Oleh : Agus Fahrin, S.Hum*
Retreat Magelang, 28 Februari 2025 merupakan momentum strategis bagi Indonesia dalam meneguhkan cita cita persatuan dan kedaulatan nasional. Ini merupakan langkah politik strategis bagi Pemerintahan Prabowo – Gibran dalam membangun konsolidasi kekuatan persatuan terhadap seluruh komponen Kepala dan Wakil Kepala Daerah dan Provinsi beserta segenap Kabinet Merah Putih, mulai dari pembekalan pemahaman, kesadaran hingga sikap persatuan wujudkan Indonesia Maju. Retreat Magelang ini adalah momentum besar dalam proses pembekalan kepala dan wakil kepala daerah yang baru baru dilantik di Istana Negara menandai peta jalan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam momentum ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat kesempatan bicara terbuka mengenai sektor energi nasional, bicara soal Migas dan Kedaulatan Energi. Indonesia dapat memilih, memutuskan, dan memanfaatkan atau mengalokasikan energi sebagai input penting untuk tujuan nasional. Presiden Prabowo mengadakan retreat di Magelang ini tentu memiliki tujuan politik strategis merancang bangun masa depan Indonesia emas 2045.
Mengapa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus tampil bicara soal Kedaulatan Energi dalam pertemuan besar itu. Tentunya sektor energi berhubungan dengan tujuan politik yang lebih luas, mencakup berbagai aspek tata kehidupan ideologi, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Gerakan politik sebagai tools, hubungannya dengan Kementerian ESDM adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional. Artinya, politik sebagai tools atau sarana untuk mencapai energi sebagai tujuan. Ini menjelaskan sebuah gebrakan politik dalam mendorong pemanfaatan sumber daya energi nasional sebagai penunjang cita cita nasional. Energi menjadi input untuk mencapai tujuan politik dalam gegap gempita Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Artinya pertimbangan energi menjadi faktor utama dalam mendorong dengan cepat terwujudkan visi Indonesia Maju.
Industri energi di Indonesia mempunyai dua faktor penting, yaitu tekhnologi dan ekonomi. Faktor tekhnologi dan ekonomi menjadi penopang utama dalam proses industrialisasi, terutama industri energi. Bagi Indonesia, swasembada energi menjadi agenda nasional sehingga ketersediaannya memiliki arti strategis dalam kaitannya dengan kedaulatan nasional. Sesuai dengan konstitusi, energi merupakan bagian dari Sumber Daya Alam yang sangat erat kaitannya dengan masalah kedaulatan. Bagi Indonesia, kedaulatan mempunyai korelasi dengan pertahanan dan keamanan yang termasuk dalam strata kepentingan pembangunan dan tujuan nasional. Dengan Sumber Daya Alam yang tertuang dalam konstitusi dimana negara menguasai cabang cabang produksi penting yang mendasari hajat hidup orang banyak ditujukan untuk sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat, ini sangat jelas dalam amanat UUD 45 Pasal 33 ayat 2 dan 3.
