslu yang tergolong cepat dan tanggap dalam melakukan penindakan terhadap ketidaknetralan kepala desa dan ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya di berbagai daerah. Maka dari itu, kinerja ini harus tetap dijaga dan ditingkatkan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu serentak mendatang.

*) Penulis adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Hasanuddin

Facebook Comments