Home Mimbar Ide Menakar Efektifitas Penegakan Tindak Pidana Pemilu

Menakar Efektifitas Penegakan Tindak Pidana Pemilu

126
0
Adnan Parangi

Oleh : Adnan Parangi*

Indonesia yang dikenal menerapkan sistim demokrasi dalam bernegara, sudah sepatutnya menguatkan lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyidangkan berbagai persoalan yang timbul demi penegakan hukum yang berkeadilan. Pelaksanaan pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan salah satu peristiwa penting dalam menakar sudah sejauh mana kesadaran efektifitas penegakan hukum pemilu.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dibentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang memiliki lingkup pengawasan terhadap kepatuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta kepatuhan Peserta Pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini lembaga Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang dibentuk sejak 13 tahun silam sudah mulai menunjukan “power” lembaganya dalam hal menegakan hukum pemilu.

Proses penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan serta proses pengawasan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu yang juga melibatkan partisipasi masyarakat membuat Pemilu semakin tertib dan berkepastian hukum.

Bicara soal pelanggaran pemilu, tentu yang terlintas di benak kita semua adalah soal money politics yang berujung pada persoalan tindak pidana pemilu. Tidak sedikit peserta pemilu yang telah dibatalkan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota dikarenakan melakukan tindak pidana pemilu, Di Provinsi Gorontalo pembatalan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota berjumlah 6 orang dan beberapa perkara lainnya masih dalam proses persidangan.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan calon tersebut. Banyak pihak yang bertanya apakah setiap calon/peserta pemilu yang terbukti melakukan tindak pidana pemilu lantas kemudian namanya dicoret sebagai calon/peserta pemilu ? berikut legal reasoningnya.

Penggolongan hukum di indonesia didasarkan pada beberapa hal misalnya, hukum menurut wujud dan bentuk, hukum menurut wilayah berlakunya, hukum menurut waktu, hukum menurut isi, hukum privat, hukum menurut fungsi, hukum menurut sifat. Menurut Kelsen (1995), hukum adalah suatu tata yang bersifat memaksa. Sedangkan menurut Borst, Hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Operasionalisasi dari konsep Negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitutsi Negara, yaitu UUD 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar Negara yang menempati posisi sebagai hukum Negara tertinggi dalam tertib hukum (legal order) Indonesia.

Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban tentu dituntut agar selalu berdasar pada ketentuan peraturan-perundang undangan. Terkait dengan pembatalan beberapa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang disebutkan di atas merupakan Law Feit (perbuatan hukum) yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan keterpenuhan syarat Pembatalan.

Dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang”
a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;dan
j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnyakepada peserta Kampanye Pemilu.

Menurut saya kontruksi hukum juga mengenal SPOK (subjek, predikat, obyek dan keterangan), dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 284 dimaknai sebagai keterangan atas konten pasal 280 ayat (1) huruf j, sedangkan subyeknya adalah peserta pemilu, obyeknya peserta kampanye, predikatnya adalah menjanjikan atau memberikan uang/materi lainnya. Karena pelanggaran mayoritas terjadi pada pasal 280 ayat (1) huruf j, maka pasal ini selalu menjadi dasar pengambilan keputusan baik ditingkat Bawaslu/Gakkumdu dan Pengadilan dalam memutus suatu perkara.
Pasal 280 ayat (1) hanya mengatur larangan dalam kampanye sehingga tidak berdiri sendiri melainkan memiliki keterkaitan norma dengan Pasal 284 yang mengatur Sanksi atas pelanggaran larangan kampanye tersebut, keterpenuhan unsur pasal 280 ayat (1) huruf j harus diuji berdasarkan ketentuan pasal 284 yang menjelaskan “dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk’’.
a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c. Memilih pasangan calon tertentu;
d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; dan/atau
e. Memilih calon anggota DPD tertentu.
Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dari 5 ketentuan diatas tentu harus ada yang terbukti dilakuakn oleh pelaksana dan tim kampanye pemilu untuk selanjutnya dilanjutkan ke tahap penyidikan, penuntutan dan sidang pemeriksaan, selanjutnya jika ternyata putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan telah divonis berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat (1), KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota berdasarkan Pasal 285 diwajibkan mengambil tindakan hukum dengan melakukan pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari daftar Calon Tetap (DCT) atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

Pertanyaannya adalah, bagaimana jika putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut hanya berdasar pada Pasal 280 dan tidak menyebutkan pelanggaran atas Pasal 284 ? apakah KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tetap wajib melaksanakan pembatalan atas nama calon tersebut ? menurut hemat saya, KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota tidak wajib melaksanakan putusan tersebut sebab : dalam ilmu hukum tentu kita bergelut pada termiologi hukum dan linguistik hukum.

Jika pemaknaan kata DAN pada ketentuan Pasal 285 “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 DAN Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota , DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU/KPUProvinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa”. (tindakan pembatalan) dimaknai sebagai alternatif dan bukan kumulatif maka proses pembatalan dinilai cacat hukum/inprosedural, dan dapat digugat oleh pihak lain.

Pemilu sebagai pesta rakyat, sudah sepatutnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang serta mengedepakan asas serta prinsip penyelenggaraan pemilu, semua itu wajib diwujudkan agar penegakan hukum tidak akan terdistorsi dikarenakan kurangnya tradisi brainstorming yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum.

Adigum Suara rakyat adalah suara tuhan “vox populi vox dei” rakyat sebagai aktor dalam pesta demokrasi, kemurnian suara harus dijaga sebab kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

*) Penulis adalah Tim Asistensi Hukum dan Penindakan Pelanggran Bawaslu Provinsi Gorontalo Periode 206 -2018

Facebook Comments