Industri merupakan salah satu sektor yang signifikan menyumbang pertumbuhan ekonomi ditengah resesi ekonomi dunia. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, produktifitasnya tinggi, dan mampu melahirkan keterkaitan dengan sektor lain. Industri migas dan baru bara, hilirisasi nya diarahkan pada industri petrokimia atau pupuk. Hilirisasi industri, untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri, menumbuhkan populasi industri, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi Industri berbasis SDA sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan hayati, mineral dan tambang melimpah. Di Industri agro misalnya, Indonesia merupakan produsen terbesar beberapa komoditas, seperti kelapa sawit, karet, rotan, kakao, lada, dan rumput laut. Selain itu, Indonesia merupakan produsen gas terbesar di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk mempunyai kualifikasi yang tinggi sehingga mampu melakukan kerja yang menghasilkan nilai ekonomi untuk industri pupuk, petrokimia, dan industri lainnya. Cadangan mineral, seperti biji besi, bauksit, nikel, dan batu bara juga cukup besar untuk diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Dalam kesempatan Retret Menteri ESDM menyampaikan bahwa sektor industri memerlukan listrik yang ketersediaannya terus berlanjut. Hal tersebut akan mendukung industri dalam negeri untuk menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing. Secara keseluruhan, industri manufaktur merupakan sektor pengguna energi terbesar kedua setelah sektor transportasi yang hampir keseluruhannya menggunakan BBM. Sedangkan, sektor industri menggunakan batu bara, listrik, gas, biomassa, dan energi terbarukan lainnya. Konsumsi energi yang paling besar di sektor industri terdapat pada industri makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi 18.5 persen. Diikuti oleh industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (18,1 persen); industri semen dan barang galian bukan logam (17,2 persen), industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki (17 persen), serta industri logam dasar, besi dan baja (9,7 persen). Oleh karena itu, perencanaan penyediaan energi, khususnya listrik, harus selalu mengakomodasi perkembangan kebutuhan industri dan kawasan industri. Indonesia perlu mendorong 10 prioritas nasional, yaitu alur aliran barang, zona industri, standar berkelanjutan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), infrastruktur digital, investasi, kualitas SDM, ekosistem inovasi, insentif investasi tekhnologi, serta harmonisasi aturan dan kebijakan energi.
Indonesia pernah mengalami ketergantungan yang besar akan produksi Migas pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an. Pendapatan negara dari Migas pada waktu itu tidak saja menentukan kecepatan pembangunan nasional, tetapi juga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui subsidi harga energi. Hal yang sama terjadi di Afrika Selatan pada tahun 1990-an yang menerapkan kebijakan apartheid oleh pemerintahan kulit putih sehingga terkena embargo Migas. Untuk mengatasi hal tersebut Afrika Selatan yang kaya akan batu bara kemudian melakukan pencarian batu bara menjadi minyak bumi. Dengan melakukan hal tersebut, maka tujuan politik pemerintah Afrika Selatan dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik dapat teratasi. Demikian juga yang terjadi di Brazil pada tahun 1975-an yang tidak mempunyai cadangan Migas dapat digunakan untuk bahan bakar transportasi domestik. Dengan harga minyak bumi saat itu yang tinggi diatas 100USD per barel, maka Brazil yang kaya dengan tanaman tebu mengembangkan etanol untuk bahan bakar kendaraan. Dengan demikian kebutuhan bahan bakar domestiknya dapat dipenuhi sehingga tercapai tujuan politik utk tidak tergantung dengan minyak bumi. Dari berbagai kasus tersebut, pertimbangan politik nasional menjadi dominan, oleh karena itu pemerintahan Prabowo Gibran saat saat ini sedang gencarnya mengkampanyekan energi sebagai sektor utama penunjang percepatan pembangunan nasional dalam rangka memenuhi cita cita Indonesia menjadi negara maju. Bapak Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM yang juga mendapat kepercayaan sebagai Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi, dipandang perlu mewakili kepentingan pembangunan nasional menyampaikan pandangannya di acara Retreat Magelang.
Sistem politik pertahanan negara utamanya ditujukan untuk menguasai potensi energi yang ada diperbatasan. Penyelesainnya dapat dengan membangun prinsip kerjasama dengan mengelola potensi energi secara bersama atau dengan unjuk kekuatan militer menguasai potensi energi dengan resiko menghadapi konflik antar negara. Pembangunan politik kekuatan pertahanan negara di perbatasan Natuna, Ambalat, dan Masela ditujukan untuk melindungi pengelolaan Migas di daerah daerah tersebut. Tahun 1990, terjadi invasi Irak ke Kuwait dengan alasan lapangan minyak Rumala yang terletak di wilayah kedaulatan Irak disedot oleh Kuwait dengan pemboran miring dilakukan dari wilayah kedaulatan Kuwait, itu contoh.
