Home Berita Pengesahan Ijazah Wisudawan UNG 2019 Oleh PLt Rektor, Tuai Kritik dari Alumni

Pengesahan Ijazah Wisudawan UNG 2019 Oleh PLt Rektor, Tuai Kritik dari Alumni

0

Matakita.co (Gorontalo) – Menyoal informasi, sejumlah wisudawan Univeristas Negeri Gorontalo (UNG) yang akan diwisudah dalam waktu dekat ini, dengan memperoleh ijaza yang ditandatangani langsung oleh pelaksana tugas (Plt) rektor menuai kritikan dari kalangan alumni.

Salah satu alumni UNG, Fanly Katili mengatakan, terkait dengan wacana Plt rektor akan menandatangani ijaza wisudawan 2019 nantinya, hal ini kemudian harus dicermati secara baik.

“Mungkin di tempat lain, ijaza S1, S2, hingga S3 ditandatangi oleh plt rektor namun sejauh ini di gorontalo belum ada” tuturnya. Senin (19/8/2019).

Fanli menambahkan, mengacuh pada rujukan Permenristek Dikti Nomor 59 tahun 2018 tentang, ijaza, sertifikat profesi, serta tatacara penulisan gelar diperguruan tinggi negeri (PTN) yang tertera pula dalam diktum pasal 11 ayat 3 tentang ijaza wisudawan yang bisa ditandangani oleh plt rektor, mungkin benar tatacaranya diatur dalam permenristekdikti, dengan payung hukumnya Undang – undang 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi.

Lanjutnya, Akan tetapi yang terjadi hari ini beda, dengan keluarnya surat dari Badan Kepegawaian Negeri (BKN) Nomor 2 tahun 2019 yang merujuk pada 3 aturan perundang undangan ; yang pertama ialah, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), kedua, UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan yang ke tiga, ada Peraturan Pemerintah tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Lanjut mantan pengurus pusat IPNU itu mengatakan, dalam diktum yang tertera pada edaran Nomor 2/SE/VII/2019, di dalam isi surat edaran terdapat poin 3 yakni, edaran BKN Nomor 2 tentang pelaksanaan tugas dalam aspek kepegawaian. Karena UNG termasuk Universitas Negeri maka rujukannya ke edaran BKN.

Nah dalam diktum BKN poin 3 huruf C tertuang Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwewenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Sehingganya diktum tersebut menjelaskan Plt tidak dibenarkan dan tidak punya kewenangan membuat keputusan yang strategis, serta dalam beberapa poin juga melarang Plt atau Plh untuk menandatangani dokumen negara, dan ijaza tersebut termasuk dokumen negara.

“Aturan Permenristek Dikti Nomor 59 tahun 2018 memang berlaku diruang lingkup kemenristek dikti, tetapi ingat ijaza ini akan digunakan lembaga – lembaga nantinya, antara lain, misalkan mereka akan mendaftarkan menjadi ASN, TNI, Polri ataupun lembaga lainnya.dan kalau seandainya ijaza itu ditandatangani Plt rektor, takutnya ijasa tidak bisa digunakan diinstansi lain, karena yang pasti rujukan instansi mengarah kepada BKN tersebut” tukasnya.

Fanly yang juga selaku Ketua SPASI itu mengatakan, Saya kemudian tidak meyakini bahwa lembaga perguruan tinggi apalagi negeri punya aturan Badan Kepegawaian sendiri,

Sebagai alumni yang juga sebagai mantan dosen luar biasa di UNG, Saya menghimbau kepada adik – adik yang ingin diwisuda tahun 2019 ini, tentunya berfikir kembali dan menunggu sampai terpilihnya rektor yang definitif hingga dilantik, daripada ijazanya nanti bermasalah dikemudian hari.

” daripada buru – buru wisuda, tapi secara administratif, ijasanya tidak bisa diterima instansi lain, hal ini tentunya perlu adanya keseriusan senat dalam membahas hal ini apalagi menyangkut masa depan wisudawan. Sebagai alumni kami merasa prihatin, jang sampai nasib adik – adik kita nantinya terkatung -katung.” Tandas Fanly.

Sementara itu Anton Abdullah sebagai mantan Presiden Bem UNG tahun 2012 menambahkan, secara pribadi saya merasa prihatin atas hal ini, karena ini menyangkut masa depan mereka kelak. Perlu dikaji kembali pengesahan ijasa oleh Plt rektor.

“Aturan pengesahan ijasa oleh Plt rektor dlu memang ada yang mengacuh pada Permenristek Dikti Nomor 59 tahub 2018 akan tetapi dengan keluarnya aturan baru oleh BKN Nomor 2 Tahun 2019, ini sangat jelas bahwa Plt rektor tidak bisa mengesahkan ijasa wisudawan, apalagi wisudawan tahun ini” tuturnya.

Lanjut Anton yang juga Ketua KNPI Bolihutuo itu, bahwa pemilihan rektor seharusnya di seriusi dan dipercepat, karena ini ada kaitannya dengan masa depan wisudawan nantinya.

“Kalau sudah ada rektor terpilih maka sudah tentu nasib wisudawan kedepan sudah sangat jelas. Panitia pemilihan seharusnya lebih tegas lagi terkait pemilihan rektor dan harus didesak juga dari semua kalangan masyaraka”. Tutupnya.

Facebook Comments