Home Mimbar Ide PILKADA & Politik Perempuan

PILKADA & Politik Perempuan

0
Siti Indah Khanazahrah

Oleh : Siti Indah Khanazahrah*

Perempuan tidak hanya menarik diperbincangkan, tetapi bahkan kontroversial terutama bila dikaitkan dengan dunia politik. Hal ini disebabkan oleh tatanan sejarah yang sejak awal didominasi jenis kelamin tertentu. Padahal, perempuan adalah juga manusia, warga negara, yang tentu saja mempunyai identitas, hak politik, dan peran fundamental dalam membentuk peradaban, sebagaimana laki-laki. Perempuan dibutuhkan untuk membebaskan kemanusiaan dari berbagai cengkeraman kekuasaan. Juga dibutuhkan untuk menetralisir dunia yang hingga hari ini tak kunjung adil dalam banyak diskursus, seperti hukum, seni, ilmu, agama, filsafat, budaya, bahkan politik itu sendiri.

Perempuan tidak lahir untuk takdir peradaban yang diskriminatif atas dirinya. Pun tidak takluk atas tatanan kuasa dominatif yang bermimpi abadi. Ketidaksetaraan manusia, dimana laki-laki sebagai seks utama, warga negara kelas satu, dan perempuan sebagai seks kedua, warga negara kelas dua, harus terus dikritik sebab darinya dimulai segala bentuk ketidakadilan. Logika kemanusiaan tidak merestui peradaban menjadi sepenuhnya milik sebagian manusia (laki-laki). Seorang pemimpin haruslah laki-laki atas dalih lebih kuat secara ragawi, perempuan bukanlah penyandang hak sehingga laki-laki lebih berhak menjadi subjek hukum, tradisi dan ritual agama harus berdasar aturan laki-laki sebab perempuan tidak sesuci laki-laki, ilmu pengetahuan adalah keahlian laki-laki sebab perempuan lemah secara akal, dan sebagainya.

Akibat sudut pandang ini, lahirlah berbagai ketidakadilan bagi perempuan, angka kekerasan semakin bertambah, merata dimana-mana. Kekerasan terjadi sejak dalam rumah tangga, hingga di jalan raya. Kecurangan sehari-hari disaksikan dari para wakil rakyat atas alokasi berbagai anggaran tidak tepat guna. Anggaran pembangunan daerah misalnya yang lebih memperioritaskan pemeliharaan keluarga bupati dibanding suplai vitamin bagi ibu hamil. Tradisi tentang laki-laki lebih berhak mengenyam pendidikan setinggi-tingginya masih mengendap dalam masyarakat kita. Terbukti atas jumlah perempuan lebih banyak putus sekolah dibanding laki-laki. Jelas bahwa diskriminasi yang terjadi adalah bentukan sosial dominatif, atau lebih dikenal dalam istilah struktur sosial patriarki.

Namun seiring perkembangan, situasi mulai berubah, kesadaran perempuan mulai tumbuh untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, salah satunya melalui perjuangan politik keadilan perempuan. Perjuangan ini bukan tanpa rintangan, bahkan dilakukan harus dengan merangkak. Berbagai perlawanan muncul dari relasi kuasa yang merasa terancam, tidak lantas menyurutkan semangat perjuangan perempuan. Hari ini kita menyaksikan hasil dari perjuangan perempuan, yaitu keterlibatan mereka dalam ruang politik, meski jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Bukan hanya perempuan, bahkan dunia kini turut menyuarakan keadilan bagi perempuan. Terbukti dari tumbuhnya berbagai macam istilah seperti “engendering democracy” yang bertujuan membentuk konsep-konsep peradaban baru dengan mempertimbangkan keadilaan bagi semuanya (laki-laki dan perempuan).

Negara yang demokratis misalnya, dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus berpijak pada nilai-nilai demokrasi sebagaimana ketentuannya. Pemilihan umum harus berkualitas untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat guna menghasilkan wakil rakyat ideal, mulai dari tingkat daerah yaitu DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sampai tingkat pusat yaitu anggota DPR-RI dan DPD. Lembaga Perwakilan Rakyat atau legislatif baik di pusat maupun daerah harus diisi oleh orang-orang yang layak mewakili rakyat dan layak menyampaikan aspirasi rakyat, termasuk aspirasi dari warga negara perempuan. Tidak hanya menyangkut pemilihan umum, semangat “engendering democracy” pun menuntut radikalisasi demokrasi seperti kesetaraan pendidikan, keadilan ekonomi, redistribusi politik, keamanan reproduksi sampai permasalahan hak orientasi seksual. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi demokrasi, dimana demokrasi disebut sebagai ciri pencapaian suatu peradaban. Sedangkan peradaban tidaklah layak ketika diskriminasi masih mengungkung separuh manusia yaitu perempuan.

Mengamati situasi hari ini, keterlibatan perempuan dalam politik praktis masih sangat rendah. Padahal ketika merujuk hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan Indonesia adalah 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa. Ini menunjukkan kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam legislatif seharusnya mencapai rasio yang sama dengan jumlah penduduk perempuan Indonesia. Tetapi faktanya 12 kali pemilu diselenggarakan menunjukkan untuk mencapai angka kritis (critical numbers) 30% keterwakilan perempuan tidaklah mudah dan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah (partai politik, lembaga swadaya masyarakat), akademisi dan sebagainya.

