Home Mimbar Ide Tahura Pangkep, Dibiarkan atau Dilanjutkan?

Tahura Pangkep, Dibiarkan atau Dilanjutkan?

297
0
Dinda Masyta Triana Putri

Oleh : Dinda Masyta Triana Putri*

Salah satu keunggulan sebuah daerah ialah sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang melimpah tentu dapat menjadi sumber pendapatan juga bagi daerah tersebut. Sumber daya alam dan pemanfaatannya sangat perlu diperhatikan penggunaannya seperti hewan, tumbuh – tumbuhan, maupun SDA non hayati seperti minyak, logam, dan gas alam. Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ialah Kabupaten Pangkep yang biasa di sebut dengan daerah 3 dimensi.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disingkat Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Sulawesi Selatan dengan total luas 12.362,73 Km2 dengan luas wilayah daratan 898,29 Km2 dan luas wilayah laut 11.464,44 Km2 . Dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Disamping itu potensi pariwisata alam yang juga mampu menambah pendapatan daerah.

Dengan tiga topologi daerah (darat, gunung dan lautan) tentu sangat banyak yang bisa dihasilkan jika pengelolaannya dilakukan dengan baik. Salah satu contohnya, kawasan Pegunungan Karst yang terbentang hingga Kab. Maros dan merupakan pegunungan karst terbesar kedua setelah Karst di Guangzhou, China. Bukan hanya karst saja, pegunungan hijau (baca:hutan) pun dapat menjadi sumber kehidupan bagi sebuah komoditas. Salah satu bentuk pengelolaan hutan ialah dengan menjadikannya Taman Hutan Raya (TAHURA).

Taman hutan rakyat (Tahura) Pangkep

Tahura merupakan kawasan hutan yang ekosistemnya dilindungi, termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Meski dikategorikan sebagai kawasan lindung, tahura memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata komersial. Namun pengusahaan tahura sebagai kawasan wisata komersial dibatasi dengan peraturan yang ketat agar fungsi pelestariannya tetap terjaga. Tahura ini bertujuan untuk menjaga sumber mata air, mengoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, asli atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pembangunan Tahura di Pangkep

Pada tahun 2013, Kabupaten pangkep membangun Tahura seluas 40 Ha di atas tanah milik salah satu perusahaan swasta dengan anggaran yang besar, (salah satu sumber menyebutkan 5 M) di daerah Kecamatan Balocci. Tahura yang bertujuan melestarikan alam dan mengoleksi satwa dan tanaman ternyata tidak berjalan sesuai fungsinya. Setelah melakukan penelusuran, tahura yang terletak tidak jauh dari tempat Rekreasi Tonasa Park ini ternyata terbengkalai. Pos satpam yang tak berpenghuni, tanaman liar dimana-mana dan hewan ternak yang bebas berkeliaran di dalam dengan papan pengumuman yang jelas bertuliskan “Dilarang Keras Mengembalakan Ternak” dalam kawasan tahura.

Urgensi Tahura di Pangkep

Melihat urgensi tahura di kabupaten pangkep yang jika di bandingkan dengan pembangunan lain seperti pembangunan di bidang pendidikan atau kesehatan yang jauh lebih urgent, disisi lain tahura juga memiliki urgenitas terkhususnya untuk masyarakat sekitar, contohnya pohon menghasilkan oksigen dan melindungi dari pencemaran udara sehingga masyarakat sekitar rentan terkena infeksi pernapasan seperti Asma , ISPA, dsb sebagaimana yang diketahui jalan poros balocci menjadi jalur lalu lintas mobil-mobil proyek yang membawa banyak debu sehingga mempengaruhi kualitas udara setempat, hutan menyediakan sistem filtrasi yang memproses hampir seluruh air bersih yang di konsumsi masyarakat, pohon juga membantu mengendalikan suhu dan kelembaban, dan yang terakhir dalam beberapa studi membuktikan bahwa terhubung dengan alam membantu meningkatkan aspek kognitif manusia serta manusia cenderung lebih merasa tenang dan damai bila berada di alam maka dari itu perlunya wisata-wisata alam yang seperti ini.

Pengelolaan Tahura

Salah satu staff Dinas terkait mengatakan jikalau awalnya pengelolaan tahura ini dibawahi oleh Pemda , tetapi sejak keluarnya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana yang di maksud dengan pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kasus tahura ini, Dinas Kehutanan yang dulunya dibawahi oleh Pemda , sejak tahun 2016 di alihkan wewenangnya ke Provinsi hingga berdampak pada pengelolaan tahura ini, karena sampai sekarang SK kementrian tentang penanggung jawab tahura ini belum keluar dan belum ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Akibat dari penungguan SK Kementrian inilah sehingga Tahura ini tidak diterurus dengan baik .Tidak ada upaya untuk melakukan perawatan dalam tahura ini, karena masih bingung akan status kepemilikan aset ini. Salah satu staff dengan pembawaan yag ramah kembali menjelaskan bahwa tanah tahura ini milik salah satu perusahaan swasta penghasil semen, yang dipinjam oleh pemerintah untuk dijadikan tahura. Jadi, sejak awal memang tahura ini bukan milik pemda.

Begitu banyak manfaat yang dapat diterima jika Tahura ini dikelola dengan baik, salah satunya seperti terjaganya ekosistem kawanan hutan dan tersedianya udara yang sehat untuk masyarakat sekitar , dan bisa menjadi salah satu pilihan destinasi alam yang bisa meningkatkan pendapatan warga sekitar. Saran yang hanya bisa ditawarkan oleh penulis ialah agar pemerintah daerah secepatnya meninjau kembali adanya SK kementrian tentang pengelolaan tahura ini dan untuk siapapun yang kelak akan mendapatkan tugas dalam menjaga taman ini agar memproses kembali lahan menjadi tempat pelestarian dan wisata alam agar terjaganya ekosistem kawasan hutan lindung ini demi terciptanya rumah yang indah bagi satwa maupun tumbuhan yang dilindungi.

*) Penulis adalah kader IPPMP Pangkep – Unhas

Facebook Comments