Rangkaian proses energi dari hulu hingga hilir menuntut untuk memahami sistem energi dan juga persaingan antar negara, bahwa apabila pemerintah fokus bekerja membangun Swasembada energi, perlu memahami masalah sistem energi secara komprehensif, termasuk seberapa besar intervensi sistem politik global dalam pasar energi untuk mencapai tujuan nasional. Dalam hal ini perlu ada perencanaan dan kebijakan energi yang tepat, kebijakan energi yang tepat merupakan salah satu bentuk gerakan political will pemerintah yang diperlukan, baik pada tataran makro maupun mikro. Perencanaan dan kebijakan energi dapat dirancang untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Namun, perencanaan jangka panjang mengandung ketidakpastian tinggi, tetapi berbagai kegiatan mikro sangat berguna untuk membantu menjelaskan kegiatan makro sebagai agregat dari kegiatan mikro, demikianlah kenapa pentingnya Presiden Prabowo mengumpulkan para pejabat di Magelang dan Menteri Bahlil diberi kesempatan menjelaskan Urgensi Swasembada Energi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Maju.
Dalam sistem energi, baik mikro maupun makro, banyak menggunakan pertimbangan ekonomi, tetapi pendekatan politik juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan investasi energi biasanya berdasarkan atas pertimbangan ekonomi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Tetapi, investasi dan transformasi energi biasanya melibatkan dana yang besar dengan resiko dan ketidakpastian yang tinggi, disamping dampaknya yang luas pada masyarakat sehingga dalam keputusan akhir, pendekatan politik strategis dalam banyak hal menjadi dominan dibutuhkan. Pada konteks ini, pendekatan politik dan ekonomi dalam pengembangan energi saling berkaitan, seperti diluncurkannya Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pada kesempatan Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025-2030 di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Kementerian ESDM untuk mendukung program peningkatan produksi migas demi ketahanan energi nasional. Bapak Bahlil berharap kolaborasi tersebut dapat membawa manfaat besar bagi ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hubungan internasional, alih tekhnologi menjadi isu dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan yang dapat mendorong pencapaian skala keekonomian EBT di negara berkembang seperti Indonesia.
Sektor energi menjadi menarik karena cakupan energi sangat luas dalam tata kehidupan sosial. Isu energi global saat ini terkait dengan keseimbangan pasokan dan permintaan energi, pemanfaatan EBT, serta pengembangan sumber daya energi nuklir yang masih kontroversial hingga saat ini. Keseimbangan pasokan dan permintaan akan dilihat dari sudut pandang Asia, terutama karena Asia merupakan pemasok sekaligus pengonsumsi energi terbesar di dunia. Hal ini menjadikan ASIA sangat strategis dalam kancah persaingan penguasaan energi global. Kehadiran EBT ditengah dinamika geopolitik global khususnya dikawasan ASIA memberi pengaruh pada tarik menarik kepentingan antara negara produsen dan konsumen energi. Pada sisi lain, ancaman krisis energi semakin mendekat dimana nuklir sebagai salah satu EBT dapat memberikan jawaban terhadap pencapaian target Net Zero Emission.
Dalam situasi ini, apa yang sering digaungkan Prabowo sebagai Macam ASIA, kini Prabowo menjadi Kepala Negara saatnya Indonesia dapat membuktikan melalui kekuatan politik nasional dengan menggunakan dan memanfaatkan sektor energi untuk mencapai target tujuan nasional, yaitu Indonesia menjadi macan ASIA. Dalam hal ini energi berperan sebagai cara dan tool untuk meraih kepentingan pembangunan nasional, menjadikan Indonesia negara maju. Energi merupakan sumber daya yang strategis dan langka, dibutuhkan umat manusia di semua negara sehingga energi berperan sebagai roadmap bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk mencapai cita cita nasional. Ini merupakan langkah strategi politik kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo Gibran bersama Kabinet Merah Putih yang dibentuk, dimana Menteri ESDM sebagai kunci utama melalui langkah kebijakan swasembada energi menuju Indonesia Maju.
*) Penulis adalah Pegiat Sosial & Komunitas Rantai Nusantara
