Home Berita Adhan Dambea : Penertiban Gelandangan Harus Ada Jalan Keluarnya

Adhan Dambea : Penertiban Gelandangan Harus Ada Jalan Keluarnya

0

Matakita.co (Gorontalo) – Mantan Walikota Gorontalo periode 2008-2013 ingatkan Pemerintahan Provinsi Gorontalo terkait dengan penertiban anak gelandangan di Gorontalo harus ada solusinya

Adhan Dambea mengatakan pada matakita.co saat di temui di ruang kerjanya Sabtu (29/6/2019) bahwa memang secara aturan pemerintah, gelandangan itu harus ditertibkan, agar tidak menggangu pengunjung dari luar daerah, akan tetapi hal itu harus dicarikan juga jalan keluarnya, tak hanya sekedar ditertibkan.

“Saat saya menjabat walikota, anak-anak itu termasuk yang ada disentral saya kumpul bersama orang tuanya di kantor Walikota, dicarikan solusinya, beberapa diantaranya saya daftarkan dan biayai sekolah”

Di tambahnya, Jika mengacuh pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 1945 sangat jelas menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, sehingganya kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal menertibkan gelandangan tersebut tak hanya sebatas menertibkan.

Ia pun mengatakan, sejak menjabat sebagai walikota, dirinya sangat ptihatin dengan nasib mereka anak gelandangan yang tidak sekolah. Sehingganya dikumpullah anak-anak tersebut untuk di sekolahkan sesuai jenjangnya agar mendapatkan pendidikan yang seharusnya.

“Tak hanya daftarkan ke SMP melainkan SMA hingga ke Tempat Pengajian Al-Quran (TPA), serta menampung mereka dirumah pribadi saya” Tegas adhan

Adhan mengatakan, Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Gorontalo harus memediasi para gelandangan untuk dicarikan solusi, dan dibantu dalam sisi pekerjaan.

” Dinas sosial kerjanya jangan hanya mengatur-gatur Raskin atau Rastra saja, serta kalaupun mengatur raskin seharusnya merata, jangan hanya karena berbeda politik, yang seharusnya menerima bantuan, tidak menerima, sehingganya fakir miskin terlantarkan.” Tukasnya.

Perda yang mengatur, menurut adhan, seharusnya disikapi oleh pemerintah dengan benar, terutama mensosialisasikan hal ini ke masyarakat agar mereka tau, apalagi gelandangan itu termasuk anak-anak, dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang: kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak.

“Untuk kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus jelas kerjanya jangan hanya kantornya saja yang nampak dan uangnya yang masuk saja.” Tutupnya.

Facebook Comments