Home Hukum UKM LP2KI FH UNHAS Tanggapi Polemik Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pindana Korupsi

UKM LP2KI FH UNHAS Tanggapi Polemik Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pindana Korupsi

0
Advertisement

MataKita.Co –Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin kembali mengadakan Kajian Bulanan dengan mengangkat tema “Alasan Pengurangan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Cederai Rasa Keadilan?” pada Minggu (18/07/2021).

Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan menghadirkan Pemateri Orin Gusta Andini (Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman).

Kajian dilakukan sebagai tanggapan LP2KI terhadap kasus penerimaan suap, pemufakatan jahat dan pencucian uang yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasati atau Jaksa Pinangki. Kasus ini menjadi sorotan karena Putusan Hakim Pengadilan Tinggi (PT) yang memangkas pidana 10 tahun menjadi 4 tahun.

Dalam kajian tersebut, Orin selaku pemateri menjelaskan pertimbangan hakim PT dalam mengabulkan permohonan banding pinangki.

Pertama, Pinangki adalah seorang Ibu dan punya balita. Pertimbangan ini hanya dilihat dari perspektif pelaku dan abai terhadap perspektif korban. Hakim melihat status tersebut dapat menjadi pengurangan namun tidak melihat bahwa TIPIKOR ini berakibat kepada rakyat banyak.

Kedua, Pinangki mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Pengakuan seorang terdakwa dalam kursi pesakitan adalah hal yang lumrah dalam pengadilan. Orin menambahkan bahwa kita dapat melihat risalah-risalah dalam putusan pengadilan. Terdakwa rata-rata menyesali perbuatan dan mengakui kesalahannya sehingga ini bukanlah hal yang istimewa.

Ketiga, tuntutan ini sudah mewakili negara dan pemerintah yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Orin memaparkan bahwa seharusnya dalam memberikan pertimbangan pengurangan pidana, hakim tidak lupa terhadap pertimbangan-pertimbangan yang dapat menambah hukuman pidana bagi Pinangki.

Pinangki adalah seorang penegak hukum dan kemudian menggunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi. Ini secara jelas menjadi unsur penambahan pidana yang tertuang pada Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Rasa keadilan masyarakat yang mana yang diwakili? Bukankah ketika putusan ini keluar rakyat bergejolak dan menolak putusan tersebut,” jelas Orin.

“Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentu pemidanaannya pun harus bersifat extra. Tapi ketika hukuman pidana yang dijatuhkan hampir sama dengan kejahatan biasa, apa yang membedakan tindak pidana korupsi ini yang sudah tentu efek jeranya tidak akan tercapai,” tegasnya lagi.

Di akhir pemaparan materinya, Orin menambahkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya kasasi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah vonis yang dijatuhkan telah sesuai dengan tuntutan jaksa. Apakah Jaksa Penuntut umum akan melakukan kasasi?

Facebook Comments
ADVERTISEMENT