Home Mimbar Ide Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elit

Dinasti Politik Menghambat Sirkulasi Elit

0
Rifaid Majid

(Telaah Kekerabatan Politik di Kab. Bima)

Oleh: Rifaid Majid*

Ketidak beraturan itu membentuk pola, hingga kemapanan menjadi suatu alasan dalam perwujudannya. Terlebih dalam dunia politik, dinamikanya semakin tak terarah secara sehat jika yang lain tak punya ruang dan kesempatan dalam demokrasi, sebab kekerabatan politik lebih penting bagi kekuasaan untuk terus berada dipuncak singgasananya.

Sirkulasi elite sebenarnya dibutuhkan untuk memahami keberbagaian, sebab kultur masyarakat dengan berbagai kebutuhannya tidak bisa diseragamkan dalam satu pandangan ideologi politik dinasti semata. Jika IPD yang saat ini sedang berkuasa tidak mengerti juga tentang bahaya yang ditimbulkan oleh dinasti politik yang ia mainkan, maka tidak tutup kemungkinan hal sama juga akan kita lihat dalam kepemimpinan IDP dalam beberapa waktu ke depan seperti yang terjadi di Provinsi Banten, Bangkalan (Madura) dan Kota Pasuruan.

Identifikasi yang dilakukan oleh kementrian Dalam Negeri menunjukkan ada 57 kepala daerah yang saat ini sedang membangun kekerabatan politik dan tidak sedikit hal itu didorong oleh hubungan primordial dan hubungan keluarga. lihat saja misalnya seperti yang saya sebutkan diatas; di Provinsi Banten misalnya, Ratu Atut Chosiyah menjalankan pemerintahannya dengan kekerabatan politik dinasti, hingga ia ditahan oleh KPK dan masuk penjara bersama dengan adiknya dalam kasus korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan dan divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp. 250juta.

Politik kekerabatan dalam pola lain juga muncul, misalnya dalam pola regenerasi kepemimpinan daerah. Seperti yang terjadi di Bangkalan (Madura), Jawa Timur. Mantan Bupati Fuad Amin Imron digantikan putranya sendiri Makmun Ibnu Fuad. Fuad Amin Imron sendiri tersangkut kasus suap dan tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara hingga Rp.414 miliyar.

Pola lain adalah kekerabatan politik yang berbeda kamar, yakni antara kamar eksekutif dan legislatif. Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur misalnya, dikontrol oleh DPRD yang dipimpin anak kandungnya. Sutiyono (Mantan Wali Kota Pasuruan) sendiri terjaring OTT KPK dan dijadikan tersangka terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan menerima suap senilai Rp. 2,2 miliyar dari dana APBD.

Di Kab. Bima sendiri, potensi kekerabatan politik berbeda kamar mengemuka ketika anak dari IDP (Bupati Bima) di gadang-gadang akan menjadi ketua DPRD. Jika pola kekerabatan politik ini benar-benar terjadi, maka besar kemungkinan potensi melebarnya lubang kebocoran anggaran akan semakin tidak terkendalikan dan potensi praktek KKN akan semakin besar dilingkup dinasti. Mengingat sebelumnya, banyak anggaran daerah yang disalahgunakan oleh pemerintah dalam berbagai sektor dan kebocoran anggaran itu terjadi selama kepemimpinan IDP.

Berbagai pola kekerabatan politik ini jelas memengaruhi proses sirkulasi politik ditingkatan elite daerah. Secara umum, akan sulit bagi ”pendatang baru” untuk menembus jejaring kekuasaan politik yang berkelindan dengan ikatan kekerabatan darah. Terlebih dalam praktiknya, sebagian besar petahana menggunakan kekuatan struktur birokrasi daerah untuk mengukuhkan kekuasaannya

Pendekatan politik Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca terkait rolling class dan sirkulasi elite menyebutkan, sirkulasi elite akan melahirkan para elite baru yang menduduki struktur dan organisasi baru. Teori ini menjadi penegasan pentingnya sirkulasi elite. Jatuhnya rezim elite poltik kerap diikuti jatuhnya seluruh gerbong yang menyertainya. Sirkulasi politik menjadi kontrol bagaimana sebuah kekuasaan dijalankan.

Fenomena kekerabatan politik juga tidak bisa dilepaskan dari masalah rekrutmen politik. Sejumlah ahli berpendapat bahwa, fungsi partai politik masih selama ini lemah, termasuk dalam hal rekrutmen politik. Demokrasi elektoral menjadikan partai politik hanya berorientasi memenangkan calon dalam kontestasi pilkada. Akibatnya, pilkada tak ubahnya sebagai ajang pertarungan popularitas calon semata, bukan pertarungan kapabilitas calon. Dalam pilkada selama ini, yang terjadi hanya mengandalkan popularitas.

Dominasi faktor popularitas bagi partai politik membuat iklim politik semakin transaksional. Tarikan antara popularitas dan mesin politik partai inilah yang mendorong munculnya praktik kekerabatan politik. Gurita Kekerabatan politik telah menjadi gurita dalam proses rekrutmen politik. Elemen-elemen substansial seperti integritas dan kapabilitas, cenderung terabaikan dengan rezim popularitas dalam ajang pilkada. Membatasi ruang gerak kekerabatan politik dengan membuka partisipasi publik dalam kontestasi politik akan menjadi energi positif bagi upaya membangun sirkulasi elite demi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

Upaya partisipasi publik harus segera dilakukan jika tidak ingin dinasti politik mengobrak-ambrik tatanan kehidupan sosial-politik kita, karena sudah banyak contoh bahwa dinasti politik sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan, terlebih ruang gerak bagi pendatang baru akan semakin menipis dan kekuasaan dinasti akan semakin leluasa memainkan agenda yang tak menguntungkan bagi masyarakat banyak.

*) Penulis adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan mahasiswa asal Bima

Facebook Comments