MataKita.co, Gorontalo – Aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli keadilan (AMMPK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo. Kamis (21/02/2019) Pukul 13.00 Wita.
Massa aksi tergabung di berbagai elemen gerakan mahasiswa serta masyarakat Provinsi Gorontalo, dalam aksi tersebut aliansi menuntut kejaksaan tinggi Gorontalo untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana sosial (Bansos) APBD tahun anggaran 2011-2012 Kabupaten Bone Bolango yang melibatkan Bupati Bone Bolango.
Seperti diketahui bersama, Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah mengeluarkan penetapan tersangka kepada Hamim Pou. Sementara itu, Hamim Pou melakukan upaya praperadilan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.
Adapun tuntutan dari masa aksi mendesak Kejati Gorontalo segera menuntaskan perkara hukum di Provinsi Gorontalo dan segera melimpahkan berkas perkara tipikor Bansos kabupaten Bone Bolango T.A 2011-2012 ke pengadilan Negri Gorontalo.
Dalam kejadian ini, Zainudin selaku Koordinator lapangan (Koorlap) mengatakan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo seolah-olah tidak lagi berperan sebagai jaksa, akan tetapi sebagai penasihat hukum tersangka.
“Apabila perkara tipikor di provinsi Gorontalo tidak mampu di selesaikan, maka kejati Gorontalo segera angkat kaki dari bumi Gorontalo.” Ujarnya.
Masa aksi kecewa karena kejaksaan tinggi tidak mau menemui masa aksi, akibat dari insiden tersebut pagar dari kejaksaan tinggi rusak, dengan akhirnya masa aksi dapat di kendalikan oleh pihak kepolisian Polres Bone Bolango dan Polsek Kabila.
Aparat kepolisian beserta unit keamanan Kejaksaan Tinggi Gorontalo melarang massa masuk ke dalam lingkungan kantor tersebut, Kejadian kemudian berujung ricuh hingga melakukan pembakaran ban bekas. Dari kejadian tersebut mengakibatkan salah satu pengunjuk rasa terluka karena terkena pintu gerbang yang roboh.
