Home Kampus BEM FH Unhas Kembali Gelar DIKSI Ulas Kebijakan Pelonggaran PSBB

BEM FH Unhas Kembali Gelar DIKSI Ulas Kebijakan Pelonggaran PSBB

0

MataKita.co, Makassar – Dalam rangka membahas kebijakan pelonggaran PSBB di Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (BEM FH-UH) kembali mengadakan Diskusi Publik (DIKSI) melalui aplikasi Zoom, Kamis (21/5/2020).

Diskusi yang mengusung tema “Ikhtiar Perspektif seputar Kebijakan Pelonggaran PSBB di Indonesia: Dari Aspek Hukum, Sosial-Ekonomi hingga Kesehatan” dipandu langsung oleh Rindiani (Staf Kementerian Keilmuan BEM FH-UH Periode 2020).

Dalam pelaksanaannya, diskusi ini menghadirkan dua narasumber yaitu dr. Rumaisah Hasan, Sp.KFR (Wakil Ketua Tim Nasional Pandemi Covid-19 PB Perdosri (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & Rehabilitasi Indonesia)) dan Andi Ryza Fardiansyah, S.H. (Managing Partner Law Office FARDIANSYAH & Co.)

Selain itu, diskusi ini menghadirkan tiga penanggap yaitu Daniel Akhyari, S.H. (Kabid Hukum dan HAM HMI Cabang Makassar Timur), Didi Muslim Sekutu, S.H. (Presiden BEM FH-UH Periode 2017/2018), dan Muhammad Reski Ismail, S.H. (Pengurus DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan).

Selama diskusi, narasumber menjelaskan berbagai perspektif dari kebijakan pelonggaran PSBB di Indonesia, dampak sosial-ekonomi dari rencana untuk melonggarkan PSBB di Indonesia, dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia.

Rumaisah Hasan mengatakan pada masa sekarang hal yang tepat dilakukan adalah melakukan edukasi terhadap pola hidup sehat. Pola pikir yang diubah dari pertanyaan ini tanggung jawab siapa, menjadi jawaban ini adalah tanggung jawab bersama dimulai dari diri sendiri. Menjaga kesehatan diri adalah kunci sehingga timbul kesadaran bersama untuk mengambil peran saling membantu.

Andi Ryza Fardiansyah mengatakan terjadi disparitas pengetahuan antara pemerintah, masyarakat dan tenaga medis. Kebijakan yang seharusnya diambil ialah pemisahan antara keinginan dan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai sandang, pangan, papan hingga kebutuhan yang sifatnya holistik, serta diperlukan kebijakan yang berasal dari analisis-analisis pemangku jabatan (stakeholder) terkait. “Salus Populi Suprema Lex”. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Citizen Report : Nur Fadliansyah Abubakar

Facebook Comments
ADVERTISEMENT