Namun kenyataannya, masih sulit memperoleh dukungan secara demokratis dalam sistem politik kita. Sebagian besar anggota legislatif perempuan di tingkat daerah maupun nasional berasal dari latar belakang dinasti politik, figur populer dengan jaringan finansial yang kuat dan sangat sedikit kader partai yang berjuang dari bawah. Kalangan aktivis yang lebih banyak pengetahuan dan pengalaman atas isu gender, pemberdayaan kelompok marjinal, justru sangat sedikit jumlahnya. Ada kenyataan yang tidak terbantahkan dalam arena politik formal kita, bahwa ini adalah arena terbuka yang bisa diakses semua kalangan. Menjadi “blunder” ketika ruang keterbukaan ini diakses demi kepentingan-kepentingan tertentu belaka. Semua taktik dibenarkan meski itu telah melampaui komitmen ideologis.

Lantas mengapa begitu penting keterlibatan perempuan di ruang politik. Sudah dijelaskan di awal bahwa keadilan bagi politik perempuan bukan hanya perjuangan menuntut hak individu, tetapi praktik memelihara perdamaian, memelihara kehidupan secara menyeluruh. Terlalu banyak hak dan kebutuhan menyangkut perempuan dan keadilan manusia yang bersentuhan langsung dengan keputusan politik. Ketika keputusan politik dikuasai hanya segelintir manusia, sangat kecil kemungkinan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua. Perempuan harus hadir bukan hanya di parlemen, namun juga menjadi kepala-kepala daerah sebab melalui itu, pemahaman atas persoalan perempuan, anak, dan keluarga lebih mudah terwujud. Banyak hal lain berkenaan keadilan perempuan bisa dilakukan, seperti kebijakan suplai vitamin bagi ibu hamil, menekan angka kematian ibu (AKI), menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, atau memastikan kebijakan hukum atas pelaku kekerasan seksual. Juga dukungan pendidikan sangat penting bagi perempuan, harus jelas akses mendapatkannya dan lebih dipermudah. Hal lain yang lebih penting adalah memastikan dukungan terhadap para perempuan pelaku ekonomi.

Dengan kata lain, kehadiran perempuan dalam arena perpolitikan kita, bisa memberikan pergeseran perspektif baru dan pemaknaan baru dalam berpolitik yang tidak lagi bias gender. Relasi antara negara dan rakyat yang selama ini diwarnai ketegangan, diharapkan menuju keadaan yang benar-benar demokratis dan berkeadilan. Juga demokrasi harus tumbuh dalam kesetaraan, sistem politik kita harus diselenggarakan bebas dari konsolidasi oligarkis semata. Kita berharap semua harapan-harapan ini menjadi kenyataan dan tidak sebaliknya. Tentu saja harapan yang dibarengi pengetahuan, kesadaran, dan tindakan secara bersama-sama adalah alternatif yang harus terus diteguhkan.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini, diharapkan terwujud kontestasi yang berintegritas. Kontestasi yang menjunjung nilai-nilai moral, kesetaraan dan etika kepemiluan. Prinsip “affirmative action” harus diterapkan sebagai salah satu langkah perjuangan keterwakilan perempuan. Tidak bisa tidak, sebab situasi kebudayaan politik kita secara umum masih mengendap kecenderungan-kecenderungan patriarkis dan misoginis. Perempuan atas berbagai pelabelan negatif masih dengan mudah dilakukan peminggiran dalam kontestasi politik, dengan strategi paling halus sekalipun. Kebijakan “affirmative action” ini menerapkan garis start bagi laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam kompetisi politik. Ini atas pertimbangan historis bahwa laki-laki sudah berabad-abad mendominasi start dalam kompetisi itu, tentu sudah lebih menguasai arena dan segala macam atribut kompetisi. Berbeda dengan perempuan yang masih harus dibayang-bayangi ketidaktahuan dan ketakutan.

Penting bagi semua untuk memahami kebijakan afirmatif ini, terutama para pimpinan partai agar mereka bersungguh-sungguh menerapkannya. Misalnya, semua partai politik harus memberikan kemudahan bagi perempuan dalam persyaratan pencalonan, seperti mengurangi syarat minimal dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan, serta mengurangi ambang batas bagi partai politik yang mencalonkan perempuan. Semua partai politik harus menerapkan mekanisme kuota pencalonan perempuan di internal parpol masing-masing. Semua partai juga harus memberikan ruang seluas-luasnya terhadap kader perempuan yang memiliki kapasitas, terutama aktivis yang secara pengetahuan dan pengalaman lebih memahami isu gender dan pemberdayaan kelompok marjinal. Demikian juga negara penting memberikan perhatian dan dukungannya bagi perempuan cakada di pilkada, baik berupa dana kampanye, pembinaan, maupun dukungan-dukungan moril lainnya. Akhirnya, kita berharap keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik tidak ditafsir sebagai kategori seksual jenis kelamin belaka, tetapi perempuan yang benar-benar atas dasar kesetaraan gender.

*) Penulis adalah pengamat politik perempuan Makassar

Facebook Comments
ADVERTISEMENT