Oleh : Kasri Riswadi
(Peneliti Profetik Institute)
Kopi pagi di tanggal merah mendadak terasa hambar ketika saya membaca email pembatalan sesi pemutaran dan diskusi film Pesta Babi di Makassar International Writers Festival.
Padahal, saya baru saja mulai menyusun agenda hari ini dan beberapa hari ke depan dengan antusias, sembari membayangkan satu diskusi yang akan dipantik langsung oleh produser film tersebut. Namun alasan klasik berupa “kendala teknis dan operasional internal” seketika membuyarkan semua rencana yang sudah tertata di kepala.
Kekecewaan itu tentu bukan semata urusan personal. Di balik frasa “kendala teknis” yang terdengar birokratis dan aman, publik sudah terlalu sering mencium aroma tekanan yang lebih besar. Pembatalan ini tampaknya menjadi bagian dari pola pelarangan sistematis terhadap film yang sama di berbagai ruang publik, terutama di titik-titik yang selama ini dikenal sebagai habitat diskusi kritis: kampus, komunitas seni, dan festival kebudayaan.
Fenomena ini memperlihatkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar pembatalan acara. Ia adalah potret telanjang dari kekuasaan yang mulai alergi terhadap tafsir alternatif. Ketika sebuah film tidak lagi boleh diputar di ruang akademik maupun budaya, sesungguhnya yang sedang diupayakan adalah sterilisasi nalar publik dari kemungkinan lahirnya kesadaran kritis.
Ketakutan di Balik Sensor
Dalam sosiologi seni, film kerap dipahami sebagai “cermin sosial”. Ia merekam kecemasan zaman, memotret relasi kuasa, sekaligus memaksa publik bercermin pada kenyataan yang sering ingin disembunyikan. Karena itu, ketika penguasa merasa terganggu oleh sebuah film, besar kemungkinan karya tersebut berhasil menyentuh saraf kekuasaan yang paling sensitif.
Tindakan mengintervensi atau menekan panitia agar membatalkan pemutaran sesungguhnya adalah bentuk pengakuan implisit: bahwa narasi di layar dianggap terlalu dekat dengan realitas.
Antonio Gramsci pernah menjelaskan bahwa dominasi penguasa bertahan melalui dua jalur: konsensus dan koersi. Ketika narasi kekuasaan gagal lagi membangun persetujuan publik, maka jalan pintas yang dipilih biasanya adalah koersi: pemaksaan, tekanan, atau pembungkaman. Pelarangan di kampus-kampus maupun festival internasional seperti MIWF menunjukkan kecemasan terhadap ruang intelektual yang masih hidup.
Penguasa memahami bahwa di ruang seperti itu, film tidak hanya ditonton. Ia dibedah, diperdebatkan, lalu bisa menjelma menjadi kesadaran kolektif.
Perlawanan Linguistik
Secara simbolik, judul Pesta Babi sendiri sudah merupakan bentuk konfrontasi. Dalam banyak tradisi sosial di Indonesia, babi kerap diasosiasikan dengan kerakusan, ketamakan, atau sesuatu yang dianggap kotor secara moral maupun politik. Dengan memilih simbol itu, sineasnya sedang melakukan perlawanan linguistik: menggunakan metafora yang paling provokatif untuk menggugat realitas yang mungkin jauh lebih busuk daripada simbol itu sendiri.
Ironisnya, ketika aparat atau otoritas merasa terusik oleh metafora tersebut, mereka justru masuk ke dalam jebakan simbolik yang sama. Reaksi berlebihan terhadap sebuah karya seni sering kali menjadi validasi tak langsung bahwa “pesta” yang dipotret di layar memang terasa terlalu dekat dengan kenyataan.
Pelarangan adalah Promosi
Di era digital, pelarangan fisik hampir selalu kalah cepat dibanding rasa penasaran publik. Semakin keras sebuah karya dibungkam, semakin luas ia menyebar melalui jalur-jalur informal. Pembatalan pemutaran di MIWF tidak akan menghilangkan Pesta Babi. Sebaliknya, ia justru memberi film itu status baru sebagai karya yang dianggap berbahaya sekaligus relevan. Inilah yang dalam kultur internet dikenal sebagai Streisand Effect: upaya menyembunyikan sesuatu justru membuatnya semakin dicari.
Pada akhirnya, publik sebenarnya hanya membutuhkan satu hal sederhana: ruang untuk berpikir tanpa terus-menerus diarahkan. Hari-hari ini kita sudah terlalu kenyang oleh narasi tunggal pembangunan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis hingga gaung Koperasi Merah Putih yang diproduksi tanpa henti dari berbagai kanal kekuasaan.
Maka biarkan rakyat setidaknya memiliki satu ruang kecil untuk menonton, mendiskusikan, dan bahkan tidak setuju.
Sebab negara yang sehat bukanlah negara yang sibuk membungkam layar, melainkan negara yang cukup percaya diri untuk berdebat melalui gagasan. Ketika proyektor dimatikan karena penguasa takut pada bayangannya sendiri, sesungguhnya yang sedang dipadamkan bukan hanya film, melainkan keberanian publik untuk berpikir merdeka.
